harga voucher smartfren 2.5 gb 3 hari 181Jutaan kata 997869Orang-orang telah membaca serialisasi
《juta slot》
Jokowi, RUU PPRT dan Nasib 4 Juta Pembantu Demi Kehidupan Layak******Jakarta, CNN Indonesia--
Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
Sebab itu, ia meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melobi DPR untuk segera membahas RUU yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023 itu.
"Untuk mempercepat penetapan UU PPRT ini, saya perintahkan kepada menteri hukum dan ham dan menteri ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (18/6).
Mantan wali kota Solo itu menegaskan komitmen pemerintah melindungi pekerja rumah tangga. Ia mengklaim ada sekitar 4 juta orang pekerja rumah tangga di seluruh Tanah Air.
"Saya berharap UU PPRT bisa segera ditetapkan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga dan kepada pemberi kerja serta kepada penyalur kerja," ucapnya.
Jika melihat sejarah pembahanan RUU PPRT, rancangan beleid ini sudah bolak balik keluar masuk dari daftar prolegnas DPR sejak 2004 silam.
Lihat Juga :FTX Mengaku Kemalingan Rp6,26 T Akibat Peretasan |
Pada 2020, RUU tersebut bahkan selesai pembahasan di Badan Legislasi dan tinggal masuk ke Badan Musyawarah (Bamus).
Kala itu, pemerintah dan DPR juga sepakat membawa draf itu ke tingkat paripurna. Meski demikian, rencana itu tak berlanjut. Tiba-tiba RUU PPRT batal dibawa ke paripurna.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan RUU PPRT akan mengatur soal pemberian jaminan sosial (jamsos) bagi pekerja rumah tangga.
"Itu (jamsos) juga termasuk yang diatur dalam UU PPRT ini. Perlindungan dan jamsos kesehatan maupun ketenagakerjaan," katanya.
Lihat Juga :Asosiasi Puskesmas Nilai Tarif Baru Layanan JKN Masih Belum Ideal |
Menanggapi rencana pemerintah soal RUU PPRT, Koordinator Nasional Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) Lita Anggraini menuturkan ada banyak hal yang harus diatur dalam beleid tersebut.
Hal yang paling utama diatur adalah soal pengakuan dan perlindungan terhadap PRT. Menurutnya, pengakuan itu termasuk memberi keadilan pada PRT.
Selain itu, lingkup pekerjaan PRT juga harus diatur agar kedua belah pihak yakni pekerja dan pemberi kerja mengetahui batasan.
"Lingkup pekerjaan PRT itu apa saja? Jadi (misalnya) mencuci, menyikat rumah, mengasuh anak, merawat lansia," kata Lita kepada CNNIndonesia.com.
Lihat Juga :DPR Kejar RUU PPRT Dibawa ke Paripurna Pekan Depan |
Ia juga mengatakan RUU PPRT perlu mengatur hak dan antara PRT dan pemberi kerja alias majikan. Untuk PRT, hak yang dimaksud seperti libur mingguan, jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, cuti tahunan, hingga besaran upah yang disepakati.
Lalu, hak menjalankan ibadah dan hak mendapat tunjangan hari raya (THR). Adapun kewajiban PRT adalah melakukan pekerjaan rumah tangga sesuai dengan kesepakatan.
Sementara itu, hak untuk majikan bisa mencakup mendapat hasil kerja dari PRT sesuai dengan kesepakatan hingga hak mendapat identitas PRT yang valid.
Lihat Juga :China Beri Peringatan Ketiga ke Spekulan Harga Bijih Besi |
Menurut Lita, majikan sangat berhak mengetahui identitas dan latar belakang dari ART. Hal ini diperlukan agar kedua belah pihak bisa bekerja sama dengan baik tanpa ada kecurigaan.
"Kedua belah pihak harus mendapatkan juga informasi yang valid, mengenai identitas, baik PRT ataupun pemberi kerja. Kemudian situasi kerjanya serta situasi asal latar belakang dari PRT," ujarnya.
Sedangkan, kewajiban majikan meliputi memberi upah sesuai kesepakatan, memberikan libur kepada PRT, cuti, hingga tunjangan.
AP Kargo Tunjuk Agus Haryadi Sebagai Direktur Operasi dan Komersial******Jakarta, CNN Indonesia--
PT Angkasa Pura Kargo menunjuk Agus Haryadi sebagai direktur operasi dan komersial perseroan dengan masa jabatan selama lima tahun.
Agus melanjutkan masa jabatan sebelumnya sebagai Plt Direktur dan Komersial yang diangkat melalui Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (sirkuler) pada 24 Oktober 2022 lalu.
"Bagi direksi perseroan yang ditetapkan sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan direksi perseroan yang bersangkutan, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut," ujar perseroan dalam keterangan resmi di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Jumat (20/1).
Direksi perseroan selanjutnya diberikan kuasa dan hak substitusi untuk menyatakan keputusan yang diputuskan dalam Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (sirkuler) ini dalam bentuk autentik di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang apabila diperlukan.
"Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (sirkuler) ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya," ujar perseroan.
Lihat Juga :Bos Bappebti 'Dikejar' Zulhas soal Bursa Kripto: Asam Lambung Naik |
Dengan adanya pengangkatan direksi tersebut, maka susunan direksi perseroan menjadi sebagai berikut:
Direktur Utama : Gautsil Madani
Direktur Keuangan dan SDM : Ahmad Tavid
Direktur Operasi dan Komersial : Agus Haryadi
[Gambas:Video CNN]
Label:situs slot mahjong gacor、7winbet、gamewin88
Terkait:danabet99、situs tergacor maxwin、contact kredivo、slotopulsa、slot gacor pakai qris、slot resmi dunia、situs slot 22、apk hack slot pragmatic 2022、jokerpro123、puncak slot88
bab terbaru:umi slot(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
《juta slot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,pinjaman uang home creditHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《juta slot》bab terbaru。