bonus freebet new member tanpa deposit

Perpustakaan Tiandao

Kenapa Beras Premium Langka di Ritel hingga Pasar Tradisional?******

Beras premium langka di toko ritel modern, bahkan pedagang pasar tradisional ikut menjerit imbas harganya yang meroket.

Isu beras langka mencuat pertama kali dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo). Para pengusaha ritel mengaku kesulitan mendapatkan pasokan beras premium.

Ketua Aprindo Roy Mandey mengaku permasalahan ini terjadi lantaran masa panen yang mundur ke Maret 2024. Di lain sisi, beras impor pemerintah yang dikemas dalam bentuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) belum kunjung tiba.

Roy menjelaskan selama ini toko ritel di bawah naungannya menjual tiga jenis beras.Pertama,beras komersial swasta yang saat ini stoknya menipis.

Kedua,beras komersial Bulog. Ini adalah beras yang diserap Perum Bulog dari para petani, di mana sekarang sedang mengalami kemunduran masa panen.

Ketiga,beras medium alias SPHP. Ini merupakan beras yang dipasok Bulog ke pasar, termasuk toko-toko ritel.

Ia kemudian menyinggung soal stok beras di ritel dan pengaruh bantuan sosial (bansos) atau bantuan pangan yang digelontorkan pemerintah jelang Pemilu 2024.

"(Suplai) SPHP lancar, tetapi kemarin kan ada prioritas bansos (bantuan pangan). Jadi, kan beras SPHP (dari beras) impor, impornya belum masuk, tapi pemerintah harus tetap memberikan (bantuan pangan kepada) 22 juta masyarakat marjinal itu yang 10 kg. Selama Januari kemarin sudah terkirim hampir 850 ribu ton, jadi kondisinya utamakan itu (bantuan pangan) harus jalan dong," katanya di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, Senin (12/2).

"Kemarin kita memang sudah dapat SPHP, tetapi ada proses di mana beras impor belum datang, sehingga diutamakan juga dong yang lain. Jadi, kita ini harus agak kurang-kurang sedikit lah, toh masih ada premiumnya. Tapi begitu premium swasta naik (harga), kebingungan juga kan, mau gak mau SPHP mesti dinaikkan (pasokan) lagi ke ritel," imbuh Roy.

Kini, Aprindo meminta jaminan dari Bulog untuk kelancaran suplai beras SPHP ke ritel-ritel modern. Harapannya, ini akan mengatasi kelangkaan beras premium di toko ritel dan menghindari panic buying.

Pedagang Pasar Ikut Menjerit

Tak cuma ritel, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) ikut menjerit. Sekretaris Jenderal IKAPPI Reynaldi Sarijowan merinci dua kondisi miris yang terjadi di pasar tradisional saat ini.

Pertama,para pedagang mengeluh sulit mendapatkan beras medium dengan harga Rp10.900 per kg.

"Kedua,barangnya juga amat jarang. Pun ada tentu harganya sudah tinggi di kisaran Rp18 ribu sampai Rp18.500 untuk yang (beras) premium," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (13/2).

Reynaldi menyebut harga yang melonjak tinggi itu memecahkan rekor di rezim Presiden Joko Widodo. Berdasarkan data IKAPPI, itu adalah harga beras premium tertinggi di era Jokowi.

IKAPPI mendesak pemerintah serius memperhatikan kondisi beras di pasar tradisional. Jika stok beras tak melimpah, distribusi pangan rakyat akan terganggu.

"Tentu menteri yang terkait dalam hal ini, seperti Menteri Perdagangan (Zulkifli Hasan) dan Menteri BUMN (Erick Thohir) yang memang secara 'telanjang' mendukung paslon tertentu. Namun, tidak memperhatikan nasib petani kecil kita, pedagang kecil kita," kritik Reynaldi soal tarik-menarik bansos dengan stok beras di pasar.

"Fakta bahwa harga beras tinggi ini bukti pemerintah tidak serius menanganinya. Jelas bahwa tata niaga pangan kita ini mesti diperbaiki dan perlu ada perubahan agar tidak terjadi seperti ini terus-menerus," sambungnya.

Pemerintah sekarang memerintahkan Perum Bulog untuk mempercepat impor dan penyaluran beras SPHP demi mengatasi lonjakan harga hingga kelangkaan di toko ritel modern.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan Presiden Joko Widodo sudah memimpin rapat bersama stakeholders terkait untuk mengatasi sengkarut masalah beras ini.

Sesuai arahan Jokowi, kementerian pimpinan Airlangga Hartarto ini menegaskan akan terus memonitor perkembangan harga beras di pasar dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi memastikan stok beras untuk puasa dan lebaran 2024 aman, meski ada isu kelangkaan di toko ritel modern.

Bayu menegaskan pihaknya terus mengelola importasi beras dengan baik. Apalagi, Presiden Jokowi sudah menyetujui izin impor 2 juta ton beras sepanjang 2024.

Soal kelangkaan beras di toko ritel, Bayu menyebut ada keanehan. Ia mengklaim Bulog sudah menyuplai beras medium ke ritel modern lebih banyak sampai 160 persen dibandingkan Januari 2023-Februari 2023.

Penyaluran sampai ke ritel modern itu agar masyarakat lebih mudah menjangkau beras SPHP yang kualitasnya disebut setara premium.

"Banyak sekali informasi yang datang ke kami, kita taruh 1 ton, itu kan 1.000 kg. Kalau 5 kg (satu pack) berarti ada 200 sak, masa hanya dalam setengah jam habis terjual?" ungkap Bayu keheranan saat mengecek stok beras SPHP di Ramayana Klender, Jakarta Timur.

"Jadi, kalau Bulog terus begini kan berat, kalau terus menerus yang dihadapi bukan rumah tangga sebenarnya. Jadi, orang yang beli satu sak, 5 kg, itu (seharusnya) bisa sampai dua minggu," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Jingfangnian

Daftar Harta Kekayaan Titiek Soeharto, Mantan Istri Prabowo Subianto******

Sosok Titiek Soeharto kembali disorot dalam pemilu 2024. Ia disapa calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam pidatonya di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (14/2).

Putri kedua Presiden ke-2 Soeharto ini menikah dengan Prabowo pada 8 Mei 1983 di Taman Mini Indonesia Indah. Pasangan ini memiliki putra bernama Didit Hediprasetyo.

Meski telah bercerai, keduanya tetap menjaga hubungan yang baik.

Wanita bernama asli Siti Hediati Hariyadi tersebut melaporkan harta kekayaannya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 2018 sebesar Rp592,5 miliar.

Hartanya berupa enam tanah dan bangunan di Jakarta Pusat masing-masing senilai Rp13,4 miliar, Rp28,8 miliar, Rp35,9 miliar, Rp43,6 miliar, Rp16,1 miliar, dan Rp57,2 miliar.

Kemudian dua tanah dan bangunan di Bogor masing-masing senilai Rp12,1 miliar dan Rp18,9 miliar serta tanah di Badung senilai Rp143,7 miliar.

Berikut daftar harta kekayaan Titiek Soeharto per 2018:

1. Tanah dan bangunan senilai Rp423.493.396.200

- Tanah dan bangunan seluas 612 m2/378 m2 di Kab/Kota Jakarta Pusat, hasil sendiri Rp13.484.770.000

- Tanah dan bangunan seluas 2.712 m2/609 m2 di Kab/Kota Jakarta Pusat, hasil sendiri Rp28.827.890.000

- Tanah dan bangunan seluas 1.463 m2/1.457 m2 di Kab/Kota Jakarta Pusat, hasil sendiri Rp35.919.015.000

- Tanah dan bangunan seluas 1.246 m2/1.495 m2 di Kab/Kota Jakarta Pusat, hasil sendiri Rp43.625.233.000

- Tanah dan bangunan seluas 686 m2/534 m2 di Kab/Kota Jakarta Pusat, hasil sendiri Rp16.194.435.000

- Tanah dan bangunan seluas 2.855 m2/1.366 m2 di Kab/Kota Jakarta Pusat, hasil sendiri Rp57.279.730.000

- Tanah dan bangunan seluas 5.367 m2/320 m2 di Kab/Kota Bogor, hasil sendiri Rp12.187.727.200

- Tanah dan bangunan seluas 4.486 m2/1.487 m2 di Kab/Kota Bogor, hasil sendiri Rp18.962.400.000

- Tanah seluas 8.900 m2 di Kab/Kota Badung, hasil sendiri Rp143.777.500.000

- Tanah seluas 25.710 m2 di Kab/Kota Bekasi, hasil sendiri Rp18.048.420.000

- Tanah seluas 30.010 m2 di Kab/Kota Bekasi, hasil sendiri Rp7.879.088.000

- Tanah dan bangunan seluas 342 m2/110 m2 di Kab/Kota Surakarta, hasil sendiri Rp480.350.000

- Tanah dan bangunan seluas 7.790 m2/2.149 m2 di Kab/Kota Surakarta, hasil sendiri Rp6.957.078.000

- Tanah dan bangunan seluas 3.113 m2/1.485 m2 di Kab/Kota Badung, hasil sendiri Rp16.000.000.000

- Tanah seluas 4.560 m2 di Kab/Kota Gianyar, hasil sendiri Rp2.115.840.000

- Tanah seluas 3.780 m2 di Kab/Kota Gianyar, hasil sendiri Rp1.753.920.000

2. Alat transportasi dan mesin senilai Rp100.000.000

- Mobil Marcedez S600 tahun 1992, hasil sendiri Rp100.000.000

3. Harta bergerak lainnya senilai Rp20.000.000.000

4. Surat berharga senilai Rp45.871.001.873

5. Kas dan setara kas senilai Rp103.116.043.815

6. Harta lainnya senilai Rp0

7. Utang Rp0

Total harta kekayaan Rp592.580.441.888.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Tuhan yang Tak Berujung

Kenapa Jadi Petani di Indonesia Tak Menguntungkan, Siapa yang Salah?******

"Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batujadi tanaman".

Sepenggal lirik lagu 'Kolam Susu' milik grup musik Koes Plus itu acapkali dijadikan gambaran betapa makmurnya Indonesia. Negara agraris, katanya, tersemat untuk tanah air tercinta ini.

Namun miris. Kenyataannya jauh panggang dari api. Pertanian Indonesia nyatanya tak sedigdaya julukannya. Mimpi swasembada pangan ujungnya hanya jadi jargon klasik demi memuluskan nafsu calon penguasa NKRI.

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar membawa diksi petani gurem dalam debat keempat Pilpres 2024. Ia menyebut mereka adalah pemilik lahan pertanian 0,5 hektare.

"Sekitar 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektare, sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500 ribu hektare sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya," ucap Muhaimin dalam debat di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/1).

Cak Imin tak menyebut secara gamblang siapa tuan tanah yang disindir. Namun, pemilik tanah seluas 500 ribu hektare yang viral belakangan ini adalah sang lawan, yakni capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Kubu sebelah, yakni cawapres nomor urut 3 Mahfud MD juga membeberkan fakta miris soal pertanian Indonesia. Pasangan Ganjar Pranowo itu berucap orang-orang desa tak mau lagi jadi petani imbas kerap merugi.

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari mengungkapkan ternyata pertanian Indonesia tak bergeser dari masa Kolonial Belanda. Ada ketimpangan penguasaan lahan petani kecil dengan para korporasi besar yang awet hingga kini.

Ia mencatat pada 2023 lalu ada 17,24 juta petani gurem alias 62 persen dari total 27,79 juta rumah tangga petani. Ajaibnya, selama dua periode rezim Presiden Joko Widodo, petani gurem meroket 47,41 persen atau 13,17 juta.

"Artinya, dari 10 petani pengguna lahan, 6 di antaranya adalah petani gurem. Dengan demikian, semakin jelas dari tahun ke tahun struktur pertanian rakyat semakin termarginalisasi," ucap Syaiful kepada CNNIndonesia.com, Senin (22/1).

Ia menegaskan petani gurem dipastikan tak memenuhi skala ekonomi dan ujungnya menyumbang catatan kemiskinan para pekerja agraris ini. Ditambah, masalah lahan bukan satu-satunya fakta miris di negeri agraris.

Syaiful menekankan adanya kegagalan negara menciptakan biaya produksi yang rendah. Hampir setiap tahun harga pupuk, obat-obatan, bibit, dan tenaga kerja makin mahal.

"Dengan luasan lahan kecil ditambah biaya produksi semakin mahal, maka usaha bertani semakin menjadi tidak layak. Bentuk intervensi pemerintah sejauh ini hanya sebatas pengaturan harga melalui harga eceran tertinggi (HET) atau pengendalian harga, tanpa mencari solusi tepat bagaimana produksi pertanian semakin efisien dan memberi nilai tambah ekonomi," kritik Syaiful.

Akar persoalan pertanian di Indonesia, menurut Syaiful, ada tiga cabang. Pertama, sengkarut masalah lahan.

Menurutnya, jumlah lahan pertanian yang hanya 7 juta hektare harus bergulat dengan rumah tangga petani yang jumlahnya tembus 27 juta. Ia menegaskan ini sangat tidak layak untuk digadang-gadang menjadi basis ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

Jalan keluar yang bisa dilirik adalah reforma agraria, yang mirisnya tidak berjalan meski sejak reformasi dijadikan program unggulan. Dosa ini termasuk janji Jokowi pada 2014, yaitu menyediakan 9 juta lahan bagi para petani.

Kedua, Syaiful menilai lambannya modernisasi pertanian Indonesia, baik di sisi produksi maupun pascapanen di pedesaan. Imbasnya, nilai ekonomi pertanian Indonesia rendah dan tak bisa bersaing dengan negara lain.

Ketiga,nihil komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan reformasi di sektor pertanian secara sistematis, masif, dan konsisten. Ia menyebut Indonesia seharusnya berani selaiknya India, Vietnam, Thailand, dan Kamboja.

"Salah satu political willyang bisa dilihat adalah di politik anggaran. Apakah politik anggaran untuk pertanian dilakukan secara benar, tepat sasaran, dan konsisten," tandasnya.

Food Estate yang Justru Merugikan Petani

Kelahiran Kembali Dunia Idiom

Luhut Akhirnya Ungkap Jumlah Buruh Asing di Proyek Smelter******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengungkapkan jumlah buruh asing yang ada di proyek smelterdi Indonesia tidak banyak. Hanya sekitar 15 persen dari total karyawan di proyek tersebut.

Hal ini menanggapi pernyataan cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menyebut hilirisasi ala Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap merusak lingkungan hingga dominasi tenaga kerja asing (TKA) pada debat jilid 4, Minggu (21/1) malam.

Menurut Luhut, hal tersebut tidak benar. Bahkan pekerja asing yang ada di proyek hilirisasi digunakan untuk bagian tertentu karena buruh Indonesia belum mumpuni.

Namun Luhut mengklaim saat ini jumlah pekerja asing tersebut  secara bertahap turun. Sebab, Sumber Daya Manusia (SDM) dalam negeri sudah digenjot agar bisa melakukan tugas yang dikerjakan buruh asing.

"Sekarang secara bertahap itu berkurang karena sudah banyak yang kita latih. Itu suatu proses yang harus dilalui," jelasnya.

Cak Imin dalam debat cawapres akhir pekan lalu menyebut eksplorasi nikel di Indonesia berjalan ugal-ugalan.

"Harap dicatat gara-gara kita eksplorasi nikel ugal-ugalan, lalu hilirisasi tanpa perhatikan ekologi, mempertimbangkan sosialnya, buruh kita terabaikan, malah banyak TKA, dan juga yang terjadi korban kecelakaan," katanya.

Luhut mengingatkan Cak Imin untuk tidak membohongi publik hanya untuk mencapai posisi yang diinginkan. Sebab, ia menilai karakter yang baik adalah hal penting dan nomor satu yang harus dimiliki untuk menjadi seorang pemimpin.

"Jangan kita munafik, membohongi publik kita dengan menyebarkan berita-berita palsu. Apalagi anda mau jadi pemimpin, karakter menurut saya itu nomor satu, bukan soal pintar," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Budidaya Keabadian Staf

Kenapa Jadi Petani di Indonesia Tak Menguntungkan, Siapa yang Salah?******

"Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batujadi tanaman".

Sepenggal lirik lagu 'Kolam Susu' milik grup musik Koes Plus itu acapkali dijadikan gambaran betapa makmurnya Indonesia. Negara agraris, katanya, tersemat untuk tanah air tercinta ini.

Namun miris. Kenyataannya jauh panggang dari api. Pertanian Indonesia nyatanya tak sedigdaya julukannya. Mimpi swasembada pangan ujungnya hanya jadi jargon klasik demi memuluskan nafsu calon penguasa NKRI.

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar membawa diksi petani gurem dalam debat keempat Pilpres 2024. Ia menyebut mereka adalah pemilik lahan pertanian 0,5 hektare.

"Sekitar 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektare, sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500 ribu hektare sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya," ucap Muhaimin dalam debat di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/1).

Cak Imin tak menyebut secara gamblang siapa tuan tanah yang disindir. Namun, pemilik tanah seluas 500 ribu hektare yang viral belakangan ini adalah sang lawan, yakni capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Kubu sebelah, yakni cawapres nomor urut 3 Mahfud MD juga membeberkan fakta miris soal pertanian Indonesia. Pasangan Ganjar Pranowo itu berucap orang-orang desa tak mau lagi jadi petani imbas kerap merugi.

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari mengungkapkan ternyata pertanian Indonesia tak bergeser dari masa Kolonial Belanda. Ada ketimpangan penguasaan lahan petani kecil dengan para korporasi besar yang awet hingga kini.

Ia mencatat pada 2023 lalu ada 17,24 juta petani gurem alias 62 persen dari total 27,79 juta rumah tangga petani. Ajaibnya, selama dua periode rezim Presiden Joko Widodo, petani gurem meroket 47,41 persen atau 13,17 juta.

"Artinya, dari 10 petani pengguna lahan, 6 di antaranya adalah petani gurem. Dengan demikian, semakin jelas dari tahun ke tahun struktur pertanian rakyat semakin termarginalisasi," ucap Syaiful kepada CNNIndonesia.com, Senin (22/1).

Ia menegaskan petani gurem dipastikan tak memenuhi skala ekonomi dan ujungnya menyumbang catatan kemiskinan para pekerja agraris ini. Ditambah, masalah lahan bukan satu-satunya fakta miris di negeri agraris.

Syaiful menekankan adanya kegagalan negara menciptakan biaya produksi yang rendah. Hampir setiap tahun harga pupuk, obat-obatan, bibit, dan tenaga kerja makin mahal.

"Dengan luasan lahan kecil ditambah biaya produksi semakin mahal, maka usaha bertani semakin menjadi tidak layak. Bentuk intervensi pemerintah sejauh ini hanya sebatas pengaturan harga melalui harga eceran tertinggi (HET) atau pengendalian harga, tanpa mencari solusi tepat bagaimana produksi pertanian semakin efisien dan memberi nilai tambah ekonomi," kritik Syaiful.

Akar persoalan pertanian di Indonesia, menurut Syaiful, ada tiga cabang. Pertama, sengkarut masalah lahan.

Menurutnya, jumlah lahan pertanian yang hanya 7 juta hektare harus bergulat dengan rumah tangga petani yang jumlahnya tembus 27 juta. Ia menegaskan ini sangat tidak layak untuk digadang-gadang menjadi basis ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

Jalan keluar yang bisa dilirik adalah reforma agraria, yang mirisnya tidak berjalan meski sejak reformasi dijadikan program unggulan. Dosa ini termasuk janji Jokowi pada 2014, yaitu menyediakan 9 juta lahan bagi para petani.

Kedua, Syaiful menilai lambannya modernisasi pertanian Indonesia, baik di sisi produksi maupun pascapanen di pedesaan. Imbasnya, nilai ekonomi pertanian Indonesia rendah dan tak bisa bersaing dengan negara lain.

Ketiga,nihil komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan reformasi di sektor pertanian secara sistematis, masif, dan konsisten. Ia menyebut Indonesia seharusnya berani selaiknya India, Vietnam, Thailand, dan Kamboja.

"Salah satu political willyang bisa dilihat adalah di politik anggaran. Apakah politik anggaran untuk pertanian dilakukan secara benar, tepat sasaran, dan konsisten," tandasnya.

Food Estate yang Justru Merugikan Petani

Satu kehidupan

Menyibak Misteri 1 Ton Beras Ludes 30 Menit di Ritel, Apa Masalahnya?******

Stok berasmendadak langka di toko ritelmodern. Di sejumlah ritel modern di Jakarta, stok beras terpantau habis dalam beberapa terakhir.

Sementara ritel lainnya masih memiliki stok tetapi tipis dan karena itu pembelian dibatasi maksimal 1 pack isi 5 kilogram (kg).

Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey mengatakan ada tiga jenis beras yang selama ini tersedia di ritel modern. Pertama,beras komersial swasta yang sekarang stoknya menipis.

Roy mengatakan peritel saat ini kesulitan mendapatkan suplai beras premium kemasan 5 kg. Kesulitan ini dipicu masa panen yang belum datang. Pasalnya, masa panen diperkirakan baru terjadi pada pertengahan Maret 2024.

Selain itu, kesulitan juga terjadi akibat beras SPHP yang diimpor pemerintah belum masuk hingga saat ini.

Kesulitan itu menyebabkan kelangkaan dan lonjakan harga beras.

"Situasi dan kondisi yang tidak seimbang antara suplai dan demand inilah yang mengakibatkan kenaikan HET beras pada pasar ritel modern dan pasar rakyat," kata Roy.

Kelangkaan beras juga diakui oleh Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi. Namun, kelangkaan itu penuh misteri.

Ia mengatakan Bulog sudah menyuplai beras ke ritel modern lebih banyak 160 persen dibandingkan Januari 2023-Februari 2023.

Namun hanya dalam 30 menit, beras sebanyak 1 ton menghilang.

"Banyak sekali informasi yang datang ke kami, kita taruh 1 ton, itu kan 1.000 kg. Kalau 5 kg (satu pack) berarti ada 200 sak, masa hanya dalam setengah jam habis terjual?" ungkap Bayu keheranan saat mengecek stok beras SPHP di Ramayana Klender, Jakarta Timur, Senin (12/2).

Ia menduga ludesnya pasokan beras itu bukan dibeli oleh konsumen rumah tangga. Ia mengatakan kalau misteri itu tak segera diungkap, Bulog akan berat dalam menjalankan tugasnya.

"Jadi, kalau Bulog terus begini kan berat, kalau terus menerus yang dihadapi bukan rumah tangga sebenarnya. Jadi, orang yang beli satu sak, 5 kg, itu (seharusnya) bisa sampai dua minggu," sambungnya.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan beras 1 ton bisa habis dalam 30 menit bisa saja terjadi karena terbatasnya stok dan tingginya permintaan.

"Jadi ketika pasokan dalam jumlah terbatas memasuki pasaran, tentu akan terserap dengan sangat cepat," katanya.

Namun, ia juga tidak menutup kemungkinan bahwa beras dibeli banyak oleh ritel tetapi tidak disalurkan. Jika hal itu memang terjadi, sambungnya, maka diperlukan penelusuran lebih lanjut oleh otoritas terkait karena berpotensi mengarah ke penimbunan pasokan untuk tujuan buruk.

Tujuan buruk itu bisa ada dua. Pertama, sengaja mengerek harga demi mendapatkan selisih keuntungan yang besar. Kedua,demi aktivis politik seperti bagi-bagi sembako.

Apapun tujuannya, kata Rhonny, tindakan tersebut berisiko mengeringkan pasokan di pasaran yang ujungnya akan mengerek harga secara signifikan.

Untuk mengatasi masalah ini Ronny mengatakan ada sejumlah cara yang bisa dilakukan. Di antaranya; Bulog harus melakukan monitoring ketat atas distribusi beras yang digelontorkannya ke pasar.

Beras harus dipastikan terdistribusi ke pelaku pasar yang akan menjualnya ke konsumen, bukan kepada pelaku penimbunan.

Kemudian, sebaiknya ada early warning systemjika ada sinyal pembelian yang mencurigakan.

"Jika sinyal tersebut menyala seperti yang dikatakan Dirut Bulog, maka pihak berwenang semestinya langsung turun tangan menelusurinya," katanya.

Rhonny mengatakan saat ini harga beras memang semakin tinggi. Bahkan, tingginya sudah melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Sehingga secara ekonomis peritel berpeluang rugi jika memaksa menjual di bawah harga HET.

Wewenang HET, katanya, memang ada pada pemerintah. Namun penetapannya tetap berpatokan kepada perkembangan yang terjadi di pasaran.

Misalnya jika pasokan semakin langka, maka harga di pasaran semakin naik melebihi HET. Sedangkan HET tak naik-naik. Maka, berkemungkinan besar HET sudah tak efektif lagi.

Karenanya, penentuan HET bukan hanya soal penentuan harga secara sepihak oleh pemerintah. Namun juga soal kemampuan pemerintah dalam mengelola pasokan dan permintaan agar HET bisa berjalan efektif.

Rhonny mengatakan pemerintah bisa saja menambah pasokan, agar harga segera turun dan penjual ritel tidak merugi.

Namun, jika pemerintah gagal menyeimbangkan pasokan dan permintaan, maka HET mau tidak mau harus naik agar peritel tidak rugi.

"Sayangnya keputusan tersebut sama dengan memindahkan risiko kerugian ke konsumen, di mana inflasi harga beras pada akhirnya ditanggung oleh masyarakat," katanya.

Harus Segera Diinvestigasi