cairkan uang kredivo

Setan Langit Bersayap Hitam

Buruh Kritik Perppu Ciptaker: Niat 'Tampil Beda', Malah Menyesatkan******

Partai Buruh menilai pembuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) mencoba tampil beda dengan isi UU Cipta Kerja. Alih-alih disambut baik, isi Perppu Ciptaker malah semakin menyesatkan.

"Terkait isu upah minimum danoutsourcing, nampaknya si pembuat perppu ingin ada perbedaan dengan UU Cipta Kerja, tetapi justru menyesatkan, membingungkan, dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Niat baik, tapi salah," tegas Pimpinan Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers, Rabu (4/1).

Padahal, Iqbal mengatakan serikat buruh yang diwakili Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah melakukan pembahasan bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terkait Omnibus Law tersebut.

"Partai buruh menolak isi perppu tentang upah minimum karena apa yang ditulis dalam isi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 justru membuat tidak adanya kepastian hukum, menjadi tidak jelas. Ada empat poin ketidakjelasan itu," ungkap Iqbal.

Pertama, di dalam UU Ciptaker dikatakan gubernur dapat menetapkan kenaikan UMK, hal tersebut tidak berubah di Perppu Ciptaker. Ia beranggapan UMK bisa naik atau tidak sesuai keinginan gubernur. Partai Buruh meminta kata-kata "dapat" dihilangkan menjadi "gubernur menetapkan UMK".

Kedua, di UU Ciptaker disebutkan kenaikan upah minimum berdasarkan atau sama dengan inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Iqbal menganggap di dalam Perppu Ciptaker makin tidak jelas karena kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Menurutnya, variabel indeks tertentu tidak jelas.

"Ketiga, ada pasal di perppu berbunyi, 'Dalam keadaan ekonomi dan ketenagakerjaan tertentu, formula kenaikan upah minimum bisa berubah'. Ini kan kacau, masa dalam satu UU, pasal sebelum dan setelahnya bertentangan," jelasnya.

Menurut Partai Buruh, aturan tersebut seharusnya spesifik menyebut perusahaan yang tidak mampu menaikkan upah minimum dapat menangguhkannya dengan pembuktian melalui laporan kerugian perusahaan dua tahun berturut-turut secara tertulis.

Keempat, Partai Buruh tidak setuju dengan penghapusan upah minimum sektoral di UU Ciptaker maupun Perppu Ciptaker. Menurut Iqbal, upah minimum sektoral harus tetap ada seperti di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sementara itu, soal outsourcing, Iqbal mengatakan apa yang dijelaskan dalam Perppu Cipta Kerja tidak berubah dari Omnibus Law sebelumnya yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) inkonstitusional bersyarat.

Ketentuan soal outsourcingdiatur dalam pasal 64 Perppu Ciptaker. Pada pasal 64 ayat 3 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagian pelaksanaan pekerjaan akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP).

Aturan ini berbeda dengan UU Ketenagakerjaan di mana batasan pekerjaan outsourcingdiikat produk hukum setingkat UU, bukan PP.

"Di UU Nomor 13 Tahun 2003 hanya dibolehkan 5 jenis pekerjaan saja yang outsourcing, yaknicatering, security, driver, cleaning service,dan jasa penunjang perminyakan. Di dalam perppu, pemerintah yang menentukan, tanpa pembatasan. Ini lebih membingungkan, menimbulkan ketidakpastian hukum. Partai Buruh menolak, pasal outsourcingharus kembali ke UU Nomor 13 Tahun 2003," tegasnya.

Iqbal menekankan dua poin utama yang harus diperhatikan terkait pengaturan outsourcing. Pertama, tenaga alih daya tidak boleh untuk kegiatan pokok.

Kedua, kegiatan penunjang yang boleh menggunakan tenaga outsourcingdibatasi hanya 5 jenis saja, sesuai yang tercantum di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

[Gambas:Video CNN]

Penjahat super yang tak terkalahkan di alam semesta

Luhut Restui Sandi Kerek Tiket Borobudur, Rp150 Ribu hingga Rp500 Ribu******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan merestui Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno terkait tarif baru Candi Borobudur.

Sandi mengatakan tarif baru untuk masuk kawasan Candi Borobudur akan dibagi menjadi dua. Yang sedang dikaji pemerintah untuk wisatawan dalam negeri sebesar Rp100 ribu-Rp150 ribu. Sementara itu, untuk wisatawan mancanegara sebesar Rp500 ribu.

Ia mengatakan penetapan tarif bakal dirampungkan oleh PT Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko.

Sementara itu, Luhut mengatakan saat ini kunjungan umum ke bagian atas Candi Borobudur sedang dalam uji coba. Ia mengatakan pembatasan itu tetap akan berlaku demi melindungi bebatuannya.

"Kan kita tutup. Ini oleh menteri pariwisata sedang diuji coba tapi kita akan batasi orang masuk ke dalam karena kerusakan, degradasi batu-batuannya. TWC yang akan menghitung lagi (harga tiketnya)," kata Luhut, dikutip dari detikcom.

Jika usul tarif itu jadi diterapkan, maka naik dibandingkan yang berlaku saat ini. Pasalnya, untuk turis lokal harga yang berlaku saat ini Rp50 ribu. Sedangkan turis asing US per orang dewasa dan US per orang anak.

Di lain sisi, Sandi mengatakan wisata Candi Borobudur telah diujicobakan kepada sekitar ratusan peserta ASEAN Travel Forum (ATF) 2023 dan telah berjalan lancar.

Saat uji coba, para peserta ATF 2023 mendapatkan pengalaman untuk paket edukasi dan konservasi. Adapun paketnya meliputi sandal upanat yg sesuai dengan relief Borobudur untuk menahan degradasi dari batu batuan candi dan juga paket Informasi (pemandu wisata).

[Gambas:Video CNN]

Lintasan penguasa dunia komik Amerika

Benarkah Buruh Terancam dan Investasi Moncer Usai Ada Perppu Ciptaker?******

Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) sebagai jawaban dari putusanMahkamah Konstitusi(MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan perppu diterbitkan karena ada beberapa kegentingan, seperti ancaman resesi global hingga stagflasi yang menghantui Indonesia.

Aturan ini pun rupanya banyak tak menyenangkan para buruh yang terimbas langsung. Sebab, beberapa poin yang diatur dalam Perppu tersebut dinilai sangat merugikan dan melemahkan posisi buruh dalam mendapatkan penghidupan yang layak.

Pasalnya, kompensasi pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang diterima buruh korban pemutusan hubungan kerja (PHK) berkurang dibandingkan aturan lama.

Sebagai pembanding, dalam UU Ketenagakerjaan besaran uang pesangon yang diterima buruh korban PHK paling banyak dibatasi 10 bulan gaji. Selain pesangon, korban PHK itu juga mendapatkan uang penggantian hak seperti cuti tahunan yang belum diambil atau belum gugur, biaya ongkos pulang kerja, penggantian perumahan serta pengobatan yang ditetapkan 15 persen dari uang pesangon.

Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas; upah pokok, tunjangan yang bersifat tetap, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh.

Sementara kalau dalam perppu, pesangon dibatasi maksimal hanya 9 bulan gaji.

Kedua,sistem upah. Buruh memandang sistem upah yang berlaku dalam Perppu Cipta Kerja merugikan. Dengan sistem upah itu, buruh berpotensi mendapatkan upah yang rendah.

Berdasarkan aturan tersebut, formula penetapan upah minimum bisa diubah dalam keadaan tertentu.

"Dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan Upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88D ayat 2," bunyi pasal 88F Perppu Cipta Kerja, dikutip pada Rabu (4/1).

Berdasarkan ketentuan Pasal 88D Perppu tersebut, upah minimum dihitung dengan menggunakan formula penghitungan upah minimum yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Hal itu, berbeda jika dibandingkan dengan UU Ketenagakerjaan. Pasalnya, dalam UU Ketenagakerjaan, UMP dihitung dengan turut memperhitungkan komponen kebutuhan hidup layak (KHL).

Ketiga, aturan PHK. Para buruh mengklaim aturan PHK dalam Perppu Cipta Kerja juga berpotensi merugikan buruh. Pasalnya, aturan itu memberikan kemudahan kepada perusahaan melakukan PHK. Termasuk hilangnya ketentuan PHK harus melalui penetapan pengadilan.

Keempat, terkait sistem pekerjaan alih daya. Perppu Cipta Kerja tidak mengatur batasan jenis pekerjaan alih daya atau outsourcing, sama seperti Omnibus Law sebelumnya yang diputus Mahkamah Konstitusi inkonstitusional bersyarat.

Ketentuan soal pekerjaan yang dapat dialihdayakan diatur dalam Pasal 64 Perppu tersebut.

"Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian alih daya yang dibuat secara tertulis," bunyi Pasal 64 ayat (1) Perppu Cipta Kerja.

Pada ayat (3) Pasal 64 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagian pelaksanaan pekerjaan akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP).

Aturan ini berbeda dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berlaku sebelum Perppu maupun UU Omnibus Law. Batasan pekerjaan outsourcing diikat produk hukum setingkat uu, bukan PP.

Kelima, memudahkan masuknya tenaga kerja asing. Buruh memandang Perppu Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi tenaga kerja asing untuk masuk ke semua jenis pekerjaan yang sebenarnya bisa digarap oleh pekerja Indonesia.

Kemudahan juga diberikan pemerintah dengan menghapus kewajiban bisa berbahasa Indonesia bagi pekerja asing yang mau kerja di RI.

Karena hal-hal di atas, tak heran Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengatakan Perppu Cipta Kerja selain 'berganti baju' hanya menghindari inkonstitusional saja.

Menurutnya, Perppu ini lebih memberikan karpet merah pada investor dan merusak tatanan hukum demokrasi Indonesia. Nining juga menyebut jika Perppu in tetap dijalankan hubungan harmonis antara buruh dan pengusaha pun terancam.

"Ketika semakin eksploitatif terhadap kaum buruh, maka hubungan yang harmonis tidak mungkin terjadi karena ketimpangan dan kesewenang-wenangan diamini oleh kekuasaan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Ia pun berharap Perppu Cipta Kerja ditarik kembali. Jika tidak, pihaknya akan membuat surat terbuka hingga aksi bersama gerakan rakyat lainnya, tidak hanya kaum buruh.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar. Ia menilai Perppu Cipta Kerja juga malah menimbulkan potensi konflik baru antara pengusaha dan buruh.

"Muncul Perppu ini juga tidak bisa menjadi jembatan yang bisa menurunkan tingkat konflik, malahan menciptakan konflik baru," ujarnya.

Menurut Timboel hal itu terjadi karena ada beberapa ketentuan yang membuat ketidakpastian dan cenderung menguntungkan pengusaha.

Misalnya, soal pengaturan upah minimum. Dalam perppu formula penetapan upah minimum bisa diubah dalam keadaan tertentu. Selain itu, formula penghitungan upah minimum yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Timboel mengatakan indeks tertentu ini terlalu mengawang-ngawang karena tolok ukurnya tidak jelas.

"Indeksnya berapa kami juga tidak tahu, apakah dijumlah inflasi dengan pertumbuhan ekonom atau dibandingkan. Kalau dijumlah saya yakin bisa di atas inflasi (kenaikan upahnya), tapi kalau dibandingkan mana yang lebih tinggi itu akan di bawah inflasi. Jadi positifnya memang untuk pengusaha," ujarnya.

Selain itu, kata Timboel, semakin luasnya alasan pengusaha untuk melakukan PHK pada buruh dalam Perppu Cipta Kerja juga merugikan. Terlebih, kini pengusaha bisa melakukan PHK jika perusahaan sedang merestrukturisasi utang.

Hal ini tercantum dalam Pasal 154 A ayat (1) huruf e. Menurutnya, tidak ada korelasi antara restrukturisasi utang dengan alasan PHK pekerja. Karenannya, dalam perppu ini kepastian bekerja para buruh sangat rendah.

Lebih lanjut, Timboel menuturkan jika alasan pemerintah menerbitkan perppu untuk meningkatkan investasi dan pembukaan lapangan kerja, hal ini juga belum tentu terjadi.

Pasalnya, untuk menggaet investasi bukan hanya soal mengatur ketenagakerjaan saja, tapi ada faktor yang lebih penting, yakni tingkat inflasi dan suku bunga acuan.

"Pertamakan suku bunga, kalau suku bunganya tinggi, orang belum mau investasi. Jadi jangan hanya menyasar komponen yang bukan faktor utama (ketenagakerjaan) kalau coreinflasi masih tinggi, suku bunga tinggi, gak akan masuk investor," ujarnya.

.

Tak Ada Jaminan Investasi Melesat Akibat Perppu Cipta Kerja

Dewa Bela Diri Yang Maha Tahu

Saham Agensi BTS Terbang Tinggi Usai Akuisisi SM Entertainment******

Hargasaham agensi BTS, HYBE, melesat tinggi di awal pembukaan bursa, Selasa (14/2). Kenaikan serupa dialami Kakao Corp dan SM Entertainment. Penguatan ini terjadi usai HYBE dan Kakao membeli saham SM, yang menaungi idol groupSuper Junior, Red Velvet dan NCT.

Saham HYBE melonjak 4,5 persen, sementara saham Kakao naik 1,56 persen. Di sisi lain, saham SM juga naik 0,95 persen mencapai level tertinggi 119.000 won.

Ketiganya tengah menjadi berita utama setelah Jumat (10/2) lalu HYBE mengumumkan pembelian saham SM Entertainment sebesar 39,8 persen. Sebagai pengendali saham mayoritas, HYBE mengambil alih hak manajemen di SM.

Pengumuman akuisisi HYBE hanya beberapa hari setelah Kakao setuju untuk membeli 9,05 persen saham SM.

HYBE dan SM adalah dua agensi K-pop terbesar saat ini. Para analis melihat pengambilalihan SM akan semakin memperkuat posisi HYBE sebagai pemimpin industri.

"Melalui kesepakatan untuk mengakuisisi 40 persen saham di SM, HYBE akan memiliki artis K-pop dari berbagai generasi, serta memperluas jangkauan artis asing melalui akuisisi Ithaca Holdings dan label hip-hop AS," kata analis eBest Investment & Securities Jina Ahn, dikutip Channel News Asia, Selasa (14/2).

Ia menambahkan akuisisi ini akan menghilangkan kekhawatiran atas perlambatan pertumbuhan laba HYBE lantaran BTS hiatus.

BTS tengah sibuk menggarap proyek individu para anggotanya dan akan comebacksebagai grup pada 2025.

Analis Hana Financial Investment Co. Lee Ki-hoon mengatakan SM dan HYPE seharusnya bisa menghemat biaya besar setelah menggabungkan platform dan label musik mereka.

"Akuisisi sekitar 40 persen saham SM setidaknya memberi HYBE tambahan 1,5 triliun won dalam nilai perusahaan," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Kapan cuaca akan cerah atau hujan?

Space X Ingin Investasi di IKN******

Perwakilan US-ASEANBusiness Council Taufikurrahman menyampaikan bahwa Space Xberminat untuk berinvestasi ke IKNuntuk mendukung visi kota pintar. 

Hal itu ia sampaikan dalam Mandiri Investment Forum, Kamis (2/2).

"Space X, salah satu perusahaan Elon Musk, yang akan masuk ke Indonesia untuk bisnis internet yang jauh lebih cepat dari internet tradisional karena pakai satelit. Ini mungkin akan banyak membantu teknologi untuk IKN dan juga untuk Indonesia secara keseluruhan. Kami mohon dibantu proses licence-nya (perizinannya)," katanya seperti dikutip dari Antara, Kamis (2/2).

Menanggapi rencana itu Kepala BKPM/ Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan akan segera melakukan asistensi dan mempercepat proses perizinannya.

"Silakan saja. Inventarisir, apa masalah-masalahnya, tapi langsung mengerucut. Perusahaan A mau investasi, sekian investasinya, sektornya apa, masalahnya apa. Pak Sesmen, Pak Indra (Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal) bantu asistensi. Selama itu benar melakukan investasi, dan itu domainnya di Kementerian Investasi dan kementerian lainnya, kita akan percepat. Saya akan percepat. Itu janji saya," katanya.

Bahlil menegaskan komitmennya untuk siap membantu para investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia.

Menurut dia, pihaknya tidak akan menahan investasi yang masuk ke Indonesia.

"Karena menurut saya, menahan investor, menahan investasi, itu sama dengan menahan potensi penciptaan lapangan pekerjaan, menahan pendapatan negara dan competitiveness kita terganggu. Yang penting clear (jelas)," tegas Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan pihaknya siap memfasilitasi minat investasi perusahaan Elon Musk itu. Ia mengakui ada banyak proposal investasi untuk mendukung konektivitas di IKN.

"Untuk konektivitas (di IKN) banyak sekali yang menawarkan teknologi segala macam, silahkan bicarakan dengan tim kami, kami siap. Kami memang ingin melakukan beberapa lompatan ke depan, untuk Elon Musk tadi saya belum melihat proposalnya seperti apa," kata Bambang.

Bunuh seluruh dunia

IBM Bakal PHK 3.900 Karyawan******

IBM Corp mengumumkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) 3.900 karyawannya pada Rabu (25/1) lalu. Ini sekitar 1,5 persen dari jumlah karyawan globalnya yang mencapai 260 ribu orang.

Produsen komputer terkemuka Amerika Serikat (AS) ini mengambil langkah PHK lantaran penjualan beberapa aset dan penurunan kinerja perusahaan pada 2022 serta proyeksi 2023.

PHK massal ini terkait pemisahan bisnis Kyndryl, serta bagian dari unit AI, Watson Health, yang menimbulkan biaya US0 juta selama periode Januari hingga Maret.

Kabar PHK ini membuat saham IBM turun 2 persen. Analis menyebut para investor mengharapkan langkah-langkah pemotongan biaya yang lebih dalam.

"Tampaknya pasar kecewa dengan besarnya PHK yang diumumkan, yang hanya berjumlah 1,5 persen dari tenaga kerjanya," kata analis senior Investing.com Jesse Cohen kepada Channel News Asia, Kamis (26/1).

Arus kas IBM pada 2002 sebesar US,3 miliar. Angka ini di bawah target perusahaan yakni US miliar.

Perusahaan juga memperkirakan pertumbuhan pendapatan tahunan akan konstan karena turunnya permintaan. Belum lagi, kekhawatiran klien yang akan lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya di tengah meningkatnya kekhawatiran resesi.

Pertumbuhan bisnis perangkat lunak dan konsultasi IBM melambat secara berurutan pada kuartal keempat 2022.

[Gambas:Video CNN]