slot terbaru dan terpercaya 704Jutaan kata 820122Orang-orang telah membaca serialisasi
《erek 09 2d》
Daftar Lengkap Kenaikan UMP 2024******
Pemerintah daerah di Indonesia telah mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024pada Selasa (21/11).
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan baru 30 gubernur yang telah menetapkan UMP di wilayahnya masing-masing.
"Kami sangat mengapresiasi kerja keras Dewan Pengupahan Provinsi yang telah berembuk secara triparti di masing masing wilayah, sehingga menghasilkan rekomendasi penyesuaian upah minimum untuk tahun depan, dan selanjutnya ditetapkan oleh gubernur," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam pernyataan resminya Selasa malam.
Dalam PP Nomor 51 Tahun 2023, rumus kenaikan upah minimum 2024 mencakup tiga variabel yaitu Inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (disimbolkan dalam bentuk α).
Pasal 26 ayat (4) PP itu memuat formula perhitungan upah minimum tahun depan, yakni upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian upah minimum tahun depan.
Adapun nilai penyesuaian upah minimum tahun depan dihitung dengan menambahkan inflasi dengan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu (α) dalam rentang yaitu 0,10 sampai dengan 0,30, kemudian dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan.
Lihat Juga :![]() |
1. Aceh (naik 1,38 persen)
Dari Rp3.413.666 menjadi Rp3.460.672
2. Sumatera Utara (naik 3,67 persen)
Dari Rp2.710.493 menjadi Rp2.809.915
3. Sumatera Barat (naik 2,74 persen)
Dari Rp2.742.476 menjadi Rp2.811.449
4. Kepulauan Riau (naik 3,76 persen)
Dari Rp3.279.194 menjadi Rp 3.402.492
5. Bangka Belitung (naik 4,04 persen)
Dari Rp3.498.479 menjadi Rp3.640.000
6. Riau (naik 3,2 persen)
Dari Rp3.191.662 menjadi Rp3.294.625
7. Bengkulu (naik 3,38 persen)
Dari Rp2.418.280 menjadi Rp2.507.079
8. Sumatera Selatan (naik 1,55 persen)
Dari Rp3.404.177 menjadi Rp3.456.874
9. Jambi (naik 3,2 persen)
Dari Rp2.943.000 menjadi Rp3.037.121
10. Lampung (naik 3,16 persen)
Dari Rp2.633.284 menjadi Rp2.716.497
11. Banten (naik 2,5 persen)
Dari Rp2.661.280 menjadi Rp2.727.812
12. DKI Jakarta (naik 3,8 persen)
Dari Rp4.900.798 menjadi Rp5.067.381
13. Jawa Barat (naik 3,57 persen)
Dari Rp1.986.670 menjadi Rp2.057.495
14. Jawa Tengah (naik 4,02 persen)
Dari Rp1.958.169 menjadi Rp2.036.947
15. Daerah Istimewa Yogyakarta (naik 7,27 persen)
Dari Rp1.981.782 menjadi Rp2.125.897
16. Jawa Timur (naik 6,13 persen)
Dari Rp2.040.244 menjadi Rp2.165.244
17. Bali (naik 3,68 persen)
Dari Rp2.713.672 menjadi Rp2.813.672
18. Nusa Tenggara Barat (naik 3,06 persen)
Dari Rp2.371.407 menjadi Rp2.444.067
19. Nusa Tenggara Timur (naik 2,96 persen)
Dari Rp2.123.994 menjadi Rp2.186.826
20. Kalimantan Barat (naik 3,6 persen)
Dari Rp2.608.601 menjadi Rp2.702.616
21. Kalimantan Tengah Rp3.181.013 (belum menaikkan)
22. Kalimantan Selatan (naik 4,22 persen)
Dari Rp3.149.977 menjadi Rp3.282.812
23. Kalimantan Timur (naik 4,98 persen)
Dari Rp3.201.396 menjadi Rp3.360.858
24. Kalimantan Utara Rp3.251.702 (belum menaikkan)
25. Sulawesi Tengah (naik 5,28 persen)
Dari Rp2.599.546 menjadi Rp2.736.698
26. Sulawesi Tenggara (naik 4,6 persen)
Dari Rp2.758.984 menjadi Rp2.885.964
27. Sulawesi Utara (naik 1,67 persen)
Dari Rp3.485.000 menjadi Rp 3.545.000
28. Sulawesi Selatan (naik 1,45 persen)
Dari Rp3.385.145 menjadi Rp3.434.298
29. Gorontalo (naik 1,19 persen)
Dari Rp2.989.350 menjadi Rp3.025.100
30. Sulawesi Barat (naik 1,5 persen)
Dari Rp2.871.794 menjadi RP2.914.958
31. Maluku Rp2.812.827 (belum menaikkan)
32. Maluku Utara (naik 7,5 persen)
Dari Rp2.976.720 menjadi Rp3.200.000
33. Papua Rp3.864.696 (belum menaikkan)
34. Papua Barat
Dari Rp3.282.000 menjadi Rp3.393.000
35. Papua Tengah (4,13 persen)
dari Rp3.864.700 menjadi Rp4.024.270
36. Papua Pegunungan (belum ada)
37. Papua Barat Daya (belum ada)
38. Papua Selatan (belum ada)
[Gambas:Video CNN]
(mrh/pta)Buruh Ancam Mogok Nasional Imbas UMP 2024 Naik Sedikit******
Serikat buruh mengancam mogok nasional imbas pemerintah memaksakan upah murah dalam penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2024.
Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno menuding pemerintah gagal membuat konsep pengupahan di Indonesia.
KASBI menegaskan PP Nomor 51 Tahun 2023 adalah aturan yang hanya melanggengkan upah murah untuk buruh.
"Pemerintah memaksakan pemberlakuan upah murah menggunakan PP Nomor 51 Tahun 2023. Maka, dalam waktu dekat ini menjelang penetapan UMK kota/kabupaten kami kaum buruh anggota KASBI di berbagai daerah akan bergerak turun ke jalan sampai ada kenaikan upah mengacu pada kebutuhan hidup riil kaum buruh sesuai survei kebutuhan hidup layak (KHL)," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (22/11).
"Pemogokan sangat tergantung aliansi dari berbagai serikat buruh di daerah. Saat ini pun kami sedang banyak konsolidasi aliansi untuk mendorong terjadinya pemogokan nasional, serentak di berbagai daerah," tegas Sunarno.
Ia menyebut KASBI sudah melakukan aksi demonstrasi di berbagai daerah. Ada di tiga daerah Jawa Barat, yakni Karawang, Subang, dan Cimahi.
Sementara itu, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal berjanji akan menggelar mogok massal dalam waktu dekat. Ia akan mengerahkan para buruh anggotanya untuk turun ke jalan.
Ia menyebut mogok nasional akan diselenggarakan antara 30 November 2023 hingga 13 Desember 2023. Kendati, Iqbal belum memastikan kapan aksi mogok nasional ini digelar.
Iqbal hanya menjanjikan mogok nasional akan melibatkan 5 juta buruh di 100 ribu lebih perusahaan di Indonesia.
"Aksi mogok nasional ini menggunakan dasar hukum yang jelas, yakni UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh. Di dalam pasal 4 (UU Serikat Buruh), salah satu fungsi serikat adalah mengorganisir pemogokan," jelasnya dalam keterangan resmi, Selasa (21/11).
Penetapan UMP 2024 di beberapa daerah sudah diumumkan kemarin. Kendati, kenaikan upah tak sesuai tuntutan buruh sebesar 15 persen.
Tak sedikit, kenaikan upah buruh di beberapa daerah kurang dari Rp50 ribu. Sebut saja di Aceh yang hanya naik Rp47 ribu hingga buruh Gorontalo dengan kenaikan Rp35 ribu saja.
[Gambas:Video CNN]
Label:rajacasino88、situs slot pasti bayar、joker39 slot
Terkait:daftar nama situs slot terpercaya、isototo、kerja dapat uang banyak、vbola76、gatot kaca demo、pinjaman web、mission slot、akun khusus slot、ciputra88、lapak77
bab terbaru:slot mudah menang maxwin(2024-06-26)
Perbarui waktu:2024-06-26
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM)Teten Masduki mencatat kredit macetpelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mencapai Rp22,9 triliun.
Adapun jumlah pelaku UMKM yang kreditnya bermasalah tersebut sebanyak 421 ribu orang.
"Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program restrukturisasi UMKM, total kredit yang bermasalah adalah sebesar Rp22,9 triliun yang mencakup 421 ribu pelaku UMKM," ungkap Teten dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (23/11).
Teten menambahkan atas hasil evaluasi tersebut, terdapat tiga arahan presiden yang disampaikan di dalam rapat kabinet.
Pertama, mencari solusi dan evaluasi atas permasalahan kredit UMKM yang berpihak kepada pelaku UMKM. Kedua, meningkatkan porsi kredit UMKM dari 25 persen pada 2023 menjadi 30 persen pada 2024.
Ketiga, menyelesaikan hal-hal yang terkait kriteria hapus buku dan hapus tagih serta restrukturisasi UMKM kurang dari satu bulan.
Teten merinci sejumlah aturan yang menjadi alas hukum hapus tagih, yakni Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
Lihat Juga :![]() |
"Dalam peraturan ini menyebutkan bahwa kredit macet adalah salah satunya dapat diselesaikan dengan restrukturisasi kredit," ucap Teten.
Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap total jumlah kredit UMKM seluruh Indonesia mencapai Rp1.376 triliun per Mei 2023. Sementara, total kredit macetnya mencapai Rp53,81 triliun.
Jika dilihat jumlah kredit dan kredit macet UMKM ini terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Lihat saja, pada 2018 jumlah kredit UMKM mencapai Rp969 triliun, sedangkan jumlah kredit macetnya mencapai Rp32,42 triliun.
Angka tersebut kemudian meningkat pada 2019. Pada tahun itu, jumlah kredit UMKM mencapai Rp1.044 triliun, sementara jumlah kredit macetnya mencapai Rp36,21 triliun.
Pada 2020, jumlah kredit UMKM kembali naik menjadi Rp1.088 triliun. Adapun jumlah kredit macetnya mencapai Rp43,11 triliun.
Jumlah kredit UMKM kembali naik pada 2021, yakni Rp1.221 triliun. Sementara, jumlah kredit macetnya mencapai Rp46,75 triliun.
Selanjutnya, kredit UMKM naik lagi menjadi Rp1.348 triliun per Desember 2022. Sedangkan jumlah kredit macetnya mencapai Rp46,8 triliun.
[Gambas:Video CNN]
(del/pta)Kementerian Perindustrian tak setuju perdagangan karbondiatur berdasarkan ketetapan di bidang lingkungan hidup.
Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Andi Rizaldi menegaskan pihaknya tak setuju dengan usul pasal 7b RUU EBT dari pemerintah. Usul ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.
"Akan tetapi, Kemenperin belum sepenuhnya menyetujui usulan ini terutama di dalam (pasal 7b) ayat 3 yang berbunyi 'Pelaksanaan mekanisme perdagangan karbon dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup'. Ini berpotensi terutama terkait dengan regulasi yang mengatur penggunaan produk dalam negeri," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (20/11).
Kemenperin menyebut proyek EBT memakan dana cukup besar. Oleh karena itu, Andi mendesak seluruh pendanaan transisi energi harus memperhatikan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
Berbeda, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong mengapresiasi apa yang disampaikan Menteri ESDM Arifin Tasrif. Ia menilai penggunaan energi baru terbarukan (EBT) memang perlu dimasukkan dalam nilai ekonomi karbon.
Alue menyebut Indonesia sudah berkomitmen menjalankan transisi energi dalam Paris Agreement. Ini dituangkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC).
"Kita sampaikan akan kurangi emisi 31,89 persen pada 2030 dengan upaya sendiri atau ekuivalen 915 juta ton CO2. Kalau adanya dukungan internasional, komitmen kita 43,20 persen atau 1,24 miliar ton pada 2030," jelas Alue.
Ia mengatakan sektor kehutanan dan energi menjadi tulang punggung utama mencapai target NDC. Alue menyebut 31,89 persen emisi itu ada 12,5 persen atau 358 juta ton dari sektor energi.
Kemudian, dari 358 juta ton emisi tersebut perlu ditekan sebesar 181,45 juta ton dari sektor EBT.
"Jadi, dengan masuknya ini ke dalam RUU EBT maka insentif karbonnya bisa kita manfaatkan. Di samping kita memperoleh energi bersih yang tidak kotor, kita juga bisa memperoleh additional financial lewat perdagangan karbon. Bisa lewat perdagangan emisi, offset emisi, atau pungutan atas karbon," tuturnya.
Lihat Juga :UMP Buruh di Jambi Hanya Naik 3,2 Persen Atau Rp94 Ribu Pada 2024 |
Komisi VII DPR RI pun tampak heran dengan sikap pemerintah yang belum satu suara. Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto berkelakar dan mengira yang tidak harmonis hanyalah DPR.
Akan tetapi, Menteri ESDM Arifin Tasrif menepis bahwa pemerintah tidak kompak. Ia menyebut pihaknya sudah berkoordinasi sebelum raker ini.
"Kami mohon maaf. Sebetulnya kami menganggap bahwa harmonisasi sudah selesai sehingga dari pihak pemerintah sudah satu suara. Jadi, kita selalu mengikuti semua mekanisme yang ada. Kalau memang ada masalah di antara kita, diselesaikan internal," jawab Arifin.
"Niat kami baik sekali untuk TKDN. Cuma kita harus mengukur kapasitas dan kemampuan sendiri, jangan sampai TKDN menjadi hambatan dan high cost. Perlu kita roadmapmasing-masing industri untuk TKDN kapan saja. Itu yang perlu kami ingatkan," sambungnya soal TKDN yang dikeluhkan Kemenperin.
[Gambas:Video CNN]
Pemerintah Indonesia menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Australiaterkait pengembangan ekosistem kendaraan listrik(EV).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim Erick Thohir mengatakan kesepahaman ini menjadi tanda kolaborasi pengembangan kendaraan listrik di Indonesia akan terjadi di hulu maupun hilir.
"Kita tanda tangan MOU ini salah satu adalah memperkuat bagaimana terjadinya kerja sama, kolaborasi yang kuat dalam melihat kesempatan untuk peningkatan daripada EV," kata Erik dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Kamis (23/11).
"Karena itu kita coba dorong kolaborasi critical mineralskedua negara untuk dijadikan hilirisasi industri," katanya.
Erick mengatakan bahwa nikel dan litium adalah dua mineral utama yang digunakan dalam baterai kendaraan listrik. Indonesia sendiri telah mengembangkan industri hilirisasi nikelnya menuju ekosistem kendaraan listrik dalam lima tahun terakhir.
Kemudian telah ada tiga pabrik di Indonesia yang beroperasi untuk memproduksi mixed hydroxide precipitate, bahan dasar prekursor baterai. Selain itu, beberapa proyek manufaktur baterai juga telah direncanakan akan dimulai pada beberapa tahun mendatang.
Sementara itu, Australia memiliki 24 persen cadangan litium dunia. Australia bahkan menyumbang 43 persen dari ekstraksi litium global pada 2022.
"Australia dapat mengambil manfaat dari sumber daya litium yang melimpah ini dengan berkolaborasi dengan Indonesia yang telah mengembangkan industri nikelnya dalam membangun poros baru ekosistem baterai kendaraan listrik, serta menjalin aliansi," kata Erick.
Erick mengatakan kelanjutan MoU ini akan dibuat road mapyang bisa diimplementasi di kedua negara.
"Sehingga, MOU ini bukan hanya seremonial, tetapi sesuatu yang real untuk kemajuan persahabatan kedua negara," katanya.
Erick menambahkan Indonesia merupakan market besar kendaraan listrik. Alasannya Indonesia memiliki populasi besar yang diperkirakan mencapai 315 juta orang.
"Dan tentu dengan situasi polusi udara yang kita bisa lihat sekarang ini, pemerintah sudah mengambil posisi bagaimana kita harus terus mendorong pengembangan EV," katanya.
[Gambas:Video CNN]
Mayoritas pemerintah provinsi di seluruh Indonesia telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2024 dengan rumus kenaikan baru yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Rumus tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang diteken 10 November 2023.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan per Selasa (21/11) sore, baru 26 provinsi yang sudah mengumumkan kenaikan UMP. Dari 22 provinsi tersebut, kenaikan terendah adalah Sulawesi Barat, yakni Rp43.165. Sementara tertinggi adalah Maluku Utara, yakni Rp221.646.
Hal sama juga terjadi pada UMP Jawa Barat 2024, yang tercatat naik 3,57 persen ke Rp2.057.495. Tahun ini, UMP Jabar naik 7,88 persen.
Kemudian di Jawa Timur, UMP 2024 tercatat naik 6,1 persen ke Rp2,16 juta. Kenaikannya lebih rendah dari UMP 2023, yang menanjak 7,8 persen.
Dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan, rumus kenaikan UMP 2024 mencakup tiga variabel yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (disimbolkan dalam bentuk α).
Pasal 26 ayat (4) PP itu memuat formula perhitungan upah minimum tahun depan, yakni upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian upah minimum tahun depan.
Lihat Juga :![]() |
Nilai penyesuaian upah minimum tahun depan dihitung dengan menambahkan inflasi dengan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu (α) dalam rentang yaitu 0,10 sampai dengan 0,30, kemudian dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan.
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menjelaskan kenaikan UMP relatif kecil karena memang diperuntukkan bagi karyawan dengan masa kerja di bawah satu tahun.
Menurut Indah, kenaikan upah yang relatif besar biasanya hanya untuk karyawan yang sudah bekerja di atas dua tahun. Kenaikan upah itu juga menyesuaikan dengan kinerja dan produktivitas karyawan bersangkutan.
Ia menyebut kenaikan upah karyawan dengan masa kerja di atas dua tahun itu memang bisa mencapai Rp1 juta hingga Rp2 juta, tergantung kemampuan perusahaan.
Lihat Juga :3 Gubernur Tak Pakai Rumus Baru Jokowi dalam Naikkan UMP 2024 |
"Kalau pekerja satu tahun ke bawah, ya gimana, kita pahami ya naiknya sekitar Rp100 ribu-Rp200 ribu," ujar Indah dalam konferensi pers, Selasa (21/11).
Meski begitu, ia mengatakan penetapan UMP juga diberikan sebagai pelindung bagi pekerja baru agar tak terjebak upah murah, serta menjaga daya beli pekerja.
Benarkah formula upah yang baru mampu mencegah buruh digaji murah dan menjaga daya beli, sebagaimana klaim pemerintah?
Bersambung ke halaman selanjutnya...
Pemerintah ProvinsiPapua Tengah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 naik 4,13 persen menjadi Rp4.024.270.
Adapun UMP 2023 sebesar Rp3.864.700. Artinya, UMP 2024 Papua Tengah naik sekitar Rp150 ribu.
"Berdasarkan peraturan gubernur, UMP mengalami kenaikan sebesar Rp4.024.270. Dari Rp3.864.700 naik sebanyak Rp.159.578 atau sebesar 4,13 persen," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Papua Tengah Frits James Boray, dilaporkan Antara, Rabu (22/11).
"Provinsi Papua Tengah masih mengacu pada provinsi induk, karena sampai saat ini kami belum mempunyai kantor statistik atau belum adanya dewan pengupahan di daerah ini," ujarnya.
Ia menjelaskan kenaikan tersebut ditentukan dari tiga hal, di antaranya kemampuan nilai beli oleh masyarakat secara umum, pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
"Kami menilai berdasarkan tingkat kesulitan di wilayah Papua Tengah, dengan kenaikan UMP dinilai masih ideal," katanya lagi.
Frits mengimbau pihak swasta atau perusahaan harus segera menyesuaikan upah bagi karyawannya. Apabila ada yang tidak melaksanakan, akan ada sanksi berat.
"Sebenarnya angka tersebut sudah ideal, karena kami pikir di masa akan datang kembali hitung lagi sesuaikan dengan tingkat pendapatan Provinsi Papua Tengah," ujarnya.
[Gambas:Video CNN]
(pta/sfr)Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten 2024 naik hanya Rp66.532 atau 2,5 persen menjadi Rp2.727.812.
Sementara, UMP 2023 yang sebesar Rp 2.661.280.
Ketetapan upah buruh di 2024 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten nomor 561/Kep.287-Huk/2023 tentang penetapan Upah Minimun Provinsi (UMP) Banten.
Dalam surat yang diteken Pj Gubernur Banten Al Muktabar, kenaikan UMP 2024 mengikuti sejumlah aturan. Pertama, PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.
Kemudian, UU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Pengganti UU Nomor 2 tahun 2022, tentang Cipta Kerja.
"UMP sebagaimana dimaksud berlaku bagi pekerja dengan masa kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan," isi SK gubernur itu.
"Penyelesaian permasalahan upah minimum dinegosiasikan antara pengusaha dengan pekerja secara bipartit dan dilaporkan kepada Gubernur Banten melalui Disnakertrans," kutipan lainnya.
[Gambas:Video CNN]
(ynd/pta)《erek 09 2d》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,sini slot link alternatifHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《erek 09 2d》bab terbaru。