eropaslot

Perjalanan Tak Terbatas Pemburu Iblis

Luhut Akhirnya Ungkap Jumlah Buruh Asing di Proyek Smelter******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengungkapkan jumlah buruh asing yang ada di proyek smelterdi Indonesia tidak banyak. Hanya sekitar 15 persen dari total karyawan di proyek tersebut.

Hal ini menanggapi pernyataan cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menyebut hilirisasi ala Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap merusak lingkungan hingga dominasi tenaga kerja asing (TKA) pada debat jilid 4, Minggu (21/1) malam.

Menurut Luhut, hal tersebut tidak benar. Bahkan pekerja asing yang ada di proyek hilirisasi digunakan untuk bagian tertentu karena buruh Indonesia belum mumpuni.

Namun Luhut mengklaim saat ini jumlah pekerja asing tersebut  secara bertahap turun. Sebab, Sumber Daya Manusia (SDM) dalam negeri sudah digenjot agar bisa melakukan tugas yang dikerjakan buruh asing.

"Sekarang secara bertahap itu berkurang karena sudah banyak yang kita latih. Itu suatu proses yang harus dilalui," jelasnya.

Cak Imin dalam debat cawapres akhir pekan lalu menyebut eksplorasi nikel di Indonesia berjalan ugal-ugalan.

"Harap dicatat gara-gara kita eksplorasi nikel ugal-ugalan, lalu hilirisasi tanpa perhatikan ekologi, mempertimbangkan sosialnya, buruh kita terabaikan, malah banyak TKA, dan juga yang terjadi korban kecelakaan," katanya.

Luhut mengingatkan Cak Imin untuk tidak membohongi publik hanya untuk mencapai posisi yang diinginkan. Sebab, ia menilai karakter yang baik adalah hal penting dan nomor satu yang harus dimiliki untuk menjadi seorang pemimpin.

"Jangan kita munafik, membohongi publik kita dengan menyebarkan berita-berita palsu. Apalagi anda mau jadi pemimpin, karakter menurut saya itu nomor satu, bukan soal pintar," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Jalan menuju kebangkitan

Ekspor 'Mentah' Benih Lobster Ingkari Gaung Hilirisasi Laut Jokowi******

Pemerintah berencana kembali membuka ekspor benih lobster atau benur yang sempat dilarang di era mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Wacana itu muncul di tengah rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Vietnam untuk melakukan budidaya lobster di Tanah Air.

Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar. Namun, ia menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah.

Larangan ekspor benih lobster ditetapkan oleh eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 2016. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur. Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster.

Lantas, apa dampaknya jika keran ekspor benih lobster kembali dibuka ?

Lihat Juga : Israel Ganjal Indonesia Gabung Geng Negara Maju OECD

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan Indonesia akan rugi jika kembali membuka keran ekspor benih lobster. Yang diuntungkan, justru negara yang menerima benih lobster Indonesia.

"Kalau kita sumber dayanya habis, secara produksi juga tidak akan bertambah. Kemudian kemampuan untuk mengelola atau membesarkan lobster tidak akan berkembang, stagnan saja karena semua sumber dayanya diekspor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/2).

Ia mengatakan jika alasan pemerintah untuk menindak penyelundupan yang marak terjadi sejak larangan ekspor benih lobster berlaku, maka yang harusnya dilakukan adalah memperbaiki penegakan hukum, bukan malah membuka keran ekspor.

Susan juga memandang tidak tepat jika pemerintah beralasan ekspor benih lobster demi menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurutnya, PNBP yang diterima tidak berdampak besar bagi masyarakat, terutama yang tinggal di pesisir.

Susan menilai bahwa pemerintah pada dasarnya memang tidak memiliki niat untuk melakukan hilirisasi sumber daya laut.

"Memang sudah urusannya cuma apa yang bisa dikeruk, itulah yang dikeruk, mumpung masih menjabat. Selepas itu, ya Insyallah gimana nanti. Ini cara berpikir yang fatal yang dilakukan pemerintah," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai dengan membuka keran ekspor benih lobster berarti pemerintah tidak konsisten dengan program hilirisasi yang selama ini digadang-gadangkan. Pasalnya hilirisasi berarti sumber daya alam harusnya diolah dulu supaya memiliki nilai tambah.

"Bentuk hilirisasi di perikanan adalah kita tidak mengekspor benih. Kita harus mengekspornya dalam bentuk lobster yang sudah besar atau bahkan turunannya lagi," katanya.

Dengan mengekspor benih, Piter mengatakan Indonesia justru membesarkan industri perikanan negara lain. Bisa saja suatu saat nanti yang terjadi Indonesia tidak lagi memiliki lobster karena benihnya habis diekspor, tapi akhirnya negara lain yang memiliki lobster.

Ia menduga pemerintah berencana kembali mengekspor benih lobster semata hanya untuk kepentingan eksportir.

"Untuk kepentingan sesaat dari eksportir benih, hanya untuk kepentingan sekelompok orang," katanya.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Tiru Kebijakan DMO Batu Bara Jika Ngotot Ingin Ekspor

Han Feng Su Yingxue

Bahlil Akui Warga Sekitar Hilirisasi Tambang Masih Banyak yang Miskin******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)Bahlil Lahadalia mengatakankemiskinandi daerahhilirisasi pertambangan masih tinggi.

"Tentang kemiskinan terhadap hilirisasi masih banyak, saya setuju. Makanya saya buat kajian sekarang investasi hilirisasi harus berkeadilan," katanya dalam konferensi pers Kinerja Investasi 2023, Rabu (24/1).

Bahlil mengatakan investasi hilirisasi harus adil bagi investor, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha daerah, dan rakyat. Karenanya, Kementerian Investasi mengeluarkan aturan di mana setiap investasi yang masuk wajib berkolaborasi dengan pengusaha dan UMKM lokal.

Tak hanya soal kemiskinan, Bahlil mengakui bahwa investasi secara umum tidak sebanding dengan penyerapan tenaga kerja.

"Harus saya akui bahwa penciptaan lapangan kerja belum berbanding lurus dengan realisasi. Kenapa? Karena investasi kita (tergolong) industri padat teknologi, padat modal," katanya.

Namun, Bahlil bersyukur karena realisasi investasi sebesar Rp1.418 triliun sepanjang 2023 mampu menyerap 1,82 juta tenaga kerja baik di industri padat modal dan padat karya.

Ia mengatakan investasi memang seharusnya tidak berfokus pada industri padat karya.

"Kalau kita masih berpikir padat karya, sampai ayam tumbuh gigi pun, negara kita ini enggak akan bisa maju," katanya.

Kementerian Investasi/BKPM mencatat realisasi investasi mencapai Rp1.418,9 triliun sepanjang 2023, sementara targetnya Rp1.400 triliun.

"Di 2023 target kami dinaikkan Pak Presiden menjadi Rp1.400 triliun dan di RPJMN sebesar Rp1.099 triliun. Dan alhamdulillah tercapai sebesar Rp1.418 triliun," katanya.

Ia merinci realisasi investasi tersebut terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp674,9 triliun atau 47,6 persen dari total investasi sepanjang 2023. Selanjutnya, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp744 triliun atau 52,4 persen dari total investasi 2023.

Lihat Juga : Bahlil Sindir Lulusan Harvard Jago Pidato, Tak Capai Target Investasi

Sebelumnya, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengkritik perkembangan hilirisasi maupun tambang tidak signifikan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Ia mencontohkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah (Sulteng) sebesar 13 persen, tetapi jumlah rakyat miskin tetap, serta tidak bisa menikmati dari pertumbuhan ekonomi tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Sulteng pada kuartal III-2023 mencapai 13,06 persen secara tahunan (yoy).

Sementara, jumlah warga miskin di Sulteng pada 2023 mencapai 395,66 ribu jiwa. Angka ini naik dibandingkan jumlah warga miskin pada 2022, yaitu 388,36 ribu jiwa.

Jumlah penduduk Sulteng pada 2022 adalah 3,066 juta jiwa, sehingga persentase warga miskin adalah 12 persen. Angka ini di atas persentase penduduk miskin nasional sebesar 9,36 persen.

[Gambas:Video CNN]

kaisar kuno

Hindari Spekulan, KCIC Ogah Ungkap Titik Kereta Cepat Jakarta******

PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) enggan mengungkap titik atau trase yang dilalui Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. Hal ini dilakukan untuk menghindari spekulan tanah.

"Sekarang sedang penggodokan untuk perencanaan (Kereta Cepat Jakarta-Surabaya). Kalau trasenya diumumkan, ya nanti spekulan-spekulan tanah main semua," kata Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi usai menandatangani nota kesepahaman dengan Setjen DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/1).

KCIC menyebut perpanjangan rute Whoosh ke Surabaya merupakan keniscayaan. Terlebih, ini sudah diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo hingga Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan.

"Kan dalam banyak kesempatan, Pak Presiden (Jokowi), Pak Luhut (Menko Marves Luhut), Kementerian BUMN, dan Kementerian Perhubungan semuanya menyampaikan ada rencana extend sampai Surabaya. Mungkin tahapannya ke Yogyakarta dulu," jelasnya.

"Ada kemungkinan begitu (tahap pertama sampai ke Yogyakarta dulu), kan kalau sampai Surabaya masalah waktu dan biaya. Intinya bahwa studinya mesti lebih baik, trase, feasibility study (FS), dan lain-lain. Kita punya banyak pengalaman dari Jakarta-Bandung, mestinya lebih oke lah untuk extend ke Yogyakarta dan Surabaya," tutup Dwiyana.

Sebelumnya, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo memastikan Indonesia bekerja sama dengan China untuk studi pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.

Pria yang akrab disapa Tiko itu mengatakan pemerintah kini tengah menjalankan studi pembangunan proyek tersebut. Ia mengatakan Indonesia menggandeng China Railway Group Limited (CREC) dalam pembahasan ini.

[Gambas:Video CNN]

Istri saya adalah seorang kepala suku

Ekspor 'Mentah' Benih Lobster Ingkari Gaung Hilirisasi Laut Jokowi******

Pemerintah berencana kembali membuka ekspor benih lobster atau benur yang sempat dilarang di era mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Wacana itu muncul di tengah rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Vietnam untuk melakukan budidaya lobster di Tanah Air.

Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar. Namun, ia menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah.

Larangan ekspor benih lobster ditetapkan oleh eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 2016. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur. Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster.

Lantas, apa dampaknya jika keran ekspor benih lobster kembali dibuka ?

Lihat Juga : Israel Ganjal Indonesia Gabung Geng Negara Maju OECD

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan Indonesia akan rugi jika kembali membuka keran ekspor benih lobster. Yang diuntungkan, justru negara yang menerima benih lobster Indonesia.

"Kalau kita sumber dayanya habis, secara produksi juga tidak akan bertambah. Kemudian kemampuan untuk mengelola atau membesarkan lobster tidak akan berkembang, stagnan saja karena semua sumber dayanya diekspor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/2).

Ia mengatakan jika alasan pemerintah untuk menindak penyelundupan yang marak terjadi sejak larangan ekspor benih lobster berlaku, maka yang harusnya dilakukan adalah memperbaiki penegakan hukum, bukan malah membuka keran ekspor.

Susan juga memandang tidak tepat jika pemerintah beralasan ekspor benih lobster demi menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurutnya, PNBP yang diterima tidak berdampak besar bagi masyarakat, terutama yang tinggal di pesisir.

Susan menilai bahwa pemerintah pada dasarnya memang tidak memiliki niat untuk melakukan hilirisasi sumber daya laut.

"Memang sudah urusannya cuma apa yang bisa dikeruk, itulah yang dikeruk, mumpung masih menjabat. Selepas itu, ya Insyallah gimana nanti. Ini cara berpikir yang fatal yang dilakukan pemerintah," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai dengan membuka keran ekspor benih lobster berarti pemerintah tidak konsisten dengan program hilirisasi yang selama ini digadang-gadangkan. Pasalnya hilirisasi berarti sumber daya alam harusnya diolah dulu supaya memiliki nilai tambah.

"Bentuk hilirisasi di perikanan adalah kita tidak mengekspor benih. Kita harus mengekspornya dalam bentuk lobster yang sudah besar atau bahkan turunannya lagi," katanya.

Dengan mengekspor benih, Piter mengatakan Indonesia justru membesarkan industri perikanan negara lain. Bisa saja suatu saat nanti yang terjadi Indonesia tidak lagi memiliki lobster karena benihnya habis diekspor, tapi akhirnya negara lain yang memiliki lobster.

Ia menduga pemerintah berencana kembali mengekspor benih lobster semata hanya untuk kepentingan eksportir.

"Untuk kepentingan sesaat dari eksportir benih, hanya untuk kepentingan sekelompok orang," katanya.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Tiru Kebijakan DMO Batu Bara Jika Ngotot Ingin Ekspor

Pembalasan Tentara Bayaran

Cisco Bakal PHK Ribuan Karyawan******

Perusahaan teknologi Amerika Serikat (AS) Cisco berencana untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) 5 persen atau sekitar 4 ribuan karyawan secara global.

Berdasarkan CNN yang dikutip pada Kamis (15/2), Cisco mengumumkan rencana PHK secara global pada Rabu (14/2). Di mana, dalam laporan tahunan terbaru perusahaan, jumlah karyawan yang tercatat saat ini sekitar 85 ribu orang.

Artinya, jika dilakukan PHK sebesar 5 persen, maka lebih dari 4 ribu karyawan yang akan terdampak akibat keputusan tersebut.

"Kami terus menyelaraskan investasi kami dengan peluang pertumbuhan di masa depan," kata CEO Cisco Chuck Robbins dalam rilis pendapatan kuartal kedua perusahaan.

"Inovasi kami berada di pusat ekosistem yang semakin terhubung dan akan memainkan peran penting ketika pelanggan kami mengadopsi AI dan mengamankan organisasi mereka," imbuhnya.

Cisco mengindikasikan bahwa PHK akan dimulai tahun ini dan berlanjut hingga tahun depan. Namun, perusahaan memastikan akan memberikan pesangon dan tunjangan kepada seluruh karyawan terdampak, di mana anggaran yang disiapkan hampir US0 juta atau Rp12,48 triliun (asumsi kurs Rp15.600 per dolar AS).

Selain keputusan PHK, dalam pemaparan keuangan ini, Cisco mencatat pendapatan turun 6 persen sepanjang 2023 dan laba per saham juga turun 3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

Cisco menjadi perusahaan teknologi yang kesekian mengumumkan pengurangan tenaga kerja dalam beberapa bulan terakhir. Sebelumnya, Google, Amazon, PayPal dan Duolingo juga telah mengumumkan rencana PHK.

[Gambas:Video CNN]