cara dapat uang dana

Saya memiliki Kuil Dewa Kota

Melihat Bonus Ahok Cs di Tengah Wacana Erick Persulit 'Fulus' Bos BUMN******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bakal mempersulit bos-bos perusahaan pelat merah mendapatkan bonustahunan. Padahal, selama ini bos-bos BUMN mengantongi bonus puluhan miliar rupiah setiap tahunnya.

Erick bakal memberlakukan pengetatan aturan pemberian insentif yang tertuang dalam materi uji publik draf rancangan peraturan menteri (permen) BUMN. Aturan ini tengah digodok pemerintah.

Dalam rancangan permen BUMN tersebut, Erick mengatur sejumlah syarat bagi direksi atau komisaris BUMN untuk mendapatkan insentif. Salah satunya, bonus diberikan kepada anggota direksi dan komisaris jika tingkat kesehatan perusahaan paling rendah 70 persen.

Permen BUMN juga mengatur pengetatan persyaratan pemberian tantiem alias insentif kinerja direksi dan dewan komisaris/pengawas terkait hasil audit atas laporan keuangan.

Sebelumnya, aturan soal besaran gaji hingga bonus bos-bos BUMN diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Jika dilihat berdasarkan laporan keuangan tahunan masing-masing BUMN, berikut besaran bonus yang dikantongi para bos BUMN:

1. Pertamina

Berdasarkan laporan keuangan 2021 PT Pertamina (Persero) yang telah diaudit, kompensasi manajemen kunci dan dewan komisaris yang diterima pada periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar US,77 juta dan US juta.

Manajemen kunci adalah direksi dan personil lain yang mempunyai peranan kunci dalam perusahaan. Mereka berhak mendapat US,77 juta alias Rp229,7 miliar (asumsi kurs Rp15.558 per dolar AS) per tahun.

Jika dibagi rata kepada 6 Dewan Direksi Pertamina, maka masing-masing orang mengantongi Rp38,29 miliar, termasuk Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

Sementara itu, besaran bonus untuk Dewan Komisaris Pertamina sebesar US juta atau setara Rp248,7 miliar per tahun. Jika dibagi rata kepada 7 Dewan Komisaris, termasuk Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selaku Komisaris Utama, maka masing-masing mendapat Rp35,5 miliar per tahun.

[Gambas:Video CNN]

2. Bank Mandiri

Mengutip laporan keuangan 2021 PT Bank Mandiri (Persero), tantiem yang diberikan untuk 10 orang dewan komisaris mencapai Rp99,55 miliar. Sementara itu, untuk 12 orang direksi dibagikan Rp258,5 miliar.

Jika ditotal antara bonus dan tantiem untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021, 10 orang dewan komisaris mengantongi Rp110,8 miliar dan 12 orang Direksi mendapatkan Rp313,3 miliar.

3. BRI

Berdasarkan laporan keuangan 2021 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), total tantiem, bonus, dan insentif untuk dewan komisaris, direksi, dan karyawan kunci BRI mencapai Rp1,29 triliun.

Jika dirinci, tantiem untuk Direksi BRI mencapai Rp339,8 miliar, tantiem Dewan Komisaris BRI sebesar Rp135,6 miliar, sedangkan bonus dan insentif untuk karyawan kunci mencapai Rp814,9 miliar.

4. BNI

Sementara itu, tantiem yang diberikan untuk bos-bos PT Bank Nasional Indonesia (Persero) dibayarkan pada 2021 sebesar 7,18 persen dari laba bersih perseroan dalam periode 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020.

Proporsi yang digunakan sebagai dasar perhitungan terhadap direktur utama, yaitu komisaris utama sebesar 45 persen, wakil komisaris utama 42,5 persen, dan anggota Komisaris lainnya sebesar 90 persen dari tantiem komisaris utama.

Sedangkan proporsi tantiem terhadap direktur utama, yaitu direktur utama 100 persen, wakil direktur Utama 90 persen, dan anggota direksi lainnya 85 persen.

Jika dirinci, besaran tantiem untuk 10 orang dewan komisaris BNI pada 2021 mencapai Rp52,2 miliar. Sementara itu, tantiem untuk 12 orang direksi BNI sebesar Rp145,5 miliar.

5. Telkom

Mengutip laporan keuangan 2021 milik PT Telkom Indonesia (Persero), total remunerasi yang dibayarkan Telkom kepada seluruh dewan komisaris yang menjabat pada periode 2021 dan periode sebelumnya mencapai Rp128,7 miliar.

Remunerasi tersebut terdiri atas honorarium, tantiem, dan tunjangan lainnya. Jika hanya tantiem, total yang diberikan kepada 16 Dewan Komisaris menyentuh Rp98,37 miliar.

Sementara itu, total remunerasi yang dikucurkan kepada direksi Telkom mencapai Rp298,3 miliar pada 2021. Jumlah tantiem yang diberikan kepada 20 direksi Telkom menembus Rp256,2 miliar.

Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah mengantongi tantiem terbesar mencapai Rp31,6 miliar. Posisi kedua disusul oleh Direktur EBIS Telkom sebesar Rp26,8 miliar yang saat itu masih diduduki Edi Witjara.

Mulai penjara bawah tanah

Kemendag Pelototi 40 Perusahaan Baja Tak Patuh SNI******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mengawasi 40 perusahaan besi dan baja yang membuat produk tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat meninjau dan memusnahkan baja tulang beton (BjTB) di pabrik PT Long Teng Iron and Steel Product, Tangerang, Banten pada Kamis (12/1).

"Ada 40 ini pun harus kita tertibkan sesuai standar nasional," ujarnya.

Menurut Zulkifli 40 perusahaan itu mayoritas berada di Banten. Namun, ia tidak merinci perusahaan mana saja yang ia maksud.

Ia mengatakan produk baja tulang beton itu tidak memenuhi SNI dan berbahaya jika digunakan oleh masyarakat dalam membangun konstruksi, seperti gedung, jembatan, dan sebagainya.

PT Long Teng Iron and Steel Product merupakan salah satu dari 40 perusahaan yang diawasi Kemendag. Dari perusahaan tersebut, Zulkifli memusnahkan BjTB sebanyak 419.537 batang dengan berat 2.302 ton atau senilai Rp32,23 miliar.

Dalam pemusnahan ini, Kemendag menggandeng Kementerian Perindustrian, Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Pencegahan Tipikor Polri, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.

Zulkifli mengatakan tujuan pemusnahan ini supaya menjadi pelajaran agar pengusaha dapat memproduksi BjTB sesuai ketentuan SNI dan peraturan yang berlaku.

Ia pun menegaskan perdagangan produk BjTB harus memenuhi persyaratan mutu SNI. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai ketentuan.

Jika tetap dilakukan, tindakan tersebut berpotensi melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman sanksi pidana berdasarkan Pasal 62 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Onmyoji hebat tingkat dewa

Pemerintah Sebar Beras 1,2 Juta Ton, Dijual Bulog Rp8.900 di 2023******

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Perum Bulogmelakukan operasi pasar dengan mengguyur 1,2 juta ton beras. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras selama 2023.

Hal tersebut diatur melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Petunjuk Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023. Petunjuk tersebut memuat mekanisme pelaksanaan SPHP beras, antara lain target penyaluran, waktu dan lokasi pelaksanaan, dan harga penjualan.

"Pelaksanaan SPHP beras akan dilakukan di seluruh Indonesia melalui Bulog dengan target penyaluran minimal 1,2 juta ton atau disesuaikan dengan kondisi pasar," tutur Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam keterangan resmi, Senin (9/1).

Arief menjelaskan pelaksanaan operasi pasar bakal menggunakan stok beras di gudang Bulog yang berasal dari pembelian langsung, baik yang dibeli dengan menggunakan harga pembelian pemerintah (HPP), harga fleksibilitas, pengalihan stok komersial, maupun pengadaan dari luar atas penugasan pemerintah.

Operasi pasar bakal dihelat selama Januari-Desember 2023 dengan intensitas pelaksanaan per bulan mengacu kepada perkembangan rata-rata harga beras secara nasional. Data bakal dihimpun dari laporan perangkat daerah.

Melalui program ini, Bulog akan melakukan penyaluran beras dengan harga Rp8.300 sampai Rp8.900 per kg yang disesuaikan dengan pembagian zonasi.

Untuk Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi dipatok Rp8.300 per kg. Wilayah Sumatra, kecuali Lampung dan Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Rp8.600 per kg. Sedangkan wilayah Maluku dan Papua dibanderol Rp8.900 per kg.

"Harga tersebut merupakan harga pembelian di gudang Bulog dan berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Badan Pangan Nasional yang mengatur tentang kebijakan harga eceran beras," jelas Arief.

Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar stok dan harga beras betul-betul dijaga dan dihitung sesuai kondisi di lapangan.

Jokowi menegaskan cadangan beras harus disiapkan dengan baik sehingga tidak menyebabkan kenaikan harga di pasaran yang berdampak pada kenaikan inflasi.

"Kenaikan harga beras secara makro akan berdampak pada inflasi dan tingkat kemiskinan, sedangkan secara mikro akan berdampak pada besarnya pengeluaran keluarga atau rumah tangga atas beras yang akan mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga," tandasnya.

Manual Pengembangan Tuhan

Mendag Respons Perppu Ciptaker Izinkan Impor Pertanian Meski Stok Aman******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan buka suara soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) yang menghapus aturan larangan impor komoditas pertanian pada saat kebutuhan dan cadangan dalam negeri mencukupi.

Ia mengatakan meski diperbolehkan, aturan itu harus selalu dijalankan. Namun, menurutnya itu hanya berlaku jika keadaan darurat.

"Kalau gak darurat, ya gak dipakai," ujarnya di Tangerang, Banten, Kamis (12/1).

"Gini lah, gak ada pemerintah itu yang mau kesejahteraan petani kita gak ada. Kita mau petani kita makmur," ucapnya.

Perppu Cipta Kerja menghapus aturan larangan impor komoditas pertanian pada saat kebutuhan dan cadangan dalam negeri mencukupi.

Ketentuan itu dimuat pada klaster pertanian Pasal 30 Perppu Cipta Kerja, yang mencabut UU sebelumnya yaitu UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

"Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah berasal dari produksi dalam negeri dan impor Komoditas Pertanian dengan tetap melindungi kepentingan Petani," bunyi Pasal 30 ayat (1) Perppu Cipta Kerja.

Padahal, Pasal 30 di UU sebelumnya jelas mencantumkan larangan impor komoditas pertanian di saat ketersediaan komoditas pertanian di dalam negeri sudah mencukupi.

"Setiap orang dilarang mengimpor komoditas pertanian pada saat ketersediaan komoditas pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan pemerintah," begitu bunyi Pasal 30 ayat (1) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Tak hanya itu, Pasal 101 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terkait sanksi bagi orang yang nekat melakukan impor komoditas pertanian meski ketersediaan cukup juga dihapus dalam Perppu Cipta Kerja.

Pasal 101 menyatakan setiap orang yang mengimpor komoditas pertanian pada saat ketersediaan komoditas pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan pemerintah diancam pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp2 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Sutra Kaisar Prasejarah

8 Bantahan Kemnaker Soal Perppu Ciptaker: Upah Hingga Pesangon Dihapus******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah setidaknya 8 isu yang berkembang dalam Perppu Cipta Kerja, mulai dari formulaupah minimumyang bisa berubah dalam keadaan tertentu, pemutusan hubungan kerja (PHK) dipermudah, hingga pesangon yang dihapus.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menegaskan penting untuk memahami Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) secara utuh.

Dalam hal ini, Putri menjelaskan beleid tersebut mengubah, menghapus, dan menetapkan beberapa ketentuan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pada kesempatan itu, Putri memberikan penjelasan sekaligus bantahan terhadap beberapa perubahan substansi di Perppu Ciptaker klaster ketenagakerjaan. Berikut 8 bantahan yang disampaikan oleh Kemnaker:

1. Outsourcing alias tenaga ahli daya

Putri menjelaskan di dalam UU Ciptaker tidak diatur mengenai pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan. Hal tersebut dimaknai bahwa pelaksanaan outsourcing atau alih daya dapat dilakukan terbuka untuk semua jenis pekerjaan dalam suatu proses produksi.

"Perppu Ciptaker mengatur pembatasan jenis pekerjaan. Jadi Perppu Ciptaker mengatur alih daya dibatasi hanya dilakukan untuk sebagian pelaksanaan pekerjaan, yang mana jenis-jenis pekerjaannya secara detail akan ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (PP)," jelasnya.

Menurutnya, aturan dalam Perppu Ciptaker membuat pemerintah bakal mengubah ketentuan di PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

"Saya akan menggarisbawahi bahwa isu mengenai alih daya katanya akan dibuka seluas-luasnya, tidak juga. Nanti tetap akan kami atur, akan kami jelaskan lagi dalam revisi PP 35/2021 karena perppu ini juga sudah mengatur pembatasan jenis pekerjaan," bantah Putri.

2. Formula upah minimum bisa berubah dalam keadaan tertentu

Di dalam pasal 88 f Perppu Ciptaker, muncul kewenangan baru di mana pemerintah bisa menetapkan formula perhitungan upah minimum berbeda dalam keadaan tertentu. Menurut Putri, hal ini mengacu pada daerah yang terkena bencana dan ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional.

"Ada bencana nasional, lalu terjadi porak poranda di daerah tersebut, maka pemerintah pusat mungkin Menaker atas perintah Presiden akan menetapkan upah minimum untuk daerah provinsi atau kabupaten/kota tersebut," tegasnya.

Putri menambahkan penetapan upah minimum tersebut bakal mempertimbangkan kondisi yang terjadi pada daerah yang terkena bencana tersebut sehingga ditetapkan berstatus bencana nasional oleh pemerintah.

"Jadi tidak benar ada hoaks bahwa perppu ini mengembalikan kuasa ke pemerintah pusat, Menaker untuk menetapkan upah daerah di seluruh Indonesia. Itu tidak benar, tidak benar. Hanya memberi wewenang pemerintah pusat kepada daerah yang terjadi bencana nasional," bantah Putri.

3. PKWT seumur hidup

Di dalam Perppu Ciptaker, tidak dijelaskan batasan karyawan kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Padahal, sebelumnya di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan PKWT paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun. Hal tersebut menimbulkan dugaan bahwa Perppu Ciptaker melanggengkan karyawan kontrak seumur hidup.

"Tidak benar. Pelaksanaan PKWT ada jangka waktunya. Perppu ini tetap memperhatikan hal ini, tetap mengatur. Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022 ini memang tidak mengatur periode waktu PKWT, tapi mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam revisi PP 35/2021. Jadi memang betul-betul harus dipahami," tegasnya.

Putri lantas merinci dua jenis PKWT. Pertama, PKWT berdasarkan jangka waktu di mana jangka waktunya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maksimal 5 tahun. Kedua, PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu.

"Jangka waktunya ditetapkan untuk yang jenis pekerjaan tertentu ini harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, antara manajemen perusahaan dan pekerja atau diwakili serikat pekerja. Dalam PKWT tersebut juga harus disebut ruang lingkup selesainya pekerjaan," jelasnya.

4. Waktu libur cuma sehari dalam seminggu

Pasal 79 ayat 2 b Perppu Ciptaker menjadi perdebatan karena disebutkan bahwa istirahat mingguan untuk pekerja hanya satu hari kerja dalam seminggu. Hal tersebut tidak berubah dengan yang tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Ada hoaks yang berkembang di awal minggu ini terkait hak waktu istirahat atau libur, dikatakan perppu ini menghapus. Itu adalah hoaks, tidak benar. Sesungguhnya perppu ini tetap memastikan perusahaan dan pekerja memiliki waktu istirahat," bantah Putri.

Terkait jumlah waktu libur apakah 1 hari atau 2 hari dalam seminggu, Putri menjelaskan itu tergantung peraturan perusahaan dan/atau perjanjian kerja bersama. Ia menegaskan hal tersebut harus dimusyawarahkan antara pekerja dan pengusaha.

Cuti Panjang Hingga Penghapusan Pesangon

Dao Zhen Xinghe

Harga Tiket Pesawat Turun, Jakarta******

Harga tiket pesawat turun pada awal tahun. Tercatat untuk rute Jakarta-Bali kini dibanderol paling murah di kisaran Rp600 ribuan.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, Jumat (13/1), harga tiket pesawat dari Jakarta untuk rute-rute favorit, seperti Surabaya, Bali, dan Medan, 'terjun' dari level Rp3 jutaan sekali jalan.

Mengutip dari aplikasi Tiket.com, berbagai maskapai penerbangan mematok harga beragam untuk tiga destinasi favorit tersebut. Contohnya, rute Jakarta-Bali keberangkatan Sabtu (14/1), harga tiket berkisar Rp672 ribu hingga Rp1,9 juta untuk kelas ekonomi.

Sedangkan pada situ Traveloka.com, harga tiket pesawat rute Jakarta-Bali untuk jadwal penerbangan Sabtu (14/1) dibanderol mulai dari Rp675 ribu hingga Rp1,9 juta.

Kemudian, rute Jakarta-Surabaya harga tiket diobral dari Rp656 ribu hingga yang termahal Rp2,7 juta. Adapun untuk rute Jakarta-Medan harga tiket dipatok mulai Rp953 ribu hingga Rp3,3 juta sekali jalan.

Harga ini turun drastis dibandingkan pada akhir tahun 2022 atau selama periode Nataru. Berdasarkan catatan redaksi, saat itu harga tiket rute Jakarta-Bali dibanderol seharga RpRp1,48 juta hingga Rp3,13 juta untuk keberangkatan Sabtu (24/12).

Pada periode tersebut, rute Jakarta-Surabaya harga yang ditawarkan di Tiket.com berkisar antara Rp1,15 juta hingga Rp3,25 juta. Sedangkan, untuk rute Jakarta-Medan dipatok di kisaran Rp1,86 juta hingga Rp3,85 juta.

Berikut daftar harga tiket pesawat termurah di Tiket.com untuk keberangkatan 14 Januari 2023:

Jakarta-Bali

- Citilink: Rp672 ribu
- Trans Nusa: Rp708 ribu
- Super Air Jet: Rp712 ribu
- Lion Air: Rp730 ribu
- AirAsia Indonesia: Rp778 ribu
- Batik Air: Rp780 ribu
-Pelita Air: Rp798 ribu
- Sriwijaya Air: Rp1,6 juta
- Garuda Indonesia: Rp1,8 juta

Jakarta-Surabaya

- Super Air Jet: Rp656 ribu
- Citilink: Rp667 ribu
- Lion Air: Rp1,33 juta
- Batik Air: Rp674 ribu
- Super Air Jet: Rp709 ribu
- Batik Air: Rp784 ribu
- Garuda Indonesia: Rp1,56 juta

Jakarta-Medan 

- Super Air Jet: Rp953 ribu
- Lion Air: Rp971 ribu
- Air Asia Indonesia: Rp972 ribu
- Citilink: Rp1,01 juta
- Batik Air: Rp1,09 juta
- Garuda Indonesia: Rp2,27 juta

[Gambas:Video CNN]