erek erek 3d abjad bergambar

Kelahiran Kembali Pemenang Yang Mahakuasa

Okupansi Hotel Bali Diprediksi Naik Hingga 5 Persen Saat Libur Lebaran******

Wakil GubernurBali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati atau Cok Ace memproyeksi tingkat okupansi hotel di Bali akan naik 3 persen - 5 persen saat libur Lebaran 2023, meskipun ada wilayah yang kenaikannya bisa 20 persen seperti Kuta dan Nusa Dua.

Menurutnya, walaupun pada tahun lalu sudah mulai terlihat peningkatan tingkat keterisian hotel di Bali, namun kenaikannya tak terlalu signifikan.

"Biasanya kalau sebelum (covid-19), waktu Lebaran 2019 dan 2018, secara kewilayahan peningkatannya ada yang sampai 20 persen. Tetapi secara rata-rata di Bali, peningkatan tiga sampai lima persen," kata Cok Ace di Kantor DPRD Bali, Senin (3/4).

Kemudian, untuk di daerah Ubud, Kabupaten Gianyar, dan Candi Dasa, Kabupaten Karangasem, ia menyebut tingkat keterisian hotel sekitar 5 persen saat Idulfitri.

"Kalau Lebaran sebelumnya, menurut sebaran kewilayahan, Nusa Dua dan Kuta bisa meningkat 20 persen. Kalau Ubud, Candi Dasa, itu peningkatannya sekitar 5 persen," imbuhnya.

Ia berharap kunjungan wisatawan domestik pada libur Lebaran tahun ini meningkat. Pasalnya, saat ini kondisi ekonomi semakin baik dibandingkan saat pandemi.

"Mudah-mudahan sekarang kondisi domestik sekarang sudah makin bagus ekonominya. Kita berharap yang peningkatannya lebih tinggi saat Lebaran itu wisatawan domestik," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Matahari menerobos langit

Kemnaker Jelaskan Soal THR Driver Ojol Tidak Diatur dalam SE Menteri******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan perusahaan aplikasi transportasi online seperti Gojekdan Grab boleh memberikan insentif pengganti Tunjangan Hari Raya (THR) kepada mitra driver ojek online (ojol). Namun, kewajiban pemberian THR terhadap mitra tidak diatur dalam surat edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan. 

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan acuan THR adalah Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Aturan tersebut mengatur kewajiban perusahaan memberikan THR kepada pekerja yang mempunyai hubungan kerja, yakni dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

"Apabila perusahaan platform-nya akan memberikan THR, itu baik dan tidak dilarang. Pemberian THR-nya memang tidak masuk dalam pengaturan di SE Menaker karena ojek online bukan hubungan kerja konvensional, tapi kemitraan," kata Putri kepada CNNIndonesia.com, Selasa (4/4).

Sementara itu, Guru Besar Hukum Perburuhan Universitas Indonesia (UI) Aloysius Uwiyono mengatakan hubungan kemitraan memang bukan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, melainkan hubungan antara individu dengan individu.

"Jadi, masuk dalam kategori hubungan perdata pada umumnya. Sehingga tidak otomatis pemilik aplikasi memberikan THR, tetapi harus diperjanjikan lebih dahulu dengan pemilik aplikasi. Barulah mereka (mitra) mendapatkan THR," tuturnya.

Senada, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan THR untuk mitra kerja memang tidak perlu karena dapat disalahartikan menjadi ikatan. Namun, THR untuk mitra kerja boleh saja diberikan jika pengusaha berkenan.

Tak jauh beda, Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Airlangga Hadi Subhan menegaskan kemitraan tidak terdapat hubungan kerja. Pasalnya, suatu hubungan hukum menjadi hubungan kerja jika memenuhi tiga unsur, yaitu pekerjaan, perintah, dan upah.

"Jika hubungan kemitraan tersebut tidak terdapat hubungan kerja, maka hak-hak normatif dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja bukan merupakan kewajiban pengusaha. Sehingga kewajiban THR juga bukan suatu keharusan bagi hubungan kemitraan tersebut," ungkap Hadi.

Meski tidak ada kewajiban hukum, Hadi mengatakan sepatutnya pengusaha memberikan THR atau hal sejenis kepada mitranya atas dasar kewajiban moral. Namun, pemberian insentif pengganti THR ini harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing hubungan kemitraan tersebut.

CNNIndonesia.comberupaya menghubungi Chief Corporate Affairs Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Nila Marita dan PR Manager GrabBike Dewi Nuraini untuk menanggapi imbauan Kemnaker soal insentif pengganti THR. Namun, keduanya belum merespons.

[Gambas:Video CNN]

Catatan redaksi: judul diubah pada Selasa pukul 22.00 setelah narasumber meralat pernyataannya. Semula berjudul Kemnaker Imbau Gojek Dkk Beri Insentif Pengganti THR ke Ojol

Tentara Pembebasan Alien

Syarat Baru Erick Buat Komisaris BUMN: Punya NPWP dan Taat Pajak******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir punya syarat baru bagi calon komisaris perusahaan pelat merah, yakni harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan taat pajak.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Beleid ini resmi ditetapkan pada 20 Maret 2023 dan mencabut beberapa aturan sebelumnya.

"Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir," tulis Pasal 18 ayat 1 huruf G beleid tersebut, dikutip Rabu (5/4).

Revisi pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara juga tidak mencantumkan syarat NPWP dan taat pajak bagi calon komisaris BUMN.

Selain itu, syarat baru lainnya bagi calon komisaris BUMN tertuang dalam Pasal 18 ayat 1 huruf C Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 yang berbunyi:

Kemudian, di Pasal 18 ayat huruf E muncul aturan baru yang menyebut bahwa calon komisaris BUMN tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota dewan komisaris.

"Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/anak perusahaan yang bersangkutan," tulis beleid tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Xianchi

Hasil Audit Dana Pensiun BUMN Bermasalah Diumumkan Setelah Lebaran******

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mengumumkan hasil audit tata keloladana pensiun(dapen) BUMN yang bermasalah setelah Lebaran 2023.

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menuturkan pihaknya masih akan mengukur berapa kekurangan dari dana pensiun itu, serta menganalisa penyebab aset yang menurun.

"Mau kami umumkan setelah Lebaran, agak tertunda sedikit. Tadinya mau (diumumkan) akhir April," ujar  di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/4).

Ia tengah menunggu hasil audit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini menyelidiki tata kelola dana pensiun BUMN yang bermasalah.

"Kita tunggu KPK, sama seperti ketika kita waktu memberikan pada Kejaksaan. Ternyata setelah Kejaksaan memproses, yang kami pun habis itu tidak tahu, agak suprise-surprisejuga akibatnya," kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga pada awal Februari lalu.

Kementerian BUMN akan memperketat pengelolaan dana pensiun BUMN. Selama ini, direksi BUMN tak ikut serta dalam mengambil keputusan investasi. Ke depan, direksi BUMN akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan investasi dana pensiun.

"Ini kita melibatkan direktur keuangan dan direktur HC, yang ada di masing-masing BUMN untuk ke depannya dalam penentuan apakah ok, nggak ok terhadap investasi. Ini yang kita lagi godok," imbuh Arya.

Menurutnya, yang selama ini mengelola uang pensiunan pegawai BUMN bukanlah ahli investasi.

"Kita tahu juga, maaf gitu ya, dapen (dana pensiun) ini kan itu banyak diisi sama pensiunan, yang memang bukan ahli juga dalam investasi. Dulu itu, dulu kita tahu pensiun nggak punya kerjaan, (jadinya) di dapen," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Petualangan animasi domestik

Tiket Kereta Daop 8 Surabaya Terjual 64 Persen, Sumut Sisa 100 Ribu******

Tiket kereta api di masa mudik Lebaran 2023di KAI Daop 8 Surabaya baru terjual 380.950 tiket atau 64 persen. Adapun total tiket mudikyang disediakan sebanyak 591.521 tiket.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif mengatakan jumlah tersebut akan bertambah karena pemesanan tiket masih terus berlangsung via online.

"KAI berharap masyarakat dapat merencanakan perjalanannya dengan baik, karena tiket KA masa Angkutan Lebaran masih tersedia," kata Luqman di Surabaya, Rabu (5/4).

Kapasitas tempat duduk yang disediakan sebanyak 591.521 kursi, dengan rincian 487.687 tempat duduk KA reguler dan 103.884 tempat duduk KA tambahan.

"Kota tujuan favorit sejauh ini Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang, Jember dan Banyuwangi," ujarnya.

KA jarak jauh yang telah ramai dipesan di antaranya KA Airlangga relasi Surabaya Pasar Turi-Pasar Senen PP dan KA Pasundan relasi Surabaya Gubeng-Kiaracondong PP.

Kemudian, KA Sritanjung relasi Surabaya Gubeng tujuan Ketapang dan Lempuyangan PP, KA Gumarang relasi Surabaya Pasar Turi-Pasar Senen PP, serta KA Matarmaja relasi Malang- Pasar Senen PP.

Lihat Juga : Besaran Pesangon-Tambahan THR Bagi 1.163 Buruh Korban PHK Pabrik Puma

Tiket kereta mudik di Sumut masih tersedia 102 ribu kursi

Kereta mudik di Sumatra Utara (Sumut) juga masih tersedia banyak untuk masa angkutan Lebaran 2023 yang berlangsung pada 12 April hingga 3 Mei 2023 atau selama 22 hari.

PT KAI Divre I Sumut menyediakan sebanyak 270.707 tiket yang terbagi menjadi 124.150 tiket untuk KA jarak jauh, serta 146.557 tiket KA lokal.

Manager Humas PT KAI Divre I Sumut Anwar Solikhin mengatakan sejak pemesanan dibuka pada 26 Februari lalu, terpantau pemesanan tertinggi adalah untuk tanggal keberangkatan 20 April. Di tanggal ini, terjual hingga 2.629 tiket untuk KA jarak jauh.

"Secara total, sampai hari ini terdapat 21.181 tiket Lebaran KA jarak jauh yang sudah terjual di wilayah Divre I Sumut atau 19 persen tiket yang terjual," kata Anwar Solikhin melalui keterangan resmi, Rabu (5/4).

Melihat data tiket yang sudah terjual, masih tersedia sekitar 102 ribu kursi untuk KA jarak jauh. Anwar mengimbau para pelanggan untuk memesan tiket Lebaran jauh-jauh hari agar tidak kehabisan.

"Pemesanan tiket lebaran bisa dilakukan melalui aplikasi KAI Access, website kai.id, serta seluruh channelresmi penjualan tiket KAI lainnya," jelas

Pada masa angkutan lebaran nanti, PT KAI Divre I Sumut akan mengoperasikan 38 kereta dengan rincian 14 KA jarak jauh dan 24 kereta Lokal. Berikut detail KA yang beroperasi di masa angkutan lebaran wilayah Divre I Sumut:

KA Jarak Jauh
- KA Sribilah Utama (Medan-Rantauprapat PP): 6 KA
- KA Sribilah Premium (Medan Rantauprapat PP): 2 KA
- KA Putri Deli (Medan-Tanjung Balai PP): 6 KA

KA Lokal
- KA Siantar Ekspress (Medan-Siantar PP): 2 KA
- KA Srilelawangsa (Medan Binjai-Kualabingai PP): 20 KA
- KA Datuk Belambangan (Tebing Tinggi - Lalang PP): 2 KA

Saat ini, PT KAI masih menerapkan aturan naik kereta api sesuai SE Kementerian Perhubungan No 84 Th 2022 dan SE Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/II/3984/2022 sejak 19 Desember 2022. Aturan ini mewajibkan para pelanggan KA jarak jauh yang berusia 18 tahun ke atas sudah menerima vaksin ketiga (booster).

"Kami menekankan kepada seluruh calon pelanggan untuk membaca serta memahami syarat dan ketentuan naik kereta api yang otomatis muncul dan harus disetujui oleh calon pelanggan pada saat pembelian tiket," tambah Anwar.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Budidaya Perkotaan

Anak Buah Erick Respons Soal Hasil Audit BPKP Tak Restui Impor KRL******

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga buka suara soal hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang secara garis besar tidak merekomendasikan impor KRL bekas dari Jepang.

Imbas hal itu, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi memastikan pemerintah belum mau menuruti keinginan PT KCI untuk mengimpor KRL bekas Jepang guna memenuhi kebutuhan armada yang akan dipensiunkan.

Arya mengatakan saat ini pihaknya masih mendiskusikan hal-hal yang menjadi kebutuhan. Pihaknya pun berjanji akan mencari solusi terbaik.

Saat ditanya apakah KCI akan membatalkan impor KRL dari Jepang, Arya belum bisa menjawab secara gamblang. Namun, pihaknya bersama para pemangku kepentingan akan mencari solusi yang terbaik.

Adapun solusi-solusi itu, kata Arya, bisa berupa memberdayakan KRL kereta yang sudah ada dan memperbaikinya.

"Tetap menjaga aspek keselamatan karena transportasi yang utama itu adalah faktor keselamatan," imbuhnya.

Arya menambahkan perlu diskusi lebih lanjut bersama Kementerian Perhubungan dan Kemenko Marves. Menurutnya, apapun keputusan yang akan diambil kelak, hasil audit BPKP akan tetap menjadi acuan.

"Yang penting solusinya, bagaimana supaya selesaikan dengan baik. Rekomendasi BPKP tetap jadi acuan. Kemudian kondisi yang ada juga jadi acuan," ucap Arya.

Dalam kesempatan terpisah, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengungkapkan hasil audit BPKP memberikan beberapa pertimbangan kepada pemerintah soal isu impor KRL bekas yang diinginkan PT KCI.

Pertama,impor KRL bekas dipandang tidak mendukung perkembangan industri perkeretaapian nasional.

Kedua,Kemendag telah memberikan tanggapan bahwa permohonan dispensasi impor KRL bekas Jepang demi memenuhi kebutuhan armada KRL tidak dapat dipertimbangkan karena fokus pemerintah adalah produk dalam negeri dan substitusi impor.

Ketiga,impor KRL kurang tepat, karena ada beberapa unit sarana yang bisa dioptimalkan.

"Dari BPKP menemukan seperti itu," katanya kepada wartawan Kamis (6/4).

Keempat,terkait estimasi biaya menyangkut pengadaan dari Japan Railway yang dibayarkan. Ia mengatakan hasil audit BPKP menunjukkan terkait biaya kewajaran handlingdan transportasi dari Jepang ke Indonesia yang diajukan KCI tidak dapat diyakini kewajarannya karena pengangkutan harus menggunakan kapal kargo.

Atas hasil audit BPKP itu, Seto mengatakan jajaran eselon 1 Kemenko Marinves langsung menggelar pertemuan. Hasil pertemuan; meminta PT KCI melakukan peninjauan kembali atas operasi dan sarana yang ada saat ini.

"Kami meminta dilakukan retrofit atas sarana yang saat ini ada dan akan pensiun. Saat ini tidak direkomendasikan untuk melakukan impor. Dari hasil review BPKP sudah cukup jelas, kita akan mengacu pada hasil reviu," katanya.

PT KCI berkeinginan untuk mengimpor KRL bekas Jepang. Hal itu dilakukan untuk menggantikan armada yang dipensiunkan pada tahun ini dan tahun depan.

KCI sebenarnya sudah berupaya mencari pengganti armada tersebut dengan memesan ke Inka. Tapi, Inka belum bisa memenuhi permintaan sesuai yang diinginkan PT KCI.

[Gambas:Video CNN]