osb369 966Jutaan kata 292324Orang-orang telah membaca serialisasi
《crot4d》
Airlangga Sebut Pajak Hiburan Acu UU HKPD, Insentif Pemda Tak Wajib******
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pajak hiburandiskotek Cs tetap mengacu UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), yakni 40 persen-75 persen.
Ia paham banyak protes dari pengusaha jasa hiburan terkait kenaikan pajak tersebut. Bahkan, Airlangga baru saja menerima audiensi dari Hotman Paris, Inul Daratista, dan jajaran pengusaha hiburan lain hari ini.
Karena itu, Airlangga menyebut pemerintah daerah bisa memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya. Ini mengacu pada Pasal 101 UU HKPD. Namun, pemberian insentif ini tak wajib.
Airlangga mengatakan ada dua jalan bagi para pengusaha yang ingin mendapatkan insentif tersebut.Pertama, pemda menetapkan langsung melalui peraturan kepala daerah (perkada).
Kedua, pengusaha mengajukan keringanan pajak hiburan kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa kepada pemerintah daerah.
Nantinya, insentif fiskal yang ditetapkan melalui perkada cukup diberitahukan kepada DPRD. Dengan keringanan yang diatur di pasal 101 UU HKPD, bupati atau wali kota bisa mematok tarif lebih rendah dari 75 persen, bahkan di bawah batas minimal 40 persen.
Sebelumnya, Hotman Paris dan Inul Daratista Cs yang menyambangi kantor Airlangga mengatakan sudah mendapatkan solusi. Mereka mengatakan bakal mengacu tarif pajak lama, terlebih ada penegasan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.
"Isi surat edaran itu, antara lain pemda secara jabatan tidak harus patuh kepada (pajak) 40 persen. Dia (pemda) berwenang kembali kepada tarif yang lama atau bahkan mengurangi. Itu isi Undang-undang (Pasal 101 UU HKPD)," klaim Hotman selepas bertemu Airlangga.
"Cuma ada masalah, gubernur yang meminta selain SE mendagri, minta lagi SE menteri keuangan. Tadi saya tanyakan kepada Pak Menko Perekonomian (Airlangga), katanya sudah dibicarakan di Istana bahwa pemda, gubernur, bupati, dan sebagainya tidak memerlukan SE dari menteri keuangan. Cukup surat edaran dari mendagri," sambung Hotman.
Sedangkan Inul Daratista mengatakan dirinya dan para pengusaha sektor hiburan lain sedang dalam proses mempersiapkan judicial review UU HKPD ke Mahkamah Konstitusi. Ia menyebut pihaknya sudah menyampaikan poin-poin yang akan diuji di MK kepada Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani untuk ditelisik lebih dalam.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Kemenperin tingkatkan kesiapan industri makanan dan minuman menuju 4.0******
Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika dalam keterangan di Jakarta, Jumat mengatakan industri mamin terpilih sebagai prioritas karena perannya yang penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan potensial untuk diakselerasi lebih jauh lagi melalui penerapan industri 4.0.
“Sektor industri makanan dan minuman merupakan salah satu sektor prioritas dalam peta jalan MakingIndonesia 4.0,” kata Putu.
Dia menyampaikan langkah pertama dalam transformasi menuju industri 4.0 adalah pemetaan tingkat kesiapan industri di Indonesia. Melalui Indonesia Industry 4.0 Readiness Index(INDI 4.0) yang telah diterapkan sejak 2018.
Putu mengatakan melalui INDI4.0, bisa diketahui tingkat kesiapan industri untuk bertransformasi digital ke arah industri 4.0. Sejak INDI4.0 diluncurkan, sebanyak 115 perusahaan perusahaan/pabrik di sektor industri makanan dan minuman telah melakukan Self-Assessment INDI 4.0.
Baca juga: Total investasi perakitan kendaraan listrik RI capai Rp4,49 triliun
“Dari hasil self-assessmenttersebut, skor rata-rata sektor industri makanan dan minuman adalah 2,26 atau menunjukkan tingkat kesiapan dari sedang hingga matang,” ujar Putu.
Ia menerangkan bahwa dalam INDI4.0, terdapat lima pilar yang diukur, yaitu manajemen dan organisasi, orang dan budaya, produk dan layanan, teknologi, dan operasi pabrik. Skor rata-rata INDIindustri mamin menunjukkan di atas nilai rata-rata kumulatif. Namun, nilai pilar teknologi masih di bawah rata-rata.
“Hal ini menjadi pertimbangan penting bagi Direktorat Jenderal Industri Agro untuk melakukan program restrukturisasi mesin/peralatan guna meningkatkan kesiapan teknologi dan mendukung transformasi Industri 4.0 di sektor industri mamin,” ucap Putu.
Ia menambahkan, perusahaan industri dapat menggunakan INDI 4.0 sebagai panduan untuk menentukan posisi perusahaan dalam Industri 4.0, merancang strategi masa depan, menghadapi tantangan transformasi, mengevaluasi efektivitas operasional, serta benchmarkingdengan perusahaan sejenis.
Baca juga: Populasi kendaraan listrik meningkat, roda dua naik 262 persen
Selain itu, asesmen juga dapat meningkatkan pemahaman dan penerimaan industri terhadap konsep Industri 4.0, serta menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung program MakingIndonesia 4.0
“Di sisi lain, pemerintah dapat memanfaatkan INDI4.0 untuk mengetahui komitmen perusahaan dalam mengimplementasikan industri 4.0, menentukan kebijakan Industri 4.0 yang tepat sasaran, dan menentukan insentif bagi industri,” tambah Putu.
Direktorat Jenderal Industri Agro telah mencapai beberapa milestonedalam implementasi Industri 4.0 di sektor industri mamin, termasuk penetapan enam perusahaan industri sebagai National LighthouseImplementasi Industri 4.0, pemberian INDI 4.0 Awards kepada 20 perusahaan, Special INDI 4.0 Awardskepada empat Digital Transformation Manager, serta bimbingan teknis kepada 1.402 orang SDM industri dan SDM koperasi susu mitra Industri Pengolahan Susu.
Lebih lanjut, Putu mengatakan Program Transformasi Industri 4.0 juga dilakukan melalui penyiapan SDM Transformasi Industri 4.0, mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Transformasi Industri 4.0 sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 331 Tahun 2020.
Program tersebut berangkat dari pemahaman bahwa SDM industri yang terbuka terhadap perubahan akan lebih siap untuk bertransformasi ke Industri 4.0, sementara mereka yang antipati terhadap perubahan dapat menghambat proses implementasi Industri 4.0 di perusahaan.
“Penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) Transformasi Industri 4.0 melibatkan beberapa tahapan, yaitu Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK), pendalaman dan penyusunan roadmap/pilot project, internalisasi pilot project dan roadmap kepada Board of Director (BoD), Pelaksanaan Sertifikasi, serta Pendampingan dan Verifikasi Nilai INDI 4.0,” kata Putu.
Putu menyampaikan, Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) ditujukan untuk SDM industri di level manajerial agar memiliki pengetahuan tentang industri 4.0, kemampuan menilai kesiapan transformasi industri 4.0, serta kemampuan merancang konsep roadmap atau pilot project transformasi industri 4.0 di perusahaan.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024
Label:tenor pinjam duit、hokibet88、slot gacor bulan ini
Terkait:mjp slot、situs terbaru slot、pinjaman online 10 juta langsung cair、rtp rasa4d、situs online、pinjaman kta kilat、poker 88、jumbo89、erek 79、erek erek menangis
bab terbaru:slot bonus 100 persen to kecil(2024-07-01)
Perbarui waktu:2024-07-01
Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) menegaskan aset-aset negara diJakarta tak akan diabaikan selepas pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Badan layanan umum (BLU) di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu ini menegaskan siap mendukung penuh pengamanan aset-aset negara di Jakarta.
Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan LMAN Candra Giri Artanto menyebut saat ini DJKN Kemenkeu tengah menginisiasi grand design nasib barang milik negara (BMN) di Jakarta. LMAN juga sudah melakukan beberapa kajian.
Candra menegaskan konsep pengelolaan aset negara di Jakarta akan tetap sama, meski ibu kota pindah ke IKN. Barang milik negara itu bakal tetap dimanfaatkan dengan baik.
Namun, bagaimana pemanfaatannya nanti masih harus menunggu hasil kajian dan diskusi yang diinisiasi DJKN Kemenkeu.
"Pemanfaatannya tentunya sesuai highest and best use-nya, yang mana hal ini memang sekarang sedang disusun oleh rekan-rekan DJKN yang berkolaborasi dengan beberapa pihak tentunya, dengan Pemerintah Provinsi DKI serta kementerian/lembaga (K/L) lain," tutup Candra.
Sebelumnya, Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara (PKKN) DJKN Encep Sudarwan mengatakan semua gedung pemerintah pusat di Jakarta yang nanti ditinggalkan bakal dikelola oleh Kemenkeu. Bahkan, ada opsi untuk menyewakannya.
Beberapa opsi yang disiapkan, antara lain build operate and transfer (BOT), build transfer operation (BTO), kerja sama pemanfaatan (KSP), hingga pinjam pakai.
Encep menyebut total aset pemerintah pusat di Jakarta mencapai Rp1.640 triliun. Namun, aset yang kelak bakal dikelola ulang saat ibu kota pindah adalah sekitar Rp300 triliun.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tidak akan disetop.
"(Program maupun sumber) LPDP tidak disetop. Hanya LPDP akan diperluas," kata Airlangga di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta Pusat, dikutip detikcom,Selasa (23/1).
Airlangga mengatakan opsi penggunaan dana LPDP nantinya akan diperluas. Misalnya untuk program Prakerja dan tourism fund atau dana abadi pariwisata yang rencananya dikelola LPDP.
Wacana disetopnya kucuran dana ke LPDP diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy saat ditemui di Istana Kepresidenan, Selasa (16/1). Menurutnya, tujuan penyetopan itu agar dana bisa dialihkan ke program pendidikan yang lebih urgent dan prioritas.
"Mungkin kita setop dulu. Jadi, anggaran pendidikan 20 persen nanti sepenuhnya bisa digunakan untuk membenahi pendidikan, termasuk riset dan alokasi pengembangan pendidikan perguruan tinggi bisa ditingkatkan," ujarnya.
Muhadjir menyebut LPDP sudah memiliki dana abadi Rp136 triliun. Menurutnya, imbal hasil dari perputaran dana itu cukup untuk membiayai LPDP.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)Istilah Food Estate kembali menjadi sorotan usai disebut-sebut oleh calon wakil presiden nomor urut satu Muhaimin Iskandar(Cak Imin) sebagai proyek yang gagal dalam debat cawapres semalam.
Cak Imin menegaskan program food estateatau lumbung pangan harus dihentikan lantaran merugikan petani hingga memicu konflik agraria.
"Di sisi lain kita sangat prihatin upaya pengadaan pangan nasional dilakukan melalui food estate. Food estateterbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria, dan bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan," ujarnya di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/1).
"Jangan seperti food estateyang gagal dan merusak lingkungan, yang bener aja, rugi dong kita," ujar dia dalam debat yang sama.
Menanggapi kritikan dari Cak Imin dan Mahfud, cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka mengakui bahwa program food estatememang ada yang gagal. Namun, ia menyebut ada juga yang berhasil dan sudah sukses panen.
"Saya tegaskan sekali lagi, pak. Memang ada yang gagal, tapi ada yang berhasil juga yang sudah panen. Misalnya di Gunung Mas, Kalteng, itu sudah panen jagung, singkong," ujar Gibran dalam debat.
Lantas apa itu food estateyang dianggap merusak lingkungan oleh Cak Imin dan Mahfud dan diakui ada yang gagal oleh Gibran?
Proyek food estate merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang dirancang dengan konsep pengembangan pangan secara terintegrasi. Kebijakan ini menjadi bagian dari program strategis nasional (PSN) 2020-2024 yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Lihat Juga :Profil Tom Lembong, 'Eks Orang' Jokowi yang Disebut Gibran di Debat |
Proyek itu di bawah kendali Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Food estatemasuk proyek prioritas strategis mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. Dalam Perpres tersebut, pemerintah menganggarkan Rp235,46 miliar untuk food estate.
Kala itu, Jokowi menyatakan pembangunan lumbung pangan perlu dilakukan untuk mengantisipasi potensi krisis pangan di tengah pandemi virus corona. Hal ini sesuai dengan peringatan kelangkaan bahan pangan yang disampaikan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO).
Menurut informasi dari laman Sekretariat Kabinet RI, program lumbung pangan berfokus pada pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan tertentu. Beberapa komoditas yang dikembangkan dalam kerangka kebijakan ini melibatkan cabai, padi, singkong, jagung, kacang tanah, dan kentang.
Pelaksanaan proyek ini melibatkan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian PUPR.
Lihat Juga :Daftar Petinggi BUMN yang Terseret Korupsi di Tengah Cerita Miris Ahok |
Berdasarkan catatan Kementerian Pertanian, implementasi pengembangan food estate, telah diawali dengan membangun di Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak 2020. Proyek ini direncanakan akan terus dikembangkan sampai 2024.
Selain di tiga wilayah tersebut, food estatejuga tersebar di beberapa daerah di Indonesia.
Di Provinsi Kalimantan Tengah, pengembangan food estatetelah dilaksanakan sejak pertengahan 2020 pada areal lahan sawah eksisting sekitar 30 ribu hektare (ha). Lahan itu tersebar di Kabupaten Pulang Pisau 10 ribu ha dan Kabupaten Kapuas 20 ribu ha.
Direncanakan mulai 2022, pengembangan food estate Kalimantan Tengah akan diperluas dengan target 70 ribu ha sampai pada 2024. Perluasan tersebut akan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan pembangunan jaringan tata air yang dilakukan oleh Kementerian PUPR selama periode 2022-2024.
Di Kabupaten Sumba Tengah, pengembangan food estatedifokuskan pada pengembangan komoditas padi dan jagung. Sasaran luas areal pengembangan pada 2022-2024 ditetapkan bertahap.
Pada 2022, direncanakan seluas 4.709 ha, 2023 menjadi 6.350 ha, dan pada 2024 menjadi 10 ribu ha. Jumlah itu terdiri dari luas padi 6.000 ha dan jagung 4.000 hektar.
Lihat Juga :Isi Lengkap Curhat Ahok soal Miris Kerja di BUMN |
Kegiatan utama yang dilakukan adalah pengembangan mandiri benih, diikuti pembuatan pupuk organik, fasilitasi teknologi dan infrastruktur pendukung, alsintan, peningkatan IP, penerapan GAP, dan pengembangan korporasi petani.
Di Kabupaten Wonosobo, pengembangan food estatedifokuskan pada pengembangan komoditas cabai, bawang putih, bawang merah, dan kentang.
Sasaran luas food estate2022 ditetapkan sekitar 340 ha, 2020 dikembangkan 322 ha, sehingga menjadi 662 hektar. Lalu, pada 2024 dikembangkan lagi seluas 338 ha, sehingga secara keseluruhan mencapai 1.000 ha.
Kegiatan utama yang diintroduksi adalah pengembangan prasarana tata air, peningkatan prasarana transportasi, pengembangan alsintan, perakitas paket teknologi, fasilitasi penyediaan sarana produksi, mengembangkan diversifikasi produk, pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM, serta pengembangan korporasi petani.
Di Kabupaten Temanggung, pengembangan food estatediarahkan pada pengembangan komoditas bawang merah, bawang putih dan cabai. Sasaran pengembangan food estatepada 2022 dan 2023 yaitu masing-masing seluas 400 ha.
Lihat Juga :Ahok Curhat soal Miris Kerja di BUMN |
Sementara, pada 2024 dikembangkan 200 ha, sehingga total menjadi 1.000 hektar.
Di Kabupaten Bantul, pengembanganfood estatedifokuskan pada pengembangan komoditas bawang merah, padi, dan cabai. Sasaran pengembangan food estatedengan target luas lahan pada 2022 seluas 300 ha. Kemudian, dikembangkan menjadi 600 ha pada 2023 dan 1.000 ha pada 2024.
Di Kabupaten Garut, pengembangan food estatediarahkan pada pengembangan komoditas cabai, bawang merah, dan kentang. Target luas areal intensifikasi dimulai dari 230 ha pada 2022.
Lalu, meningkat menjadi 590 ha di 2023 dan akhirnya menjadi 1.000 ha di 2024.
Di Kabupaten Gresik, pengembangan food estatedifokuskan pada pengembangan komoditas mangga yang dikombinasikan dengan intercropping jagung, kacang tanah, kacang hijau dan jeruk nipis, serta integrated farmingjagung dengan sapi dan domba.
Lihat Juga :DEBAT CAWAPRESSiapa Tom Lembong yang Disebut-sebut Gibran di Debat Cawapres? |
Bentuk kegiatan berupa intensifikasi untuk tanaman/ternak yang sudah eksis serta ekstensifikasi. Sasaran pengembangan komoditas mangga sebagai tanaman utama seluas 100 ha pada 2022.
Lalu dilanjutkan menjadi 700 ha pada 2023 dan menjadi 1.175 ha pada 2024. Kegiatan utama yang dilakukan adalah pengembangan prasarana tata air, peningkatan prasarana transportasi, pengembangan alsintan, penyediaan sarana produksi, pengembangan diversifikasi produk, penguatan kapasitas SDM dan pengembangan korporasi petani.
Kami pastikan standarisasi pelatnas atlet paralimpiade tidak berbeda dengan pelatnas OlimpiadeJakarta (ANTARA) - Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo mengatakan pemusatan latihan nasional (pelatnas) untuk atlet Paralimpiade Paris 2024 tidak berbeda dengan pelatnas atlet Olimpiade Paris 2024.
Pewarta: Aloysius Lewokeda
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024
Ini adalah bukti nyata bahwa badan usaha milik negara (BUMN) yang memiliki fungsi agent of development dan value creator dapat menjalankan peran economic dan social value secara simultanJakarta (ANTARA) - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) membagikan dividen sebesar Rp48,10 triliun atau setara dividen per saham sebesar Rp319.
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Xinhua
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2024
《crot4d》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,demo slot naga emasHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《crot4d》bab terbaru。