rtp ladangtoto2

Kamu Xuan Zhou Youwei

Ukraina Butuh Bantuan Rp15,6 T Buat Pulihkan Listrik hingga Pemanas******

Ukraina memerlukan bantuan cepat senilai US miliar atau berkisar Rp15,6 triliun (kurs Rp15.600 per dolar AS) untuk memulihkan kembali jaringan listrik dan sistem pemanas terpusat yang rusak akibat perang dengan Rusia.

Perdana Menteri Ukraina Denys Shmyhal mengungkapkan serangan udara Rusia selama beberapa pekan terakhir merusak separuh fasilitas infrastruktur utama negara itu.

Ia memperkirakan untuk membangun kembali infrastruktur yang luluh lantak itu perlu tiga tahap.

Dalam pidatonya kepada OECD, Shmyhal mengutip Bank Dunia yang mengatakan Ukraina membutuhkan US9 miliar untuk melanjutkan pemulihan fasilitas pada Juni lalu.

Namun, ia memprediksi bantuan mendesak yang diperlukan untuk sektor listrik mencapai US0 juta. Sementara, proyeksi bantuan mendesak untuk sektor pemanas terpusat mencapai lebih dari US0 juta.

Rusia terus meluncurkan serangan rudal dan drone ke fasilitas energi Ukraina dan infrastruktur lainnya setiap pekan sejak Oktober.

Pakar energi bekerja untuk memulihkan jaringan di kota Laut Hitam Odesa setelah serangan di dua fasilitas pada akhir pekan lalu. Serangan itu menyebabkan 1,5 juta pelanggan tanpa listrik dan membuat pelabuhan tidak berfungsi untuk sementara.

[Gambas:Video CNN]

menjadi seekor anjing

Tak Indahkan Pasal Zina, Wisatawan Asing Berbondong******

Wisatawan asing tetap datang berbondong-bondong ke Balidi tengah pasal zina UU KUHP yang viral diperbincangkan belakangan ini.

Hal ini sekaligus menjawab kabar hoaks yang menyebut bahwa wisatawan asing 'takut' ancaman pidana bila pasangan tinggal bersama dengan status belum menikah seperti tertuang dalam KUHP terbaru.

Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Faik Fahmi mengatakan sejauh ini turis masih ramai mendatangi Bali. Tercatat, kunjungan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali malah meningkat dari 8.000 penumpang per hari pada Mei 2022 menjadi 26 ribu per hari saat ini.

Faik pun menegaskan sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan terkait pembatalan turis yang akan datang ke Indonesia.

"Nggak ada. Belum ada. Meningkat, malah (kunjungan) meningkat," terang dia.

Hal senada juga dikemukakan oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun. Ia bahkan meminta agar turis mancanegara tak takut dengan ancaman hukuman dalam KUHP yang baru disahkan.

"Iya jangan salah tafsir. Jangan khawatir datang ke Bali. Karena memang sekarang ini, seperti biasa wisatawan yang datang, seperti sekarang ini tidak perlu harus takut," ungkap Tjok Bagus saat dihubungi, Rabu (7/12).

Dia menjelaskan bahwa pasal pidana mengenai pasangan belum menikah tinggal bersama hanya bisa diterapkan jika ada yang melaporkan.

Adapun, pihak yang bisa melaporkan ialah suami atau istri resmi.

KUHP terbaru, kata Tjok Bagus, juga baru berlaku tiga tahun mendatang atau 2025. Oleh karena itu, dia berharap turis asing tidak cemas untuk datang ke Bali.

Tjok Bagus juga menyebut para pelaku pariwisata akan memperlakukan turis seperti sekarang ini. Tidak ada perlakuan berbeda meski KUHP yang baru sudah disahkan.

"Teman-teman di pariwisata dan hotel komitmen, sekarang tidak ada perlakuan apa pun terhadap wisatawan, iya seperti sekarang ini saja. Kita memperlakukan wisatawan iya seperti sekarang ini," imbuh dia.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Australia khawatir warga negaranya yang berwisata ke Bali terkena hukuman pidana imbas KUHP yang baru.

Saat ini, Australia meminta penjelasan dari otoritas Indonesia mengenai penerapan KUHP secara lebih rinci. Australia tak mau warga negaranya menanggung risiko.

[Gambas:Video CNN]

Huangmen

Induk Jeep dan Chrysler Akan Tutup Pabrik di AS dan PHK 1.350 Karyawan******

Stellantis, perusahaan manufaktur otomotif multinasional induk Jeepdan Chrysler, akan menutup pabriknya yang berada di Illinois, Amerika Serikat (AS). Penutupan pabrik diperkirakan bisa mem-PHK1.350 pekerjanya.

Mengutip CNN Business, Senin (12/12), perusahaan asal Eropa itu menyebut penutupan pabrik akan dilakukan pada Februari 2023 mendatang.

Adapun penutupan pabrik dilakukan karena perusahaan tidak mampu menyeimbangkan pemasukan dengan biaya produksi kendaraan listrik (EV) yang mulai meningkat.

Perusahaan juga mengatakan PHK diperkirakan melebihi enam bulan. Perusahaan induk Chrysler, Dodge, dan Jeep, itu berjanji akan melakukan segala upaya untuk menempatkan kembali karyawan yang diberhentikan pada posisi terbuka dan sedang mencari peluang lain untuk membuka kembali pabrik di Illinois.

Meski demikian, pabrik di Illinois akan tetap memproduksi Jeep Cherokee dan kendaraan sampai pabrik tutup. Namun, perusahaan tidak berkomentar tentang masa depan merek dan model itu.

"Ini adalah kendaraan penting dalam barisan, dan kami tetap berkomitmen secara jangka panjang untuk segmen SUV menengah ini," kata Juru Bicara Stellantis Jodi Tinson.

Rencana penutupan pabrik di Illinois ini menambah daftar melemahnya kinerja perusahaan. Pada Oktober lalu, Stellantis mengatakan usaha patungannya yang memproduksi kendaraan Jeep di China sedang mengajukan kebangkrutan

Di sisi lain, Stellantis membuat komitmen US,5 miliar untuk kendaraan listrik pada akhir 2025 untuk memperluas portofolionya pada Juli lalu.

Perusahaan juga merencanakan 70 persen dari penjualannya di Eropa dan 40 persen dari penjualannya di AS akan diubah menjadi penjualan kendaraan listrik atau hibrida plug-in dalam waktu empat tahun.

[Gambas:Video CNN]

Jangkar yang lucu

Diprotes Buruh, Khofifah Sebut UMK 2023 Pakai Rasa Keadilan******

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menegaskan penetapan Upah Minimum 38 Kabupaten/Kota (UMK) 2023 yang tertuang dalam Surat Nomor 188/889/KPTS/013/2022, telah memperhatikan prinsip keadilan dan peningkatan kesejahteraan buruh.

Serikat buruh dan pekerja sebelumnya mengaku kecewa dengan keputusan Khofifah karena tak menaikkan UMK 2023 sebanyak 13 persen, seperti tuntutan mereka.

"Keputusan dalam hal kenaikan besaran UMK 2023 ini diambil dengan memperhatikan kondisi perekonomian Jatim, mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan dan rasa keadilan bagi pekerja, serta menjaga keberlangsungan investasi dan produktifitas serta kondusivitas ketenagakerjaan di Jatim," kata Khofifah, Jumat (9/12).

Selain itu, juga berdasarkan perhitungan formula dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

Kemudian, UMK juga mengacu Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor : B-M/360/HI.01.00/XI/2022 tanggal 11 Nopember 2022 perihal Penyampaian Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

Tidak sampai di situ, Khofifah mengatakan penetapan UMK 38 kabupaten/kota ini juga menjadi sebuah penyeimbang kondusivitas usaha Jatim.

"Untuk menjaga kondusivitas usaha dan menjamin keberlangsungan investasi di daerah serta peningkatan kesejahteraan pekerja," ucapnya.

Dengan telah ditetapkannya UMK 2023 Jatim, Khofifah meminta semua pihak menjaga suasana yang kondusif dan produktif terutama bagi seluruh stakeholder di Jatim.

"Dengan demikian diharapkan seluruh stakeholder memperhatikan serta menerapkan ketentuan tersebut dengan seksama, harapnya.

Mantan Menteri Sosial RI meminta perusahaan atau industri, untuk segera menyesuaikan penetapan gaji pada karyawannya per tanggal 1 Januari 2023.

"Jangan sampai ada yang tidak menyesuaikan gaji karyawan dengan UMK ini. Utamanya untuk karyawan yang telah bekerja lebih dari satu tahun," ucapnya.

Pengawasan skema pembayaran upah karyawan akan diperhatikan secara ketat. Dengan harapan semua pekerja mendapat gaji sesuai penetapan UMK.

"Kami harap perusahaan bisa mematuhi penetapan UMK. Dan jika ada yang tidak memenuhi akan ada mekanisme sanksi sesuai dengan perundang-undangan," ucapnya.

Sebelumnya, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jawa Timur tahun 2023 menuai protes dari serikat buruh dan pekerja. Mereka mempersiapkan aksi massal, mogok kerja hingga gugatan hukum.

Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jatim Jazuli menyebut, pasalnya ada sembilan daerah di Ring 1 dan 2 yang kenaikannya justru di bawah rekomendasi dari wali kota dan bupatinya.

"Karena itu kami menolak kebijakan upah murah Gubernur Khofifah, mendesak untuk segera merevisi keputusan UMK 2023 dan menetapkan ulang sebesar 10 - 13 persen," kata Jazuli.

Jazuli juga mengajak kaum buruh agar segera merapatkan barisan untuk mempersiapkan perlawanan besar-besaran, dengan mengorganisir seluruh buruh khususnya di Ring 1 untuk melakukan aksi demonstrasi besar-besaran hingga mogok kerja massal.

"Selain itu kami juga akan mempersiapkan gugatan hukum terhadap Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/889/KPTS/013/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023 melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kapitalis Misterius

Badai PHK Meluas ke Vietnam, Saatnya Pemerintah RI Ambil Langkah Nyata******

Konfederasi Umum Perburuhan Vietnammencatat sebanyak 1.200 perusahaandi negara itu telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam empat bulan belakangan. Selain itu, lebih dari 470 ribu pekerja juga telah dipangkas jam kerjanya.

Mengutip AFP, Rabu (14/12), PHK itu sebagian besar terjadi di sektor garmen, alas kaki, furnitur, serta elektronik.

Salah satunya, perusahaan raksasa Taiwan Pouyuen, produsen sepatu Nike. Mereka telah merumahkan 20 ribu pekerjanya secara bergiliran. Bahkan, perusahaan sepatu lainnya yakni Ty Hung Company juga memecat 1.200 dari 1.800 stafnya.

PHK ini terjadi karena penurunan pesanan dari negara negara Barat yang mencapai 30 hingga 60 persen. Penurunan itu pu diklaim lebih parah dibandingkan tahun lalu di mana pandemi covid-19 masih merajalela.

Kondisi ini pun serupa dengan yang terjadi di Indonesia. Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sekaligus Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto mengatakan buruh industri sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang terkena PHK mencapai 58.572 orang per November 2022.

Ia mengungkapkan jumlah itu mencakup seluruh pabrik TPT di seluruh Indonesia.

"Itu (PHK 58.572 karyawan) seluruh Indonesia, bukan seluruh Jawa Barat. Member Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Produsen Serta Benang Filamen Indonesia (APSyFI), dan Asosiasi Pengusaha Korea Garmen (KOGA)," terang dia kepada CNNIndonesia.combeberapa waktu lalu.

Anne mengatakan data tersebut diperoleh dari survei yang dilakukan terhadap 78 anggota non-API dan 146 anggota API.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri mengungkapkan 25.700 pekerja sudah terkena PHK per Oktober 2022 ini. Jumlah ini pun diproyeksi terus bertambah hingga 2023.

Firman menyebut PHK massal ini terjadi karena penurunan permintaan industri sepatu yang sudah menyentuh 50 persen. Permintaan menurun dan order yang masuk masih kecil juga didorong oleh negara-negara tujuan ekspor Indonesia yang masih mengalami kelebihan stok.

"Masing-masing dari retailer, brandsemua pegang inventori. Kemudian pabrik kita juga sedang di-holddulu jangan ekspor. Jadi stoknya menumpuk. Ini kalau belajar di 2020 lalu, ketika pasar domestik kita stoknya penuh semua dan tidak laku, butuh waktu 1 tahun lebih untuk ordermasuk lagi ke pabrik," jelas Firman.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah pun belum melakukan intervensi secara nyata untuk mencegah gelombang PHK terjadi kian masif. Menteri Keuangan Sri Mulyani misalnya. Ia baru akan berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk menyiapkan kebijakan dalam menangkal PHK ini.

Berdasarkan data yang ia miliki, memang ada usaha yang mulai mengalami tekanan, yakni industri TPT. Sementara untuk industri alas kaki masih relatif baik.

"Sampai Oktober memang ada tekanan terutama untuk TPT, kalau alas kaki relatif masih cukup baik. TPT terlihat mulai ada tekanan terhadap beberapa korporasi, ini yang akan kita waspadai dengan langkah-langkah apa yang harus disiapkan," katanya.

Menyikapi hal tersebut, Kementerian Perindustrian membentuk Satuan Tugas Pengamanan Krisis Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan tim bertugas menginventarisasi industri TPT serta alas kaki yang terdampak oleh krisis perekonomian global.

Tim juga bertugas mempersiapkan langkah-langkah mitigasi untuk industri tekstil dan produk tekstil dan alas kaki yang dilaporkan sejumlah asosiasi mengalami perlambatan.

"Satgas juga berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam pelaksanaan strategi mitigasi yang diambil tersebut," kata Agus.

Ia mengatakan agar badai PHK di sektor padat karya itu tak mengganas, pihaknya akan menjalankan beberapa strategi.

"Pertama, kami upayakan pencarian pasar baru untuk ekspor bagi sektor industri. Kami mencoba buka akses untuk pasar ke Amerika Latin dan Selatan, Afrika, negara-negara Timur Tengah, dan Asia," katanya.

Kedua, memperkuat penguasaan pasar dalam negeri, dengan menggencarkan dan mendorong promosi serta kerja sama lintas sektoral agar program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) semakin tumbuh.

"Melalui program ini juga akan menumbuhkan sektor industri itu sendiri," imbuhnya.

Ketiga, memperkuat daya saing industri dengan kemudahan akses bahan baku, penguatan ekosistem usaha, dan penguatan sistem produksi.

"Kita bisa lihat dengan berbagai instrumen seperti BMDTP (Bea Masuk Ditanggung Pemerintah), juga larangan terbatas (lartas), dan banyak lagi instrumen lain yang bisa kita pergunakan," ujarnya.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memperbarui kebijakan trade remediesguna mencegah dan memulihkan kerugian para pelaku industri dalam negeri, khususnya sektor TPT.

Trade remediesmerupakan instrumen yang digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dari kerugian akibat praktik perdagangan tidak sehat (unfair trade). Bentuk kebijakan ini bisa berupa bea masuk anti dumping (BMAD) maupun bea masuk tindak pengamanan sementara (BMTP) atau safeguards.

Di sisi lain, OJK juga memberi sedikit angin segar bagi pelaku industri TPT dan alas kaki dengan memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan dari yang semula berakhir pada Maret 2023 menjadi 31 Maret 2024.

Menyinggung upaya pencarian pasar baru untuk ekspor yang disebut menteri perindustrian, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan persoalannya bukan cuma itu. Menurutnya, Indonesia juga harus menyiapkan produknya agar tidak kalah saing dari China dan India.

Jika tidak, niatan menjajaki pasar Timur Tengah atau Afrika hanya menjadi angan. Sebab, di negara-negara tersebut produk padat karya dari China dan India pun masih dominan.

"Kalau produk manufaktur kita lebih mahal dan kualitasnya kalah saing, maka jangan berharap bisa memenangkan persaingan di sana. Yang jelas, China telah lebih dulu melakukan penetrasi pasar ke Timur Tengah dan Afrika," kata Ronny.

Selain itu, pemerintah juga harus memberikan dukungan dengan cara membangun diplomasi ekonomi yang lebih serius. Hal ini perlu dilakukan agar upaya melebarkan pasar produk-produk ekspor nasional bisa berkelanjutan.

Ronny mengatakan selama ini perdagangan Indonesia dengan negara lain terjadi karena faktor 'butuh' saja. Artinya, negara tujuan ekspor membeli produk RI karena sebatas memerlukan barang yang dipesan. Atau Indonesia menjadi destinasi investasi asing yang hasil produksinya diekspor kembali ke negara asal investasi tersebut.

"Artinya, niat untuk melebarkan pasar baru sebatas wacana, tidak didukung oleh kebijakan dan kelembagaan yang jelas," imbuh Ronny.

Lebih lanjut, ia juga mengatakan pemerintah perlu memberikan insentif yang lebih cocok kepada pelaku usaha. Ronny menilai insentif-insentif untuk sektor padat karya belum berjalan dengan baik.

Menurutnya, baik insentif untuk melakukan transformasi teknologi maupun insentif fiskal berupa kelonggaran pajak belum terlihat imbasnya. Buktinya, industri padat karya RI masih kalah bersaing di tingkat global.

"Nah, dengan kondisi yang demikian, sangat masuk akal jika pelan-pelan untuk industri-industri tertentu di sektor padat karya kita akan mengalami hal yang sama dengan Vietnam," imbuh Ronny.

Ia menambahkan upaya-upaya tadi seharusnya sudah dilakukan pemerintah sejak tahun lalu atau saat pandemi covid-19 agar gelombang PHK pun bisa dihindari. Namun, Ronny juga menyebut saat ini belum terlambat untuk membenahi sektor padat karya. Asalkan, pemerintah serius dan setiap kebijakan yang dikeluarkan jelas arahnya.

Maksimalkan Pasar Dalam Negeri

Lintasan penguasa dunia komik Amerika

Pemerintah Akan Bangun Ekosistem Baterai Listrik di Sulawesi Tenggara******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah fokus membangun ekosistem baterai listrikdi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada 2024.

Nantinya, Sultra akan menjadi salah satu ekosistem baterai kendaraan listrik aliaselectric vehicle(EV) dengan hilirisasi nikel melalui penggunaan energi baru terbarukan (EBT) sebagai sumber daya.

"2024-2025, Sulawesi Tenggara akan menjadi salah satu bagian hilirisasi untuk membangun ekosistem EV battery," kata Bahlil dalam acara peringatan Hari Nusantara di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Selasa (13/12), dikutip dari Antara.

Pemerintah bakal membuat nilai tambahnya sampai 70-80 persen melalui proses hilirisasi. Ambisi membangun ekosistem baterai listrik di Sultra juga sebagai jalan menciptakan lapangan pekerjaan dengan gaji yang cukup memadai.

Menurutnya, pembangunan pabrik hilirisasi juga akan meningkatkan pendapatan daerah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat setempat.

Bahlil juga menekankan proses hilirisasi nikel di Sulawesi Tenggara harus menerapkan konsep ekonomi hijau yang mengimplementasikan prinsip berkelanjutan dalam kegiatan ekonomi.

"Sekarang kalau mau produk kita laku di dunia, tidak bisa kita hindari green energy, green industry. Kalau kita masih pakai batu bara pasti produk kita tidak akan laku atau tidak dihargai sebaik proses industri yang memakai green energy, EBT," tegasnya.

Menteri Investasi itu menegaskan green industrydan penggunaan energi baru terbarukan (EBT) bakal menjadi syarat bagi investor yang ingin membangun pabrik hilirisasi nikel di Sulawesi Tenggara.

[Gambas:Video CNN]