mantap 138 slot

Biarkan orang itu pergi

Daftar Pelanggaran K3 PT GNI Versi Pekerja, Pemantik Bentrokan Maut******

Pimpinan Serikat Pekerja-Serikat PekerjaNasional (PSP-SPN) PT Gunbuster Nickel Industri (PT GNI) di Morowali Utara sudah mengirim surat aduan ke Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah hingga Komisi IX DPR RI terkait 7 tuntutan.

Salah satu aduannya terkait pelanggaran keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan tersebut. Pasalnya, kecelakaan kerja kerap terjadi di kawasan PT GNI.

Berdasarkan surat aduan PSP-SPN kepada Menaker Ida Fauziyah yang diterimaCNNIndonesia.com, serikat pekerja melaporkan 3 rentetan pelanggaran K3 yang berbuah kecelakaan kerja di lingkungan PT GNI.

Pertama, serikat pekerja mengadukan pelanggaran K3 PT GNI dalam insiden karyawan operator yang tertimbun longsor.

Kedua, karyawan crew smelter yang jatuh ke kolam slag.

Ketiga, ledakan tungku yang menewaskan dua orang pekerja operator hoist crane hingga hangus terbakar.

Sekretaris Umum DPP SPN Ramidi Abdul Majid menegaskan bahwa persoalan K3 bukan hal sepele yang bisa dianggap remeh. Ia menekankan bahwa serikat pekerja di PT GNI butuh bantuan investigasi dari pemerintah terhadap dugaan pelanggaran tersebut.

"Jangan menganggap persoalan K3 cuma kebersihan. Yang namanya industri pertambangan itu rentan sekali terjadi kebakaran, terjadi hal-hal mengancam jiwa pekerja. Beberapa waktu lalu di Morowali juga, tapi bukan Morowali Utara, itu terjadi kebakaran dan ada korban karyawan meninggal. ini nggak direspons," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/1).

Surat aduan serikat pekerja itu dibuat di Tompira, Morowali Utara tertanggal 29 Desember 2022. Surat itu disampaikan kepada Menaker Ida Fauziyah hingga Komisi IX DPR.

Di dalam surat juga dilampirkan foto-foto pekerja yang menjadi korban dugaan pelanggaran K3 oleh PT GNI.

Selain aduan soal dugaan pelanggaran K3, serikat pekerja juga menyampaikan 7 tuntutan utama kepada PT GNI.

Pertama, pekerja meminta agar diterapkan sistem manajemen K3 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, menuntut perusahaan agar wajib menyediakan alat pelindung diri (APD) lengkap kepada pekerja, sesuai standardisasi jenis pekerjaan atau risiko di lokasi kerja.

Ketiga, menyetop skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Keempat, menghentikan pemotongan upah yang bersifat tidak jelas.

Kelima, menuntut perusahaan agar segera membuat peraturan perusahaan. Keenam, menuntut perusahaan agar memasang sirkulasi udara di setiap smelter.

Ketujuh, menuntut perusahaan agar mempekerjakan kembali karyawan (anggota SPN) yang kontraknya diputus sebagai akibat dari mogok kerja sebelumnya.

[Gambas:Video CNN]

Telapak tangan Guru Qiao yang halus

OJK Ungkap Aplikasi Tamasia Bodong Sejak 2018******

Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku telah menghentikan operasional toko emasdigitalTamasia (PT Tamasia Global Sharia) sejak 2018. Alasannya, Tamasia tidak memiliki izin Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan.

"Tamasia sudah dihentikan kegiatannya oleh Satgas Waspada Investasi pada Oktober 2018," ungkap Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing dikutip dari CNBC Indonesia, Jumat (20/1).

Menurut Tongam, Tamasia sudah diminta mengurus izin ke Bappebti. Namun, hingga saat ini belum ada nama PT Tamasia Global Sharia yang masuk dalam daftar 5 perusahaan yang mengantongi izin sebagai pedagang emas di situs Bappebti per Selasa (17/1) lalu.

Tongam pun meminta masyarakat yang merasa dirugikan oleh Tamasia untuk segera melapor ke polisi. Ia menyarankan agar korban segera melakukan proses hukum.

Kasus Tamasia ramai usai perusahaan itu meminta penggunanya menjual emas dengan harga Rp800 ribu per gram maksimal hingga 15 Februari 2023. Harga ini jauh lebih rendah dibandingkan harga jual emas Antam pada periode yang sama, yakni Rp1,042 juta per gram.

Hal tersebut diketahui berdasarkan cuitan warganet di Twitter dengan nama akun @adrsbg. Dalam cuitannya itu ia melampirkan pengumuman dari Tamasia yang akan mengubah model bisnis mereka.

Berdasarkan pengumuman yang @adrsbg unggah, bisnis Tamasia akan bertransformasi menjadi pembelian logam mulia/tama gold/emas fisik melalui media online yang akan sampai di tangan pelanggan setelah pembelian terjadi.

Karenanya, Tamasia mengimbau seluruh penggunanya yang memiliki saldo di akun aplikasi untuk melakukan proses jual emas sampai 15 Februari 2023 sekaligus menyampaikan permintaan maaf.

"Parah banget @Tamasia_ID sudah gak bisa diakses dari awal tahun, sekarang tiba-tiba maksa buat jual karena mereka ganti bisnis model dan harga jualnya cuman dihargai Rp800 ribu?" tulis @adrsbg.

[Gambas:Video CNN]

Makan seluruh dunia

BPKH Kelola Dana Haji Rp166 T, Ditempatkan di Mana Saja?******

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencatatdana kelolaan haji saat ini mencapai Rp166,01 triliun atau meningkat 4,56 persen dibandingkan saldo 2021 yang sebesar Rp158,79 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan BPKH 2022 (unaudited) yang dikutip CNNIndonesia.com, Jumat (20/1), dana kelolaan haji ini ditempatkan di perbankan dan berbagai instrumen investasi.

Pertama, saldo haji yang ditempatkan pada perbankan mencapai Rp48,96 triliun atau 29,50 persen dari seluruh dana kelolaan ada di BPKH. Naik dibandingkan 2021 (audited) yang ditempatkan di perbankan Rp45,64 triliun atau 28,74 persen.

Secara rinci, dana dalam instrumen investasi terbagi ke surat berharga negara (SBN) sebesar Rp114,96 triliun, naik dari 2021 yang sebesar Rp110,90 triliun. Lalu ditempatkan pada entitas asosiasi sebesar Rp1,30 triliun, naik dibandingkan 2021 yang sebesar Rp276,65 miliar.

Kemudian ditempatkan pada investasi langsung dan investasi lainnya sebesar Rp779,06 miliar. Nilai penempatan ini turun dari 2021, Rp964,29 miliar.

Selanjutnya, dana haji juga ditempatkan pada investasi emas sebesar Rp425 juta. Sedangkan di 2021 tidak ada dana yang ditempatkan di investasi emas.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Raja Naga Douluo Dalu 3

Harga Beras Hingga Cabai Turun Awal Pekan Ini******

Mayoritas harga pangandi seluruh pasar tradisional Indonesia turun pada awal pekan ini, Senin (23/1). Beberapa komoditas pangan yang harganya melandai di antaranya beras, bawang, telur, hingga cabai.

Mengutip data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, Selasa (23/1), harga beras kualitas medium II turun 0,4 persen menjadi Rp12.600 per kilogram (kg).

Sementara, beras kualitas bawah II turun 1,32 persen menjadi Rp11.250 per kg. Adapun harga beras kualitas super stagnan di level Rp13.750 per kg.

Lalu, cabai merah turun 1,15 persen menjadi Rp55.650 per kg, cabai merah besar turun 2,75 persen menjadi Rp38.850 per kg, cabai merah keriting turun 2,6 persen menjadi Rp39.350 per kg, cabai rawit merah turun 1,15 persen menjadi Rp55.650 per kg, dan cabai rawit hijau turun 4,1 persen menjadi Rp46.800 per kg.

Selanjutnya, bawang merah ukuran sedang turun 0,97 persen menjadi Rp40.950 per kg, bawang putih ukuran sedang turun 0,67 persen menjadi Rp29.600 per kg, telur ayam ras segar turun 0,5 persen menjadi Rp30 ribu per kg, dan daging ayam ras segar turun 0,29 persen menjadi Rp34.950 per kg.

Di sisi lain, harga daging sapi kualitas 2 naik 1,36 persen menjadi Rp130.700 per kg. Sedangkan, daging sapi kualitas 1 naik 1,78 persen menjadi Rp140.200 per kg.

Kenaikan harga juga terjadi pada beras kualitas super I. Komoditas itu naik 0,71 persen menjadi Rp14.250 per kg.

Lalu, beras kualitas bawah I naik 0,43 persen menjadi Rp11.700 per kg, beras kualitas medium I naik 0,39 persen menjadi Rp12.900 per kg, dan gula pasir kualitas premium naik 0,32 persen menjadi Rp15.900 per kg.

Sementara itu, Info Pangan Jakarta (IPJ) mencatat harga beras IR I turun menjadi Rp11.941 per kg, beras muncul turun menjadi Rp12.760 per kg, dan minyak goreng turun menjadi Rp15.439 per kg.

Kemudian, cabai rawit merah turun menjadi Rp60.744 per kg, cabai merah besar turun menjadi Rp48.044 per kg, bawang merah turun menjadi Rp43.851 per kg, dan bawang putih turun menjadi Rp30.319 per kg.

Harga daging ayam broiler juga turun menjadi Rp38.800 per kg. Lalu, telur ayam ras turun menjadi RP28.446 per kg, daging sapi murni turun menjadi Rp141.276 per kg, daging sapi has turun menjadi Rp145.681 per kg, dan daging kambing turun menjadi Rp143.888 per kg.

Adapun sejumlah komoditas pangan yang harganya naik seperti cabai merah keriting menjadi Rp49.413 per kg, cabai rawit hijau menjadi Rp56.565 per kg, beras IR II menjadi Rp11.167 per kg, dan beras setra I menjadi Rp12.873 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Saya memiliki manik-manik ajaib untuk ditanami

YLKI Minta Pemerintah Bentuk Pengawas Perlindungan Konsumen Properti******

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membuat pengawas perlindungan konsumen properti.

Pasalnya, dari aduan konsumen individu sepanjang 2022, sektor perumahan menempati posisi keempat dengan 7,3 persen. Persentase ini menunjukkan 64 individu dari total 882 keluhan melapor pada YLKI terkait masalah perumahan.

Secara rinci masalah terbesar dari perumahan adalah refund atau pengembalian dana sebesar 27 persen, diikuti pembangunan mangkrak 21 persen, dokumen yang tidak terpenuhi 15 persen, dan lainnya.

Selain itu, menurutnya, berdasarkan UU Np 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, mestinya kementerian sektoral harus membuat peraturan teknis terkait perlindungan konsumen,

"Kementerian PUPR mestinya mengeluarkan aturan atau pedoman teknis perlindungan konsumen di sektor perumahan, dan ini jadi acuan bagi pengembang dan konsumen ketika membeli properti dan ada masalah," ungkapnya.

Sudaryarmo mengungkapkan persoalan dalam bidang perumahan selama 10 tahun terakhir terus berulang. Bahkan, lima tahun belakangan keluhan terkait perumahan selalu masuk dalam lima besar. Salah satu alasannya adalah praktik pre-project selling yang marak dilakukan.

"Jadi developer bisa jual rumah sebelum unit itu jadi. Ini yang banyak menimbulkan persoalan. Titik kritisnya ada di pemasaran dan jaminan hukum, konstruksi, dan pembangunan, ini konsumen minim perlindungan," paparnya.

Selain itu, beberapa tahun terakhir tren aduan konsumen berubah dari mayoritas di hunian horizontal atau rumah tapak menjadi hunian vertikal semacam apartemen serta rumah susun.

Masalah yang paling banyak terjadi adalah delivery atau serah terima unit dan sertifikasi. Dalam hal sertifikasi terdapat dua aktor yang kerap bermasalah yaitu developer atau pengembang dan pemerintah daerah.

Masalah yang datang dari Pemda paling banyak adalah ketiadaan peraturan daerah (Perda) Pertelaan. Artinya, Pemda tersebut memberikan izin mendirikan bangunan (IMB) tanpa memiliki perda pertelaan.

"Jadi ketika dibangun, dan diserahterimakan, konsumen bayar lunas, sertifikat satuan rumah susun itu tidak bisa diproses karena tidak ada Perda. Ini harus jadi perhatian, kalau belum punya Perda Pertelaan ya jangan kasih IMB hunian vertikal," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

NPC pendekar pedang terbanyak dalam sejarah

Antam: Tersangka Korupsi Dodi Martimbang Sudah Dipecat Sejak 2019******

PT Aneka Tambang Tbk (Antam) menyatakan General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian (UBPP) Logam Mulia Dodi Martimbang sudah dipecat sejak 2019.

Dodi merupakan tersangka kasus dugaan korupsi terkait kerja sama pengolahan anoda logam antara Antam dengan PT Loco Montrado. Dia sudah ditahan KPK.

"Kami sampaikan bahwa saat ini oknum tersebut sudah tidak tercatat sebagai pegawai perusahaan dengan status Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejak 2019," ujar Antam melalui laman resminya dikutip Kamis (19/1).

Perusahaan mengklaim berinisiatif melaporkan kasus dugaan korupsi pengolahan anoda logam ke KPK untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

"Antam menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak terkait jika ada hal-hal yang diperlukan," imbuhnya.

Perusahaan pelat merah ini memastikan operasional logam mulia berjalan normal meski ada proses hukum di KPK.

KPK menyebut kerja sama pengolahan anoda logam antara Antam dengan PT Loco Montrado telah merugikan negara sebesar Rp100,7 miliar.

Dalam kasus ini, KPK meminta pertanggungjawaban hukum Dodi Martimbang.

Dodi disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Dia saat ini telah ditahan selama 20 hari pertama hingga 5 Februari 2023 di Rutan Polres Metro Jakarta Timur.

[Gambas:Video CNN]