slot gampang menang terpercaya

Menyaksikan Bintang di Era Pertama

gacor 88 slot

Berpolitik sehat untuk mewujudkan ekonomi inklusif di Indonesia******

Jakarta (ANTARA) - Keengganan seseorang untuk terjun ke dunia politik kerap kali disebabkan citra berpolitik yang cenderung hanya ingin berkuasa.

Padahal terlibat dalam berbagai aktivitas politik secara positif justru akan membuat seseorang memiliki peluang yang lebih besar untuk membuat perubahan dan berkontribusi lebih banyak kepada bangsa ini.

Salah seorang sahabat Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib, pernah mengatakan bahwa kezaliman akan terus berlanjut, bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik.

Maka kemudian sangat ideal apabila dunia politik, khususnya di Indonesia, ini dipenuhi oleh orang-orang baik dengan cara-cara yang santun dan beretika hingga pada akhirnya mewujudkan ekonomi inklusif dan masyarakat yang madani.

Dunia politik Indonesia kini semakin dinamis dengan semakin antusiasnya anak-anak muda untuk terjun ke dalamnya.

Hal ini ibarat pedang bermata dua, ketika politik menawarkan sebuah pengalaman dan banyak pelajaran yang berharga, namun di sisi lain politik menawarkan kenikmatan memiliki kewenangan dan kekuasaan.

Sehingga pada dasarnya bahwa berpolitik memerlukan kedewasaan dalam bersikap dan berpikir karena ada anggapan bahwa politik itu "kejam", tak mengenal teman, saudara, bahkan ibu kandung, karena teman sejati hanyalah kepentingan.

Karena itu, terjunnya anak-anak muda ke dunia politik menjadi ujian, sekaligus anugerah tersendiri bagi kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

Anak-anak muda berpolitik dituntut untuk lebih dalam dan lebih cepat memahami model-model perpolitikan, sehingga mampu mengejar sejawat atau seniornya agar bisa memperjuangkan konstituen dan lebih luas lagi rakyat.

Mereka harus benar-benar matang untuk memahami berpolitik yang inklusif dan bukan ekslusif karena model politik yang eksklusif dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi nasional.

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas mengatakan Indonesia memiliki pekerjaan rumah untuk mempertahankan, bahkan meningkatkan kualitas demokrasi, sehingga pada akhirnya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di berbagai posisi penting pemerintahan dapat dihilangkan.

Sirojudin dalam analisisnya menilai Indonesia jangan sampai terjebak dalam sistem politik yang eksklusif, termasuk di dalamnya politik dinasti, karena ini tidak memberi ruang untuk kepercayaan dan kompetisi yang terbuka serta adil bagi semua warga negara.

Selain itu, Indonesia juga harus mampu menghindarkan diri dari praktik ekonomi ekstraktif yang dikelola oleh klien atau kroni politik.

Sebagai contoh, Presiden Jokowi menekankan pentingnya industrialisasi, kebijakan impor beras yang yang dilakukan untuk menutup kekurangan pasokan dalam jangka pendek. Pilihan kebijakan ini diharapkan tidak mendatangkan dampak ikutan yang merugikan.

Langkah atau kebijakan tersebut dapat terkawal dengan baik apabila kader-kader politikus dan birokrat dalam pemerintahan memiliki sikap negarawan dan integritas yang kuat.

Dengan demikian, output ekonomi Indonesia yang dipasarkan ke luar negeri tidak semata berasal dari industri ekstraktif dengan para pemain yang terbatas, melainkan dari industri kreatif yang melibatkan sumber daya manusia secara masif.


Integritas politik

Direktur Negarawan Center Johan Silalahi, pada sebuah kesempatan mengatakan saat ini semakin mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap Pemerintahan Presiden Jokowi, misalnya terkait kecenderungan pada bukan semata kritik atas kinerja, melainkan lebih banyak pada anggapan praktik politik dinasti serta koalisinya dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan berdemokrasi di Indonesia sejatinya semakin terbuka, sehingga kontrol atas jalannya pemerintahan dapat dilakukan secara langsung oleh masyarakat.

Masyarakat semakin memahami apa yang bisa menghambat masa depan demokrasi dan ekonomi Indonesia. Masyarakat juga menjadi kontrol bagi praktik-praktik berpolitik yang memunculkan risiko besar terhadap integritas politik dan keadilan sosial di Indonesia.

Bagi Johan, bergabungnya Prabowo ke dalam pemerintahan pada awalnya dianggap untuk kepentingan persatuan bangsa, namun koalisi tersebut kini justru dipandang sebagai strategi untuk memperkuat kekuasaan politik.

Pada saat bersamaan masyarakat memiliki respons yang beragam atas hal tersebut, sesuai dengan pandangan politiknya masing-masing.

Merujuk pada pandangan mengenai negara gagal yang digambarkan oleh ekonom Daron Acemoglu dan ilmuwan politik James A. Robinson, Johan mengatakan bahwa demokrasi adalah indikator untuk menjadi negara maju, karena keterbukaan dalam negara demokrasi mencakup keterbukaan dalam bidang ekonomi.

Karena itu kontrol masyarakat sangat penting agar pemerintahan berjalan secara bersih, transparan, dan berintegritas sehingga tidak justru terjadi krisis politik yang bisa menjadi ancaman bagi kehidupan perekonomian.

Dalam pandangan mengenai negara gagal, semakin otoriter pemerintahan, maka akan semakin miskin dan suram masa depan negara itu.

Hal ini ditekankannya jangan sampai terjadi di Indonesia agar kehidupan bernegara, berdemokrasi, dan berekonomi tetap berjalan dengan baik.

Tahun politik ini merupakan momentum yang baik bagi masyarakat di Tanah Air untuk menggunakan hak politiknya, sehingga memiliki kontribusi nyata untuk bangsa ini.

Kontribusi itu, terutama dalam memilih calon pemimpin bangsa ini, sehingga kelak terpilih para pemimpin yang memiliki rekam jejak "governance" yang baik.

Sebab pilihan yang tepat akan menjamin masa depan demokrasi dan ekonomi Indonesia yang lebih cerah, masyarakat yang lebih inklusif dan semakin dewasa dalam berpolitik.

Semua menyadari bahwa kebijakan politik sangat berpengaruh terhadap kelangsungan ekonomi, maka diperlukan keputusan politik untuk menentukan, misalnya kebijakan fiskal yang bijaksana, kebijakan moneter yang seimbang, kebijakan regulasi yang kondusif, dan kebijakan investasi yang menguntungkan, sehingga terdukung faktor-faktor penting yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Dengan kebijakan politik yang tepat dan terintegrasi dari para pemimpin bangsa yang berintegritas tinggi, maka Indonesia akan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkat kesejahteraan masyarakatnya.

 

Copyright © ANTARA 2024

Daftar tugas semua hal waktu dan ruang

slot yang gacor

KCIC terapkan tarif dinamis untuk Kereta Cepat Whoosh mulai 3 Februari******

Dalam skema baru ini dimungkinkan dalam satu hari terdapat beberapa tarif yang berbeda untuk perjalanan Whoosh

Bandung (ANTARA) - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menerapkan skema “dynamic pricing” atau tarif dinamis untuk perjalanan Kereta Cepat Whoosh yang lebih fleksibel mulai keberangkatan 3 Februari 2024.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa dalam keterangannya yang diterima di Bandung, Senin, mengatakan penerapan skema tarif dinamis ini memungkinkan penumpang mendapatkan tiket Kereta Cepat Whoosh dengan harga yang lebih hemat bila melakukan perjalanan di waktu tertentu.

“Dalam skema baru ini dimungkinkan dalam satu hari terdapat beberapa tarif yang berbeda untuk perjalanan Whoosh," kata Eva.

Eva menjelaskan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan tarif dinamis diantaranya jam sibuk atau jam non sibuk, momen liburan atau non liburan hingga pada hari kerja ataupun akhir pekan.

Ia menambahkan pada jam sibuk akan ditawarkan tarif yang lebih tinggi, sebaliknya pada di luar jam sibuk tentunya akan ditawarkan tarif yang lebih murah.

“Penumpang diberi alternatif perjalanan dengan tarif yang berbeda-beda menyesuaikan dengan kebutuhan, keinginan dan daya belinya,” kata dia.

Dia menyebut tarif yang akan diberlakukan nanti untuk kelas premium ekonomi berkisar mulai dari Rp150.000, Rp175.000, Rp200.000, Rp225.000, hingga Rp250.000.

Menurut dia, tarif dinamis ini akan memberikan nilai tambah bagi penumpang. Adanya fleksibilitas harga diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih baik kepada masyarakat.

“Penerapan tarif dinamis ini akan terus dipantau dan dievaluasi agar dapat terus sesuai dengan kebutuhan penumpang dan operasional Whoosh,” katanya.

Masyarakat yang ingin menggunakan Whoosh dapat melakukan pemesanan melalui saluran resmi seperti aplikasi Whoosh, situs ticket.kcic.co.id, Ticket Vending Machine dan Loket resmi di stasiun serta aplikasi mitra seperti Access by KAI, Livin by Mandiri, BRImo, dan BNI Mobile Banking.

Adapun hingga 27 Januari 2024, sebanyak 1,4 juta orang yang menggunakan Keret Cepat Whoosh untuk melakukan mobilitas Jakarta-Bandung dan sebaliknya. Saat ini rata-rata okupansi berkisar sekitar 60 hingga 80 persen.

Baca juga: KCIC buka lowongan kerja pada 16 posisi bagi lulusan D3 sampai sarjana
Baca juga: KCIC beri pelatihan masinis Indonesia untuk operasional kereta cepat
Baca juga: KCIC targetkan layani 31 ribu penumpang per hari pada 2024
 

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Mall League of Legends dari Dunia Lain

jam gacor kakek zeus hari ini

Permintaan dompet tenun Badui diminati konsumen hingga tembus Bali******

Lebak (ANTARA) - Permintaan kerajinan dompet tenun Badui di Kabupaten Lebak, Banten diminati konsumen hingga menembus Provinsi Bali, karena memiliki keunikan dari warna dan motif khas adat setempat. "Kita cukup terbantu memasarkan produk dompet tenun khas Badui melalui media sosial," kata Yahya (55) seorang pelaku UMKM kerajinan dompet tenun di Kampung Bangkalok Kabupaten Lebak, Minggu. Produksi dompet tenun Badui itu menggunakan bahan baku tenun khas masyarakat adat setempat, sehingga diminati konsumen. Permintaan konsumen, selain Jakarta dan daerah lainnya di Jawa Barat juga menembus Provinsi Bali. Selama ini, dirinya memasarkan dompet tersebut melalui media sosial. Pemasaran melalui media sosial itu cukup membantu untuk menghasilkan omzet pendapatan dan menggulirkan perekonomian masyarakat. Selain itu juga produksi dompet tenun Badui dipasarkan di kawasan wisatawan seba budaya Badui. Harga dompet tenun Badui dijual rata-rata Rp480 ribu per lusin atau 12 unit dompet. "Kami bisa menjual 50 lusin per pekan dengan pendapatan Rp24 juta," katanya. Jali (60) seorang pedagang dompet tenun Badui mengatakan banyak konsumen membeli dompet tenun Badui dari wisatawan seba budaya Badui di kawasan pemukiman tanah hak Ulayat Adat. Keunggulan dompet tenun itu, selain motif warnanya cukup indah dan bagus juga bahannya sangat lembut dan tidak kasar. "Konsumen lebih nyaman membawa dompet tenun itu," katanya. Sementara itu, Sekertaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Lebak, Imam Suangsa mengatakan pemerintah daerah hingga kini memfasilitasi untuk mempromosikan perajin dompet tenun Badui karena dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Selain itu juga pihaknya menargetkan semua pelaku UMKM wajib masuk ekosistem digital. Kelebihan ekosistem digital itu, karena pemasarannya bisa menembus pasar domestik dan mancanegara.

Baca juga: Produksi dompet di Lebak Banten menumbuhkan ekonomi pedesaan

Baca juga: Perajin kerai di Lebak mampu atasi pengangguran dan kemiskinan  
  "Kami meyakini dengan masuk ekosistem digital itu dipastikan UMKM tumbuh dan berkembang, sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat juga mampu mengatasi kemiskinan," kata Imam. Berdasarkan jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Lebak yang menerima bantuan dari pemerintah tercatat ada 117.269 unit usaha dan sebagian besar bergerak di bidang perdagangan dan kerajinan bambu, dompet, kain batik, serta aneka makanan kuliner. “Kami mendorong ke depan semua pelaku UMKM dapat memanfaatkan platform daring secara online karena sangat membantu omzet pendapatan," katanya menjelaskan.

Pewarta: Mansyur suryana
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan melalui kemalangan

piala slot 123

IPB dampingi Unipa wujudkan transformasi perguruan tinggi berkualitas******

Manokwari (ANTARA) - IPB University melakukan pendampingan pada Universitas Papua (Unipa) untuk mewujudkan transformasi perguruan tinggi di Tanah Papua yang semakin berkualitas.

"Unipa merupakan satu dari sekian kampus di Indonesia yang dibina oleh IPB," kata Rektor IPB University Prof Dr Arif Satria di Manokwari, Papua Barat, Selasa.

Menurut dia, tujuan kerja sama dua lembaga pendidikan tinggi tersebut akan tercapai bilamana ditopang oleh semangat dan tekad yang kuat dari seluruh sivitas akademika Unipa.

Transformasi Unipa, kata dia, tidak hanya memberikan dampak bagi internal lembaga pendidikan, melainkan juga konsep pengembangan sumber daya manusia Papua.

"Tidak ada perubahan yang dicapai jika hanya bertahan dengan kondisi dan situasi yang ada. Harus ada tekad untuk bertransformasi," ucap Arif.

Baca juga: Unipa serius impelementasikan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Dia menjelaskan kebulatan tekad dalam merealisasikan transformasi perguruan tinggi sangat relevan dengan tiga faktor utama internal yaitu visi, strategi, dan eksekusi atau pelaksanaan.

Oleh karena itu, Unipa harus memiliki visi sebagai acuan kemudian didukung dengan strategi dalam melaksanakan komitmen mencapai perubahan sesuai perkembangan zaman.

"Secara internal, Unipa harus punya visi, strategi, dan eksekusi yang terukur," kata Arif.

Selain itu, kata dia, ada sejumlah faktor eksternal yang sangat memengaruhi transformasi perguruan tinggi di Indonesia, seperti perubahan global dan era baru.

Contoh perubahan global yang nyata dan sementara dihadapi adalah perubahan iklim, revolusi industri 4.0, pandemi COVID-19, dan konflik (peperangan) di berbagai belahan dunia.

"Perubahan itu berdampak langsung terhadap kondisi sosial perekonomian global," ujar Arif.

Baca juga: Kemendikbudristek dorong Unpatti untuk transformasi perguruan tinggi

Ia menuturkan seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Indonesia harus melakukan transformasi agar mampu beradaptasi pada perubahan global yang terjadi.

Dengan demikian, pendampingan transformasi akan menempatkan Unipa sebagai perguruan tinggi yang andal dan berdaya saing hingga masa mendatang.

"IPB selalu ada, dan siap menopang Unipa agar lebih unggul di Tanah Papua ke depannya," tutur Arif.

Rektor Unipa Dr Meki Sagrim menjelaskan kerja sama dengan IPB sudah terjalin sejak Unipa masih berstatus Fakultas Pertanian Universitas Cendrawasih (Uncen).

Seiring waktu atau tepatnya tahun 2000, Faperta Uncen resmi menjadi kampus otonom yang kemudian berganti nama menjadi Unipa.

"Kerja sama terjalin puluhan tahun silam melalui dosen ahli pertanian dari IPB yang datang mengajar mahasiswa Faperta di Manokwari kala itu," ujar Meki.

Baca juga: Akademisi: Transformasi pendidikan tinggi mampu ciptakan SDM unggul

Ia mengapresiasi respons positif IPB yang senantiasa menjalin keberlanjutan kerja sama dengan Unipa untuk mencapai transformasi perguruan tinggi yang mandiri dan unggul.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Dewa Abadi

elang win situs slot

KPK sidangkan Pj. Bupati Sorong Yan Piet Mosso di PN Tipikor Manokwari******

Jakarta (ANTARA) - Tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi dijadwalkan menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi dengan terdakwa Penjabat Bupati Sorong nonaktif Yan Piet Mosso di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, Papua Barat, Rabu (31/1).

"Persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan dari tim jaksa KPK dengan terdakwa Yan Piet Mosso dan kawan-kawan diselenggarakan pada Rabu (31/1) di Pengadilan Tipikor pada PN Manokwari," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ali menerangkan para terdakwa akan dihadirkan dalam sidang perdana tersebut secara daring.

"Informasi yang kami terima, para terdakwa akan dihadirkan secara daring karena saat ini tempat penahanannya masih berada di Rutan KPK," ujarnya.

Tim jaksa KPK mendakwa para terdakwa bersama-sama memberikan suap ratusan juta rupiah kepada tim pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat untuk pengondisian temuan audit di Kabupaten Sorong.

Baca juga: KPK benarkan OTT lima orang di Sorong

Pada 14 November 2023, KPK menahan dan menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi suap pengondisian temuan pemeriksaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.

Enam orang tersangka tersebut ialah Yan Piet Mosso (YPM), Kepala BPKAD Kabupaten Sorong Efer Segidifat (ES), Staf BPKAD Kabupaten Sorong Maniel Syatfle (MS), Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat Patrice Lumumba Sihombing (PLS), Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat Abu Hanifa (AB), dan Ketua Tim Pemeriksa David Patasaung (DP).

Konstruksi perkara dugaan korupsi tersebut berawal saat BPK hendak melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

Sebagai tindak lanjut, salah satu pimpinan BPK menerbitkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang lingkup pemeriksaannya di luar keuangan dan pemeriksaan kinerja.

Baca juga: KPK amankan sejumlah uang saat OTT di Sorong

Dalam surat tugas tersebut, komposisi personelnya adalah Patrice Lumumba Sihombing selaku penanggung jawab, Abu Hanifa selaku pengendali teknis, dan David Patasaung selaku ketua tim.

Mereka ditunjuk melakukan pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah tahun anggaran 2022 dan 2023 di Pemkab Sorong dan instansi terkait lainnya, termasuk Pemprov Papua Barat Daya.

Dari hasil temuan pemeriksaan PDTT di Provinsi Papua Barat Daya, khususnya di Kabupaten Sorong, diperoleh beberapa laporan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga: KPK tahan enam tersangka suap di Pemkab Sorong

Atas temuan dimaksud, sekitar bulan Agustus 2023, mulai terjalin rangkaian komunikasi antara Efer Segidifat dan Maniel Syatfle, sebagai representasi dari Yan Mosso, dengan Abu Hanifa dan David Patasaung yang juga sebagai representasi dari Patrice.

Dalam komunikasi tersebut, direncanakan akan dilakukan pemberian sejumlah uang agar temuan dari tim pemeriksa BPK menjadi tidak ada. Penyerahan uang dilakukan secara bertahap dengan lokasi yang berpindah-pindah, di antaranya suatu hotel di Sorong.

Tersangka YPM, ES, dan MS sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Kemudian, tersangka PLS, AH, dan DP sebagai pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Baca juga: KPK segel ruangan Kepala BPK Papua Barat di Manokwari
Baca juga: KPK periksa pegawai BPK terkait kasus korupsi Pj Bupati Sorong

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Istri saya adalah seorang kepala suku

shopee yang bisa menghasilkan uang

Soal putusan praperadilan Eddy Hiariej, KPK: Itu koreksi formil******

Jakarta (ANTARA) - Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas gugatan praperadilan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej adalah bentuk koreksi formil.

"Ingin kami sampaikan bahwa praperadilan itu satu bentuk koreksi formil, ya," kata Nawawi saat ditemui di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Rabu.

Nawawi mengatakan KPK masih akan merapatkan putusan praperadilan tersebut bersama tim Biro Hukum yang mewakili KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta jajaran Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi, khususnya satgas yang menangani perkara tersebut.

"Kita akan lihat aspek formil mana yang dianggap keliru," ucap Nawawi.

Baca juga: PN Jaksel putuskan penetapan tersangka Eddy Hiariej tidak sah

Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa KPK akan mempelajari putusan praperadilan Eddy Hiariej lebih lanjut untuk menentukan langkah hukum berikutnya.

"Namun demikian KPK akan menunggu risalah putusan lengkap sidang praperadilan ini lebih dahulu,” kata Ali dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (30/1).

Menurut Ali, KPK dalam menetapkan Eddy sebagai tersangka telah mematuhi prinsip adanya dua alat bukti. Ia juga menyebut putusan praperadilan adalah menyangkut sisi formil, bukan materi pokok perkara Eddy.

"Objek sidang praperadilan ini hanya menyangkut sisi syarat formil, sehingga tentu tidak menyangkut substansi atau materi pokok perkaranya," kata Ali.

Baca juga: Menkumham respons putusan PN Jaksel terkait Eddy Hiariej

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Estiono memutuskan penetapan tersangka atas mantan Eddy Hiariej oleh KPK adalah tidak sah. Hal itu diputuskan dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (30/1).

"Menyatakan penetapan tersangka oleh termohon (KPK), sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP terhadap pemohon (Eddy Hiariej) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Estiono.

Baca juga: KPK sebut Wamenkumham Eddy tersangka kasus dugaan suap

Dengan demikian, penetapan tersangka terhadap Eddy Hiariej dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tanpa melalui prosedur di Kemenkumham tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Dalam eksepsi, menyatakan eksepsi termohon tidak dapat diterima," ujar Estiono.

Eddy Hiariej merupakan salah seorang tersangka yang ditetapkan penyidik KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tanpa melalui prosedur di Kementerian Hukum dan HAM.

Selain Eddy Hiariej, tersangka lainnya adalah pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM) dan asisten pribadi EOSH Yogi Arie Rukmana (YAR). Sementara itu, seorang lainnya yakni Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan (HH) telah ditahan oleh komisi antirasuah.

Baca juga: KPK periksa tiga saksi soal pemberian suap ke Eddy Hiariej
Baca juga: KPK optimistis praperadilan Eddy Hiariej ditolak hakim PN Jaksel
Baca juga: Eddy Hiariej ajukan praperadilan terkait penetapan tersangka oleh KPK

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024