slot malam ini gacor

Berbahagialah para gadis petani

Petani Curhat Musim Tanam Mundur, Pemerintah Perpanjang Bansos Pangan******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto memastikan program bantuan sosial (bansos) pangan bakal terus dilanjutkan hingga Bulan Juni mendatang.

Hal tersebut disampaikan Airlangga saat menyalurkan program bantuan pangan di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Senin (15/1).

Airlangga mulanya menyinggung apabila program bantuan pangan tersebut memang disediakan pemerintah terhadap 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di pelbagai wilayah.

"Yang biasanya November-Desember mundur jadi Januari-Februari. Akibatnya yang biasanya bulan April kita panen raya, ini mundur ke bulan Juni," ujar Airlangga saat berdialog bersama warga.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Simpel yang merupakan warga Manggarai Barat juga turut mengeluhkan ihwal periode musim tanam padi yang mundur akibat cuaca.

Ia menyebut cuaca di wilayah Manggarai Barat sejak awal tahun kurang baik bagi para petani. Sampai saat ini musim hujan belum tiba di wilayah NTT hingga menyebabkan area pertanian menjadi tandus.

"Tanam padi, tanam apa segala macam karena prediksinya bulan 3 seharusnya sudah mulai panen, tapi sekarang bulan 1 hujannya belum turun. Sehingga kami sebagai masyarakat kewalahan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari," jelasnya.

Mendengar keluhan tersebut, Airlangga memastikan Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet terakhir telah memerintahkan agar program bantuan pangan tetap dilanjutkan hingga Bulan Juni mendatang.

Selain program bantuan pangan, Airlangga menyebut pemerintah juga tengah menyiapkan program bantuan langsung tunai.

Ia pun berharap agar teknis penyaluran tersebut dapat segera selesai sehingga bisa langsung disalurkan pada akhir Januari atau awal Februari mendatang.

"Jadi bapak ibu akan terima 10 kg beras, setiap bulan, sampai bulan Juni," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Novel Tuan Raja Dewa

Respons KKP Soal Petinggi Diduga Terima Suap dari Perusahaan TI Jerman******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara terkait dokumen putusan pengadilan ASyang menyebut pejabatnya menerima suap dari perusahaan teknologi informasi global (SAP) asal Jermansehubungan dengan berbagai kontrak perusahaan dengan kementerian/lembaga.

Juru bicara Menteri KKP Wahyu Muryadi menegaskan pihaknya tak tahu-menahu dengan masalah tersebut. Terlebih, proses suap berlangsung di era pemerintahan menteri sebelumnya.

"Kami tidak tahu-menahu dengan masalah tersebut. Kalau menurut artikel tersebut terjadi pada 2015-2018. Kami tidak dalam posisi menjawab karena di luar era kepemimpinan Menteri Sakti Wahyu Trenggono," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (15/1).

"Tapi prinsipnya silahkan aja diperiksa, kami serahkan pada mekanisme hukum dan kami siap bekerjasama dengan aparat penegak hukum guna memproses perkara ini," lanjut dia.

Berdasarkan dokumen putusan pengadilan AS dalam situs resmi mereka, SAP diminta membayar denda US0 juta atau setara Rp3,4 triliun usai terbukti menyuap pejabat pemerintah di Indonesia dan Afrika Selatan.

Untuk Indonesia, penyuapan itu terjadi antara 2015 dan 2018 melalui sejumlah agen SAP kepada para pejabat Indonesia. Suap itu diberikan demi mendapatkan keuntungan bisnis sehubungan dengan berbagai kontrak antara SAP dan kementerian, lembaga, dan instrumen lain, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Selain KKP, Kementerian Kehakiman AS juga menyebut pejabat di Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (Bakti Kominfo) terlibat dalam kasus suap tersebut.

Pihak Bakti Kominfo juga langsung merespons pemberitaan soal dugaan keterlibatan pejabatnya yang disebut-sebut Kementerian Kehakiman AS.

"Sehubungan dengan pemberitaan mengenai perusahaan perangkat lunak asal Jerman, SAP, yang dijatuhi denda oleh U.S. Justice Department and the Securities and Exchange Commission (SEC), di mana Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) disebutkan di dalamnya, dapat kami informasikan sebagai berikut," demikian keterangan Kepala Divisi Umas dan SDM Bakti Kominfo Sudarmanto dalam keterangan tertulis.

"Pada 2018, BP3TI berubah menjadi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Bakti Kominfo) melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAKTI," lanjut keterangan tersebut.

Untuk memperbaiki tata kelolanya dan modernisasi proses bisnis pada 2018, ia menerangkan, Badan Layanan Umum (BLU) Bakti menggunakan SAP dengan nilai kontrak untuk komponen perangkat lunak dan license SAP sebesar Rp12,6 Milyar. Kontrak tersebut dilakukan melalui suatu proses perencanaan dan pengadaan yang transparan dan akuntabel sesuai ketentuan perundangan-undangan dan peraturan yang berlaku, ungkapnya lagi.

"Selain melakukan pemeriksaan internal terkait kasus tersebut, Bakti berkomitmen menjunjung tinggi penegakan hukum dan akan bekerjasama dengan otoritas terkait untuk mendukung pengelolaan APBN yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia yang maju, makmur, sejahtera, dan bersih dari korupsi."

[Gambas:Video CNN]

Potong menembus langit

Harta Elon Musk Cs Naik Jadi Rp13.507 T, Saat 5 Miliar Orang Miskin******

Kekayaanlima orang terkaya duniameningkat lebih dari dua kali lipat dalam beberapa tahun terakhir.

Mereka yaitu Elon Musk, Bernard Arnault, Jeff Bezos, Larry Ellison, dan Warren Buffett.

Sejak 2020, kekayaan bersih para miliarder ini telah meroket 114 persen menjadi total US9 miliar.

Kemudian disusul bos produsen barang fesyen mewah LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Bernard Arnault. Kekayaan bersihnya naik 111 persen ke US1,3 miliar.

Selanjutnya, pendiri Amazon Jeff Bezos dengan kekayaan US7,4 miliar atau naik 24 persen. Sementara bos Oracle Larry Ellison kekayaannya naik 107 persen ke US5,5 miliar.

Selanjutnya CEO Berkshire Hathaway Warren Buffett yang kekayaan bersihnya naik 48 persen menjadi US9,2 miliar.

Dalam laporan tahun ini, Oxfam berargumentasi bahwa dunia usaha memperoleh keuntungan besar, sehingga membantu mensejahterakan orang-orang kaya. Pasalnya tujuh dari 10 perusahaan publik terbesar di dunia mempunyai CEO miliarder atau miliarder sebagai pemegang saham utamanya.

Namun pada saat yang sama, hampir lima miliar orang di seluruh dunia menjadi lebih miskin karena mereka menghadapi inflasi, perang, dan krisis iklim.

Dibutuhkan waktu hampir 230 tahun untuk mengentaskan kemiskinan berdasarkan kondisi saat ini.

[Gambas:Video CNN]

Kekuatan istri

Saatnya Borong Belanjaan, Transmart Full Day Sale Kembali 14 Januari******

Transmart Full Day Sale balik lagi nih besok, Minggu (14/1) di seluruh gerai Transmart se-Indonesia. Saatnya borong belanjaan yang banyak!

Promo ini berlangsung cuma satu hari, dari jam toko buka sampai tutup pukul 22.00 waktu setempat.

Lihat Juga : Belanja di Transmart Pakai Allo Bank atau Bank Mega Ada Diskon 20%

Kalau belum punya Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tidak perlu khawatir. Tinggal unduh saja aplikasinya dari hp kemudianupgrade akun ke Allo Prime.

Selain itu, bisa juga mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di boothyang tersedia di setiap gerai Transmart.

Ada banyak produk yang diskon loh. Mulai dari produk segar, kebutuhan rumah tangga, furnitur, barang elektronik, sampai sepeda listrik dijamin bakal diskon.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank, ya. Supaya bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Legenda Pahlawan Iblis

Respons KKP Soal Petinggi Diduga Terima Suap dari Perusahaan TI Jerman******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara terkait dokumen putusan pengadilan ASyang menyebut pejabatnya menerima suap dari perusahaan teknologi informasi global (SAP) asal Jermansehubungan dengan berbagai kontrak perusahaan dengan kementerian/lembaga.

Juru bicara Menteri KKP Wahyu Muryadi menegaskan pihaknya tak tahu-menahu dengan masalah tersebut. Terlebih, proses suap berlangsung di era pemerintahan menteri sebelumnya.

"Kami tidak tahu-menahu dengan masalah tersebut. Kalau menurut artikel tersebut terjadi pada 2015-2018. Kami tidak dalam posisi menjawab karena di luar era kepemimpinan Menteri Sakti Wahyu Trenggono," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (15/1).

"Tapi prinsipnya silahkan aja diperiksa, kami serahkan pada mekanisme hukum dan kami siap bekerjasama dengan aparat penegak hukum guna memproses perkara ini," lanjut dia.

Berdasarkan dokumen putusan pengadilan AS dalam situs resmi mereka, SAP diminta membayar denda US0 juta atau setara Rp3,4 triliun usai terbukti menyuap pejabat pemerintah di Indonesia dan Afrika Selatan.

Untuk Indonesia, penyuapan itu terjadi antara 2015 dan 2018 melalui sejumlah agen SAP kepada para pejabat Indonesia. Suap itu diberikan demi mendapatkan keuntungan bisnis sehubungan dengan berbagai kontrak antara SAP dan kementerian, lembaga, dan instrumen lain, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Selain KKP, Kementerian Kehakiman AS juga menyebut pejabat di Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (Bakti Kominfo) terlibat dalam kasus suap tersebut.

Pihak Bakti Kominfo juga langsung merespons pemberitaan soal dugaan keterlibatan pejabatnya yang disebut-sebut Kementerian Kehakiman AS.

"Sehubungan dengan pemberitaan mengenai perusahaan perangkat lunak asal Jerman, SAP, yang dijatuhi denda oleh U.S. Justice Department and the Securities and Exchange Commission (SEC), di mana Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) disebutkan di dalamnya, dapat kami informasikan sebagai berikut," demikian keterangan Kepala Divisi Umas dan SDM Bakti Kominfo Sudarmanto dalam keterangan tertulis.

"Pada 2018, BP3TI berubah menjadi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Bakti Kominfo) melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAKTI," lanjut keterangan tersebut.

Untuk memperbaiki tata kelolanya dan modernisasi proses bisnis pada 2018, ia menerangkan, Badan Layanan Umum (BLU) Bakti menggunakan SAP dengan nilai kontrak untuk komponen perangkat lunak dan license SAP sebesar Rp12,6 Milyar. Kontrak tersebut dilakukan melalui suatu proses perencanaan dan pengadaan yang transparan dan akuntabel sesuai ketentuan perundangan-undangan dan peraturan yang berlaku, ungkapnya lagi.

"Selain melakukan pemeriksaan internal terkait kasus tersebut, Bakti berkomitmen menjunjung tinggi penegakan hukum dan akan bekerjasama dengan otoritas terkait untuk mendukung pengelolaan APBN yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia yang maju, makmur, sejahtera, dan bersih dari korupsi."

[Gambas:Video CNN]

Bangkitnya Penguasa Bencana Alam

Pengusaha Hotel di Bali Minta Pajak Hiburan Diturunkan Jadi 15 Persen******

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali meminta pajak jasa hiburan diturunkan ke tarif sebelumnya yakni 15 persen.

Wakil Ketua PHRI Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya bersama pelaku pariwisata di Bali menolak kenaikan pajak hiburan tersebut.

Menurut Suryawijaya pajak 15 persen yang sudah diterapkan selama ini sudah masuk akal karena terjangkau. Selain itu, waktu kenaikan pajak tersebut belum tepat lantaran pariwisata di Bali baru mulai pulih dari pandemi covid-19.

Suryawijaya juga membandingkan pajak tersebut dengan Thailand yang hanya mengenakan sebesar 5 persen.

"Sedangkan, Thailand, mereka menurunkan pajak hanya 5 persen, mereka perlu turis datang ke Thailand. Nanti, Bali bisa ditinggalkan. Ini bahaya buat kita," imbuhnya.

Ia juga mengajak para pelaku usaha hiburan malam untuk menunda pembayaran pajak 40 persen sampai ada hasil dari judicial review di MK,"Iya, kita menunggu dulu judisial review. Karena kalau kita bayar 40 persen, itu tamu kabur semua," ujarnya.

Apabila judicial reviewditolak oleh MK pihaknya bersama para usaha hiburan malam tetap bersepakat untuk mendesak pemerintah agar kenaikan pajak 40 persen tidak diterapkan.

Sementara, General Manager Kelab Malam Boshe VVIP Club Bali I Gusti Bagus Suwitra mengatakan sebenarnya pajak 15 persen itu sudah besar dan kalau dinaikkan menjadi 40 persen tentu sangat berat. Pihaknya juga sepakat dengan para pelaku usaha hiburan malam lainnya untuk mengajukan judicial review ke MK.

Suwitra khawatir kenaikan pajak tersebut akan membuat sejumlah hiburan malam tutup dan otomatis karyawan terkena PHK massal.

"Kalau PHK massal mungkin sebelum PHK sudah tutup duluan perusahaannya. Jadi sudah tidak PHK udah tutup, iya sudah PHK sendiri," ungkapnya.

Pihaknya juga sepakat bila nantinya ada usulan penundaan pembayaran pajak dan melakukan aksi damai dalam kenaikan pajak tersebut.

"Setuju banget. Kalau memang itu cara yang akan dipilih oleh teman-teman semua dan dari beberapa tokoh, itu mungkin jalan," ujarnya.

Pemerintah menaikkan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan dari 15 persen menjadi 40 persen hingga 75 persen. Kebijakan itu, diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Dalam aturan itu, PBJT untuk jasa hiburan berlaku pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

[Gambas:Video CNN]