link situs judi slot online

Cerita Aneh dari Azeroth

IHSG Loyo ke 7.053 di Akhir Pekan******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 7.053 pada Jumat (25/11).  Indeks saham melemah 27.365 poin atau minus 0,39 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10.070 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 24.006 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 189 saham menguat, 320 terkoreksi, dan 195 lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia cenderung melemah. Tercatat Nikkei 225 di Jepang merosot 0,35 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong turun 0,57 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan ikut turun 0,14 persen.

Sementara, bursa saham Eropa terpantau dominan menguat. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris naik 0,02 persen, indeks CAC 40 di Prancis menguat 0,42 persen, dan indeks DAX di Jerman menguat 0,78 persen.

Beralih ke bursa Amerika juga tampak menguat. Indeks S&P 500 naik 0,59 persen, indeks NYSE Composite bertambah 0,41 persen, dan indeks NASDAQ Composite menguat 0,99 persen.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Pertarungan

Buruh Sebut Pengusaha DKI Jakarta Pecah Suara Soal Kenaikan UMP 2023******

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan para pengusaha di wilayah DKI Jakarta pecah suara terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023.

Menurutnya, ada dua kubu pengusaha terkait dengan besaran kenaikan UMP 2023 bagi pekerja di DKI Jakarta. Pertama usulan dari Apindo naik sebesar 2,62 persen menjadi Rp4.763.293 per bulan.

Versi Apindo dikatakan masih menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021. Padahal, pemerintah sudah mengganti perhitungan UMP 2023 menggunakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022.

Kedua, usulan dari Kadin Indonesia UMP 2023 DKI Jakarta bisa naik sebesar 5,11 persen menjadi Rp4.879.053 per bulan. Hal tersebut pun diapresiasi oleh buruh karena dinilai lebih baik dibandingkan Apindo dalam pengupahan.

"Di sini terlihat, Kadin lebih memahami dunia usaha, yakni usaha akan berkembang kalau daya beli naik. Dari sini kelihatan, siapa yang selama ini mengeksploitasi upah buruh. Di mana Apindo maunya upah murah," jelasnya.

Meski demikian, buruh DKI Jakarta tetap tidak mau kenaikan upah berdasarkan usulan kedua pengusaha tersebut. Buruh menuntut kenaikan UMP 2023 DKI Jakarta sebesar 10,55 persen.

"Partai Buruh dan organisasi Serikat Buruh meminta Pejabat Gubernur DKI mengabulkan usulan serikat pekerja yaitu (UMP 2023 naik) 10,55 persen karena sangat realistis berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi," tegasnya.

Sementara itu, CNNIndonesia.comtelah menghubungi Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang melalui pesan singkat untuk meminta penjelasan soal perpecahan suara tersebut. Namun, hingga berita ini diturunkan Sarman belum merespons.

[Gambas:Video CNN]

ketika pahlawan itu datang

Pebisnis soal Imbauan Kemnaker PHK Jalan Terakhir: Tolong Pahami Juga******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menuntut pemerintah mempersiapkan bantuan sosialbagi masyarakat. Hal ini merupakan respons atas imbauan pemerintah yang meminta pengusaha agar menjadikan PHKsebagai langkah terakhir.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Anton J Supit meminta pemerintah agar tidak membebankan seluruhnya kepada pengusaha. Ia menyebut tanpa imbauan yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pun, pengusaha sudah memiliki ikatan emosional dengan para pekerjanya.

"Tanpa diimbau kita tahu, itu hubungan emosional kita dengan pekerja sudah seperti keluarga. Tanpa diimbau pun kita paham, tapi tolong pemerintah pahami juga, supaya bantuan-bantuan sosial dipikirkan juga," kata Anton saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (25/11).

Menurutnya, bantuan serupa bisa dilakukan di Indonesia untuk menjaga daya beli masyarakat.

"Kita tahu lah kesusahan buruh, tapi nggak bisa semua dibebankan ke pengusaha. Kalau semua dibebankan (ke pengusaha), sudah tidak ada pekerjaan di dalam pabrik, terus ditambah kenaikan (UMP) yang cukup memberatkan, ya gimana kita kan nggak bisa tahan terus," tuturnya.

Lebih jauh, Anton mengaku pengusaha yang melakukan PHK berarti gagal dalam menjalankan bisnis. Meski demikian, ia menuntut pemerintah untuk ambil peran lewat pemberian insentif.

"Artinya kalo sampe PHK artinya kita gagal dalam arti menjalankan bisnis. Tetapi kalau ordernya menurun sampai dengan 50 persen, dan kita harus membayar keseluruhan pekerja yang puluhan ribu, atau ribuan, itu pun kita tidak sanggup," tegasnya.

Diketahui, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri mendorong pengusaha dan pekerja/buruh untuk terus melakukan dialog bipartit, supaya badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengintai di sejumlah industri belakangan ini bisa dihindari.

Putri yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua LKS Tripnas Unsur Pemerintah menilai PHK dilakukan sebagai respons perusahaan akibat adanya perubahan ekonomi global yang menuntut mereka melakukan penyesuaian atas bisnisnya dan efisiensi terhadap pekerjanya.

Padahal menurutnya, ada berbagai langkah yang bisa diambil perusahaan untuk menghindari efisiensi pekerja atau PHK.

"Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha sehingga tidak terjadi PHK seperti mengurangi fasilitas pekerja tingkat manajerial, penyesuaian shift dan jam kerja, pembatasan kerja lembur yang keseluruhannya itu sekali lagi harus didiskusikan dan dimusyawarahkan secara bipartit baik pelaksanaan maupun jangka waktunya" ujar Putri.

[Gambas:Video CNN]

Pengecoran Warisan

Ma'ruf Amin Ikut Bersuara soal Badai PHK Startup RI******

Wakil Presiden Ma'ruf Aminikut bicara soal badai PHKdi startup. Ia mengungkapkan pemerintah sudah menyiapkan 5 jurus untuk menghadapi badai itu.

Persiapan ini dilakukan sebagai langkah pemerintah menghadapi resesi yang menjalar ke gejolak PHK. Ma'ruf mengaku sudah ada program padat karya yang disiapkan untuk menampung tenaga kerja, meski bukan untuk sektor teknologi digital.

"Misalnya (langkah) pertama itu melakukan upaya-upaya program padat karya untuk menampung tenaga kerja yang ter-PHK itu. Program-program besar itu dibagi kecil-kecil di daerah sehingga masyarakat bisa bekerja, kemudian produk-produk UMKM juga bisa, misalnya ikut partisipasi pembuatan bata, genting oleh masyarakat, sehingga padat karya termasuk membangun jalan dan bangunan," ungkap Ma'ruf, seperti dikutip dari Antara, Rabu (23/11).

Ketiga, Wapres mengatakan masih ada pembukaan lahan masyarakat melalui perhutanan sosial. Tujuannya agar masyarakat bisa memiliki akses pada lahan.

"Sehingga yang tidak punya pekerjaan, di samping tentu usaha besar-besaran untuk mendatangkan investasi seperti yang sudah dilakukan di berbagai tempat seperti di kawasan-kawasan ekonomi khusus, investor-investor itu kita hadirkan kemudian yang bisa menyerap tenaga kerja yang banyak," jelasnya soal jurus keempat.

Selain empat jurus tersebut, Ma'ruf menegaskan bahwa pemerintah sudah menerapkan jurus lain untuk membantu perekonomian masyarakat, terutama yang terdampak PHK.

Jurus kelima atau yang menjadi jurus andalan pemerintah saat ini adalah memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Ma'ruf mengatakan jurus ini sedang dan sudah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi pengangguran yang membludak.

"Di samping tentu untuk mempertahankan hidup, yaitu pemberian bantuan sosial atau bansos dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang setiap tahun dianggarkan oleh pemerintah. Itu bagian untuk menanggulangi berbagai tenaga kerja yang ter-PHK ataupun yang belum punya lapangan kerja," pungkasnya.

Sementara itu, Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi menambahkan bahwa PHK di industri digital termasuk startup bahkan di level unicorn dan decacorn adalah dinamika bisnis.

"Itu bukan lampu kuning untuk transformasi digital di Indonesia. Kita harus tetap optimis. Unicorn dan decacorn saat ini ibaratnya sedang membangun runway, dengan aneka promo dan subsidi pada konsumen dan dari diskon sampai bebas ongkir, tujuannya memperbesar basis pasar," katanya.

Menurutnya, proses bakar uang yang cukup besar itu menjadikan perusahaan hidup dari arus kas negatif atau bergantung pada modal investor.

Pengaruh ekonomi global juga memaksa perusahaan melakukan efisiensi agar runway tetap terbangun. Menurut Masduki, PHK menjadi salah satu alternatif meski tidak semua unicorn dan decacorn melakukan strategi yang sama.

Badai PHK startup teranyar menghantam GoTo dan Ruangguru. Sebelumnya, Shopee juga mengumumkan PHK karyawannya di Indonesia pada pertengahan September dengan jumlah yang tidak disebutkan.

Selain tiga startup tersebut, ada juga LinkAja, Tokocrypto, TaniHUb, SiCepat, Mamikos, JD.ID, Zenius, Xendit, Lummo, Pahamify, Mobile Premier League, hingga Sirclo Grup yang sudah melakukan PHK karyawan sepanjang 2022 ini.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Penyihir Serbaguna

Ma'ruf Amin Ikut Bersuara soal Badai PHK Startup RI******

Wakil Presiden Ma'ruf Aminikut bicara soal badai PHKdi startup. Ia mengungkapkan pemerintah sudah menyiapkan 5 jurus untuk menghadapi badai itu.

Persiapan ini dilakukan sebagai langkah pemerintah menghadapi resesi yang menjalar ke gejolak PHK. Ma'ruf mengaku sudah ada program padat karya yang disiapkan untuk menampung tenaga kerja, meski bukan untuk sektor teknologi digital.

"Misalnya (langkah) pertama itu melakukan upaya-upaya program padat karya untuk menampung tenaga kerja yang ter-PHK itu. Program-program besar itu dibagi kecil-kecil di daerah sehingga masyarakat bisa bekerja, kemudian produk-produk UMKM juga bisa, misalnya ikut partisipasi pembuatan bata, genting oleh masyarakat, sehingga padat karya termasuk membangun jalan dan bangunan," ungkap Ma'ruf, seperti dikutip dari Antara, Rabu (23/11).

Ketiga, Wapres mengatakan masih ada pembukaan lahan masyarakat melalui perhutanan sosial. Tujuannya agar masyarakat bisa memiliki akses pada lahan.

"Sehingga yang tidak punya pekerjaan, di samping tentu usaha besar-besaran untuk mendatangkan investasi seperti yang sudah dilakukan di berbagai tempat seperti di kawasan-kawasan ekonomi khusus, investor-investor itu kita hadirkan kemudian yang bisa menyerap tenaga kerja yang banyak," jelasnya soal jurus keempat.

Selain empat jurus tersebut, Ma'ruf menegaskan bahwa pemerintah sudah menerapkan jurus lain untuk membantu perekonomian masyarakat, terutama yang terdampak PHK.

Jurus kelima atau yang menjadi jurus andalan pemerintah saat ini adalah memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Ma'ruf mengatakan jurus ini sedang dan sudah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi pengangguran yang membludak.

"Di samping tentu untuk mempertahankan hidup, yaitu pemberian bantuan sosial atau bansos dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang setiap tahun dianggarkan oleh pemerintah. Itu bagian untuk menanggulangi berbagai tenaga kerja yang ter-PHK ataupun yang belum punya lapangan kerja," pungkasnya.

Sementara itu, Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi menambahkan bahwa PHK di industri digital termasuk startup bahkan di level unicorn dan decacorn adalah dinamika bisnis.

"Itu bukan lampu kuning untuk transformasi digital di Indonesia. Kita harus tetap optimis. Unicorn dan decacorn saat ini ibaratnya sedang membangun runway, dengan aneka promo dan subsidi pada konsumen dan dari diskon sampai bebas ongkir, tujuannya memperbesar basis pasar," katanya.

Menurutnya, proses bakar uang yang cukup besar itu menjadikan perusahaan hidup dari arus kas negatif atau bergantung pada modal investor.

Pengaruh ekonomi global juga memaksa perusahaan melakukan efisiensi agar runway tetap terbangun. Menurut Masduki, PHK menjadi salah satu alternatif meski tidak semua unicorn dan decacorn melakukan strategi yang sama.

Badai PHK startup teranyar menghantam GoTo dan Ruangguru. Sebelumnya, Shopee juga mengumumkan PHK karyawannya di Indonesia pada pertengahan September dengan jumlah yang tidak disebutkan.

Selain tiga startup tersebut, ada juga LinkAja, Tokocrypto, TaniHUb, SiCepat, Mamikos, JD.ID, Zenius, Xendit, Lummo, Pahamify, Mobile Premier League, hingga Sirclo Grup yang sudah melakukan PHK karyawan sepanjang 2022 ini.

[Gambas:Video CNN]

Tong menguasai dunia

Pebisnis soal Imbauan Kemnaker PHK Jalan Terakhir: Tolong Pahami Juga******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menuntut pemerintah mempersiapkan bantuan sosialbagi masyarakat. Hal ini merupakan respons atas imbauan pemerintah yang meminta pengusaha agar menjadikan PHKsebagai langkah terakhir.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Anton J Supit meminta pemerintah agar tidak membebankan seluruhnya kepada pengusaha. Ia menyebut tanpa imbauan yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pun, pengusaha sudah memiliki ikatan emosional dengan para pekerjanya.

"Tanpa diimbau kita tahu, itu hubungan emosional kita dengan pekerja sudah seperti keluarga. Tanpa diimbau pun kita paham, tapi tolong pemerintah pahami juga, supaya bantuan-bantuan sosial dipikirkan juga," kata Anton saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (25/11).

Menurutnya, bantuan serupa bisa dilakukan di Indonesia untuk menjaga daya beli masyarakat.

"Kita tahu lah kesusahan buruh, tapi nggak bisa semua dibebankan ke pengusaha. Kalau semua dibebankan (ke pengusaha), sudah tidak ada pekerjaan di dalam pabrik, terus ditambah kenaikan (UMP) yang cukup memberatkan, ya gimana kita kan nggak bisa tahan terus," tuturnya.

Lebih jauh, Anton mengaku pengusaha yang melakukan PHK berarti gagal dalam menjalankan bisnis. Meski demikian, ia menuntut pemerintah untuk ambil peran lewat pemberian insentif.

"Artinya kalo sampe PHK artinya kita gagal dalam arti menjalankan bisnis. Tetapi kalau ordernya menurun sampai dengan 50 persen, dan kita harus membayar keseluruhan pekerja yang puluhan ribu, atau ribuan, itu pun kita tidak sanggup," tegasnya.

Diketahui, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri mendorong pengusaha dan pekerja/buruh untuk terus melakukan dialog bipartit, supaya badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengintai di sejumlah industri belakangan ini bisa dihindari.

Putri yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua LKS Tripnas Unsur Pemerintah menilai PHK dilakukan sebagai respons perusahaan akibat adanya perubahan ekonomi global yang menuntut mereka melakukan penyesuaian atas bisnisnya dan efisiensi terhadap pekerjanya.

Padahal menurutnya, ada berbagai langkah yang bisa diambil perusahaan untuk menghindari efisiensi pekerja atau PHK.

"Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha sehingga tidak terjadi PHK seperti mengurangi fasilitas pekerja tingkat manajerial, penyesuaian shift dan jam kerja, pembatasan kerja lembur yang keseluruhannya itu sekali lagi harus didiskusikan dan dimusyawarahkan secara bipartit baik pelaksanaan maupun jangka waktunya" ujar Putri.

[Gambas:Video CNN]