game slot gampang menang

Arus balik 2002

Luhut Bakal Tindak Perusahaan Sawit Bandel Tak Berizin******

Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara akan menindak tegas perusahaan sawit tak berizin.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan selaku ketua pengarah Satgas mengatakan pada 2021 diketahui tutupan lahan perkebunan kelapa sawit dengan citra satelit adalah seluas 16,8 juta hektare (ha).

Dari total itu, seluas 10,4 juta ha hanya diperuntukkan untuk perkebunan swasta dan nasional, sisanya adalah perkebunan rakyat. Kemudian, dari total lahan itu, terdapat 3,33 juta ha perkebunan berada di kawasan hutan.

"Satgas akan dorong tiap pelaku usaha untuk melengkapi izin yang diperlukan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku," kata Luhut dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Ia juga mengatakan Satgas mengimbau agar pelaku usaha melakukan pelaporan mandiri atas kondisi lahan perkebunan disertai dengan bukti izin usaha yang dimiliki. Dalam waktu dekat Satgas akan memulai proses self reportingdari perusahaan, koperasi dan rakyat.

Untuk perusahaan, mereka diimbau melaporkan informasi tersebut melalui website SIPERIBUN sejak 3 Juli hingga 3 Agustus 2023. Sedangkan, dalam halplatformpelaporan koperasi dan rakyat akan diinformasikan kemudian.

Secara paralel, kata Luhut, Satgas juga akan melakukan sosialisasi tentang mekanisme pelaporan mandiri bagi para pelaku usaha lebih lanjut. Sosialisasi nantinya dilakukan pada 3 Juli hingga 3 Agustus 2023.

"Saya harap satgas ini semua pelaku usaha bisa tertib dan berikan data sebenar-benarnya dan disiplin melaporkan kondisinya," tegas Luhut.

Ia menambahkan pemerintah akan menindak tegas para pelaku usaha yang tidak menghiraukan segala upaya yang ditempuh pemerintah untuk memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit ini.

[Gambas:Video CNN]

Jatuh ke dalam debu

Luhut Endus Ada Pejabat Terlibat dalam 3,3 Juta Lahan Sawit di Hutan******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan mengendus keterlibatan pejabat dalam 3,3 juta hektare (Ha) lahan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan Indonesia. Lahan tersebut diduga milik perusahaan.

Menurut Luhut, pembukaan lahan hutan sebagai perkebunan sawit ada campur tangan pejabat.

"Karena itu pasti pelanggaran dilakukan pejabat juga, bukan hanya si rakyatnya, pengusahanya, tapi juga pejabatnya," ucapnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Meski demikian, saat ini pihaknya masih mencari formula yang tepat untuk menindak para pelaku yang terlibat.

"Misalnya penalti untuk perusahaan tersebut," imbuh Luhut.

Ia menambahkan, untuk sementara, penyelesaian temuan 3,3 juta ha lahan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan itu masih mengacu pada Pasal 110 a dan 110 b Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun".

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

Di sisi lain, Luhut juga meminta pemilik lahan sawit di hutan itu segara melapor ke pemerintah. Sebab, lambat laun pemerintah juga bisa melakukan pengecekan.

"Dia sudah tahu kok kalau dia maling, ya laporanlah. Gitu aja repot. Jadi kita ingin menunjukkan pemerintah tegas soal ini," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan sehari-hariku bersama istriku

Kemenhub Tepis Isu Tarif KRL Bakal Naik Imbas Impor 3 Rangkaian Baru******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menepis kekhawatiran pengamat soal kenaikan tarif KRL imbas keputusan impor 3 trainset KRL baru.

Juru bicara Kemenhub Adita Irawati menegaskan pembelian 3 rangkaian KRL baru akan dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI). Menurutnya, KAI memang sudah menganggarkan sejumlah uang untuk membeli rangkaian KRL baru tersebut.

Lihat Juga : Luhut Putuskan Impor KRL Baru, Bukan Bekas

Sebelumnya, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengkritik keputusan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan soal pembelian 3 trainset KRL baru.

Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan MTI Pusat Djoko Setijowarno menilai pembelian rangkaian baru bakal merogoh kocek negara lebih dalam. Pada akhirnya, tarif KRL diklaim berpotensi naik.

Djoko lantas mengultimatum pemerintah untuk mengucurkan subsidi tambahan dalam bentuk Public Service Obligation (PSO).

"Mau beli baru ya enggak apa-apa kalau punya duit, tapi pemerintah harus menyediakan subsidinya karena pasti subsidinya meningkat. Subsidinya besar, tambahin. Subsidi kereta api itu Rp3,3 triliun, setara subsidi (transportasi) di darat, laut, dan udara," jelas Djoko saat dikonfirmasi.

"Bung Luhut mungkin enggak tahu itu besaran subsidi, dia enggak tahu itu. Nanti kalau enggak, tarifnya tinggi, teriak masyarakatnya," sambungnya.

Djoko merinci dua pertimbangan utama yang memberatkan imbas putusan Luhut soal pembelian KRL baru. Pertama, besaran subsidi alias PSO yang digelontorkan pemerintah harus bertambah atau tarif KRL harus naik.

"Kedua, PT Kereta Api Indonesia (KAI) punya uang enggak? Karena, mereka sudah merah rapornya untuk nombokinKereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), kasihan. Nanti imbasnya ke mana-mana, jangan sampai ke keselamatan," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Di sisi lain, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan impor KRL bekas dari Jepang tidak akan dipilih pemerintah. Luhut menyebut impor barang bukan baru berpotensi melanggar 3 aturan sekaligus, yakni Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Kementerian Perindustrian, dan Peraturan Kementerian Perhubungan.

Sambil menunggu KRL produksi PT Industri Kereta Api (INKA), Luhut menegaskan Indonesia akan membeli 3 trainset KRL baru. Ia menyebut pilihan ini diambil sebagai solusi mengatasi kepadatan penumpang KRL di tanah air dan beberapa armada yang sudah uzur, sehingga kudu dipensiunkan.

"Kami akan mengimpor 3 saja (trainset KRL) yang baru untuk menutupi, tapi itu butuh waktu 1-2 tahun. Jadi, kritisnya hanya 2 tahun ke depan sampai 2025," kata Luhut di Stasiun KCJB Halim, Jakarta Timur, Kamis (22/6).

One Piece: Mencuri Langit

3 Berita Terpopuler Ekonomi Pekan Ini******

Sejumlah berita ekonomimasuk daftar terpopuler pekan ini.

Berita tersebut antara lain terkait polemik mengenai rugi Rp100 miliar yang diderita oleh Sirkuit Mandalika imbas dari gelaran World Superbike (WSBK) antara Menparekraf Sandiaga Uno dengan Stafsus Menteri BUMN Arya Sinulingga.

Selain isu rugi Sirkuit Mandalika imbas WSBK, ada juga berita terkait penggunaan mandor asing di IKN dan juga kritik keras Mendag Zulkifli Hasan terhadap Uni Eropa sampai sang menteri bilang mereka penjajah, diskriminatif dan kejam.

1. Polemik rugi Sirkuit Mandalika akibat WSBK

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno heran ajang balap motor World Superbike (WSBK) dan MotoGP bisa membuat Sirkuit Mandalika rugi.
Pasalnya, Sandi mengklaim saat itu Kemenparekraf juga ikut cawe-cawe dengan mengeluarkan uang terkait ajang tersebut.

Komentar itu ia sampaikan usai Holding BUMN Pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) alias InJourney melaporkan Sirkuit Mandalika di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat masih merugi, salah satunya akibat penyelenggaraan WSBK yang buntung Rp100 miliar.

Selain WSBK, gelaran MotoGP di sirkuit itu juga masih rugi Rp50 miliar. Semua kerugian terjadi karena ajang itu kurang menarik minat sponsor.

"Terkait penyelenggaraan, itu business to business (b to b). Apabila penyelenggaraan itu dilakukan dengan penuh profesionalisme dan perhitungan yang tepat... Karena di WSBK, MotoGP pada 2022 itu, kami pemerintah yang membayar. Kemenparekraf yang membayar saat itu," katanya seperti dikutip dari Antara, Selasa (20/6).

Merespons pernyataan itu, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga membeberkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) hanya membantu sekali membiayai ajang World Superbike (WSBK) di Sirkuit Mandalika dari tiga kali gelaran.

Bantuan kata Arya, diberikan Sandi dalam bentuk pembayaran feelisensi yang memang mahal.

"Jadi Pak Sandi jangan terkejut, 'kok bisa (merugi), kami kan bantu'. Oh iya (memang bantu), bantunya cuma sekali dari tiga kali WSBK," kata Arya dalam Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, dikutip dari Detik.com, Kamis (21/6).

2. Penggunaan mandor asing di IKN

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut rencana pemerintah memakai mandor asing untuk mengawasi pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagaimana diinginkan Menkomarinves Luhut Panjaitan  sampai dengan saat ini masih belum diputuskan.

Basuki menegaskan keputusan memakai pengawas asing untuk pembangunan proyek IKN itu ada di tangannya.

"Ya belum diputuskan. Nanti kan saya yang putuskan," kata Basuki di Balai Teknik Sabo, Depok, Sleman, DIY, Rabu (21/6).

Basuki pun menekankan tak ada kendala dalam proyek pembangunan IKN sejauh melibatkan tenaga pengawas dalam negeri.

"Ya, selama ini kan sudah jalan semua untuk nasional. Tidak ada masalah. Kalau nanti memang ada, (pengawas asing), tapi ya masih wacana," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

3. Marah Zulkifli Hasan ke Uni Eropa

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan marah ke parlemen Uni Eropa dengan menyebut mereka diskriminatif dan kejam.

Amarah ia keluarkan terkait ulah Uni Eropa dalam membatasi ruang gerak penjualan produk Indonesia, terutama UMKM dengan alasan lingkungan melalui penerapan syarat barang yang dijual harus sudah memiliki sertifikat ramah lingkungan.

Karena syarat tersebut, sejumlah produk UMKM kesulitan masuk ke pasar Uni Eropa. Produk itu antara lain; kopi dan sabun.

"Saya bilang kalian jahat masih diskriminatif, dia bikin Undang-undang deforestasi, Masa' kopi, turunan sawit jadi sabun, jadi kosmetik, kemudian cokelat, karet, lada tidak bisa masuk. Ini kan produksi petani dan rakyat, masa' harus pakai sertifikat, bagaimana mengurusnya. Orang di kampung saya (Lampung) disuruh mengurus sertifikat golok keluar, kan tidak mungkin. Jadi itu (mereka) melarang-larang, nyusahin," ujarnya.

"Tapi kalian memang penjajah dulunya, saya bilang, iya, kamu dulu jajah kita, sekarang model baru saja, saya bilang begitu," ungkapnya.

Zulkifli mengklaim protes kerasnya tersebut sempat membuat anggota parlemen Uni Eropa marah. Hal itu katanya, bisa dilihat dari raut muka mereka yang terlihat merah padam.

Hatiku beracun

Pemerintah Respons Usulan Pengusaha Bentuk Regulator Khusus Sawit******

Pemerintah merespons positif usulan pelaku industri terkait pembentukan lembaga khusussawit, yang nantinya berfungsi sebagai regulator.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdalifah Mahmud menyebut usulan itu sangat dibutuhkan demi mendorong keberlanjutan sawit.

"Silakan diupayakan melalui usulan yang komprehensif, apalagi kita akan membentuk kabinet baru. Silakan diusulkan untuk bisa jadi upaya kita menjaga keandalan sawit di Indonesia," ujar Musdalifah dalam acara Special Dialogue, dikutip dari CNBC Indonesia, Senin, (26/6).

"Silakan proses, usulkan, tentu butuh proses regulasi, secara saintifik, dan operasional bisa betul-betul kita tunjukkan manfaat yang kita berikan dari usulan kreatif tadi," imbuhnya.

Plt Ketua Dewan Sawit Indonesia Sahat Sinaga menjelaskan untuk memperkuat industri sawit dalam negeri, maka perlu dibentuk sebuah lembaga khusus yang juga bertindak sebagai regulator untuk menjaga keberlanjutan sawit ke depan.

Ia yakin keberadaan lembaga khusus sawit ini bakal membuat industri lebih kuat dan tidak akan bernasib sama dengan industri karet yang belakangan terpuruk.

"Saya kira kita memahami sejarah karet. Waktu perang Korea itu harganya sampe US per kilo (kg), tingginya harga jadi racun. Ahli kimia mengembangkan karet sintetis, karena margin besar, dengan demikian karet kita terpuruk. Nah, jangan sampai ini terjadi di sawit," ujar Sahat.

Gagasan serupa disampaikan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono. Ia sepakat perlu dibentuknya lembaga khusus untuk menjaga keberlangsungan sawit.

Alasannya, ia melihat saat ini masih banyak kebijakan yang tumpang tindih dan perlu adanya sinkronisasi yang harus dilakukan antar lembaga. Kehadiran lembaga khusus ini nantinya diharapkan bisa memberikan kepastian bagi pengusaha, serta tidak bergantung pada kondisi global.

"Tidak bisa hanya dibebankan pada pelaku usaha, pembuat kebijakan harus aktif dan sinkron. Apalagi ekspor kita 2022 memecahkan sejarah terbesar secara nilai US,07 miliar, itu karena harga sawit dan minyak nabati baik," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem seni bela diri yang tiada taranya

Harga Pangan Landai Jelang Iduladha Kecuali Cabai dan Daging******

Mayoritasharga panganterpantau landai jelang Hari RayaIduladha2023, kecuali cabai-cabaian dan komoditas daging yang naik minggu ini.

Pada pekan terakhir Juni ini, harga cabai dan daging lebih mahal dibandingkan minggu sebelumnya.

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), rata-rata harga cabai rawit merah di pasar tradisional melonjak dari Rp46.350 per kg menjadi Rp48.050 per kg pekan ini.

Begitu pun cabai merah besar yang kini dijual Rp47.500 per kg padahal minggu lalu masih dibanderol Rp44.650 per kg.

Cabai merah keriting juga naik dari Rp42.850 per kg menjadi Rp45.750 per kg.

Selain cabai, daging ayam juga lebih mahal. Daging ayam ras segar yang minggu lalu dijual Rp39.850 per kg, kini menjadi Rp40.150 per kg.

Lihat Juga : Kemenkeu Bongkar Alasan Jokowi Naikkan Tunjangan PNS Bappenas Cs

Harga daging sapi pun terpantau naik pekan jelang Iduladha. Daging sapi kualitas 1 naik dari Rp138.600 per kg menjadi Rp138.700 per kg, lalu daging sapi kualitas 2 dari Rp129.650 per kg menjadi Rp129.700 per kg.

Harga pangan pokok lainnya relatif stabil, bahkan beberapa turun dibandingkan pekan lalu.

Telur ayam dijual Rp31.500 per kg, turun dari pekan lalu, yakni Rp31.650 per kg.

Penurunan juga terjadi pada gula. Harga gula pasir lokal turun dari Rp14.750 per kg menjadi Rp14.700 per kg, gula pasir kualitas premium dari Rp16.050 per kg menjadi Rp15.950 per kg.

Harga minyak goreng pun melandai. Minyak goreng curah pun lebih murah dari Rp15.600 per kg menjadi Rp15.550 per kg, lalu minyak goreng kemasan bermerek 1 turun tipis dari Rp21.550 per kg menjadi Rp21.400 per kg, serta minyak goreng kemasan bermerk 2 dari Rp19.950 ke Rp19.900 per kg.

Sedangkan bawang merah turun Rp300 dari Rp40.900 per kg menjadi Rp40.600 per kg. Begitu pula bawang putih yang turun dari Rp39.500 per kg menjadi Rp39.250 per kg pekan ini.

Beras kualitas bawah 1 dihargai Rp12.400 per kg dari Rp12.450 per kg. Beras kualitas super 1 turun dari Rp14.900 per kg menjadi Rp14.850 per kg.

Adapun beras kualitas medium 1 dan medium 2 stagnan, masing-masing di harga Rp13.550 per kg dan Rp13.300 per kg.

[Gambas:Video CNN]