dominobet88

Harta Keluarga Istri Jelek

Melihat Denyut Hotel Sultan di Tengah Ribut Negara Vs Pontjo Sutowo******

Hotel Sultan masih beroperasi seperti biasa di tengah polemik pengelolanya, Pontjo Sutowo dengan pemerintah.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, Jumat (6/10) pukul 10.00 WIB, sejumlah karyawan hotel, seperti para satpam maupun resepsionis bekerja seperti biasa di depan hotel.

Dua orang satpam tampak sigap membukakan pintu mobil tamu yang datang. Seorang resepsionis juga terlihat sibuk mengurus data para tamu.

Sementara para tamu, tampak silih berganti masuk dan keluar ke hotel. Mayoritas yang datang menggunakan mobil pribadi, ada juga yang menggunakan taksi.

Aktivitas hotel tampak tidak terganggu, meski sejumlah spanduk bertuliskan 'Tanah ini aset negara milik Pemerintah Republik Indonesia' terpajang di depan hotel.

Sengketa antara negara dengan Pontjo Sutowo soal kepemilikan Hotel Sultan memasuki babak baru setelah pada Rabu (4/10) kemarin, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) memasang spanduk sebagai bagian dari upaya pengosongan lahan Hotel Sultan yang dikelola oleh PT Indobuildco.

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mengatakan pemasangan spanduk ini merupakan langkah persuasif yang diambil pemerintah.

Salah satu pertimbangan upaya persuasif ini adalah konsumen atau para tamu yang menginap maupun sudah memesan kamar di Hotel Sultan.

"Ada konsumen, ada hak konsumen, ada hak konstitusional. Itulah menjadi konsen kami. Makanya, kami sudah imbau kepada manajemen, karena kami komitmen, manajemen komitmen. Setiap warga yang sempat, apakah menginap itu betul-betul dilindungi," ujarnya.

Sementara itu, Chandra Hamzah selaku kuasa hukum PPKGBK menyampaikan sudah enam kali mengirimkan surat kepada PT Indobuildco untuk segera mengosongkan lahan.

Surat itu dikirimkan pada 15 Juni, 7 Juli, 7 Agustus, 22 Agustus, 11 September, dan terakhir 13 September. Namun, surat tak pernah direspons oleh PT Indobuildco hingga akhirnya dilakukan proses pemasangan spanduk di lahan Hotel Sultan.

Kendati demikian, kata Chandra, pihaknya masih berharap PT Indobuildco mau menyelesaikan persoalan ini secara baik, termasuk soal pengosongan lahan.

"Tidak ada yang tidak bisa kita bicarakan tapi filosofinya bahwasanya tanah ini milik barang milik negara, itu no negotiable, tidak perlu diperdebatkan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Tentara Pembebasan Alien

Pedagang Kuliner Pusing Tertekan Kenaikan Harga Bahan Pokok******

Kenaikan harga bahan pokokmembuat sejumlah pedagang kulinertermasukwarteg pusing tujuh keliling.

Adeline, pengusaha kuliner yang memiliki kedai di Sidoarjo, mengaku pusing dengan lonjakan harga pangan, khususnya beras dan cabai.

"Pusing, beras mahal, cabai merah besar juga jadi Rp40 ribu yang biasanya Rp16 ribu per kg," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (2/10).

Meski bahan pangan kian melonjak, Adel tak sampai hati untuk menaikkan harga dagangannya. Ia khawatir menaikkan harga bisa membuat dagangannya tak laku.

Untuk menyiasatinya, ia mengurangi porsi dan ukuran dagangannya.

"Ya kayak biasanya, diundakno yo gak payu(dinaikkan harganya juga gak laku). Jadinya semua tetap. Cuma kadang porsi nasi aku kurangi, tapi sayurnya ku tambah," katanya.

Ia mengaku setiap hari membutuhkan 2-5 kg beras untuk berjualan.

Setali tiga uang, pedagang kaki lima yang berjualan nasi uduk di kawasan Jakarta Selatan Syarif juga mengaku naiknya harga bahan pangan membuatnya pusing.

Untuk beras misalnya. Syarif mengatakan harganya naik Rp70 ribu dari Rp530 ribu per karung menjadi Rp600 ribu. Kenaikan harga beras telah ia rasakan sebulan terakhir dan belum ada penurunan harga hingga saat ini.

Tak hanya beras, Syarif juga mengeluhkan harga cabai, bawang dan ketimun yang juga naik belakangan ini. Sebelumnya, ia membeli cabai dengan harga Rp25 ribu per kilogram. Namun kini harganya menjadi Rp40 ribu per kilogram.

[Gambas:Video CNN]

Sementara harga ketimun yang sebelumnya ia beli dengan harga Rp7.000 per kilogram menjadi Rp15 ribu per kilogram.

Di tengah kenaikan harga bahan pokok itu, ia tak berani untuk menaikkan harga menu yang disajikan di warungnya.

"Harga kami enggak ikut naik. Kalau harga naik nanti pembelinya kabur. Kami enggak ada niatan untuk naikkan harga juga," kata dia.

"Pendapatan kami tentu jadi berkurang. Jadi pusing juga ya, lumayan berasa naiknya harga pangan ini," ungkap Syarip.

Memecahkan rekor

Strategi Industri Pancing Minat Warga Pindah ke Kendaraan Listrik******

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri SepedaMotor ListrikIndonesia (Aismoli) Hanggoro Ananta memaparkan sejumlah strategi dalam memancing minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik.

Hanggoro menilai minat masyarakat masih terhitung minim dalam memanfaatkan program subsidi pembelian kendaraan listrik yang disediakan pemerintah.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi hal tersebut termasuk sejumlah masyarakat masih enggan menyisihkan cukup banyak uang untuk membeli kendaraan listrik kendati mendapatkan bantuan dana.

Maka itu, ia mengungkap bahwa asosiasinya sedang mencari formulasi untuk mendekati harga kendaraan listrik yang diinginkan oleh masyarakat.

Pertama,Hanggoro mengungkap bahwa pihaknya sedang mencoba untuk menggandeng beberapa lembaga pembiayaan.

"Kita mengimbau lembaga pembiayaan dari perbankan baik milik swasta maupun BUMN untuk turut serta untuk menyukseskan ini dengan cara, ya membiayai," lanjut dia.

Hal ini dikarenakan menurutnya, sekitar 80-90 persen penjualan kendaraan listrik ditopang oleh pembiayaan eksternal daripada pembiayaan pribadi.

"Banyak sekali kekhawatiran masyarakat yang disampaikan. Salah satunya itu. Kita coba untuk cari formula bagaimana cara kita untuk memperkecil gap itu, sehingga nantinya masyarakat lambat laun mau berpindah," jelas Hanggoro.

Kedua,Hanggoro juga tengah menggali masalah sosialisasi mengenai program subsidi ini. Ia juga telah berdiskusi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengenai hal itu.

Menurut dia, masyarakat masih kurang tersosialisasikan terhadap program bantuan subsidi ini dan juga terhadap kendaraan listrik itu sendiri.

"Ini kita kemarin juga diskusi bagaimana cari formulasinya nantinya, bagaimana cara memberikan sosialisasi yang cukup efektif untuk masyarakat," ungkapnya.

Pemerintah telah merilis kebijakan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik. Ketentuan ini demi meningkatkan jumlah pengguna kendaraan listrik di Indonesia.

Skema bantuan pembelian motor listrik yang diterapkan sejak 20 Maret, sementara untuk mobil listrik mulai berjalan pada 1 April.

Namun, implementasi program subsidi pembelian motor listrik senilai Rp7 juta per penerima dilaporkan belum berjalan mulus di lapangan meski kriteria penerima telah disederhanakan dan diperluas.

[Gambas:Video CNN]

Orang suci pertama sepanjang masa

Mentan soal Isu Akan Mundur: Nanti Saya Akan Jelaskan******

Menteri PertanianSyahrul Yasin Limpo menjawab isu yang menyebut ia akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pembantuJokowi.

Ia mengatakan akan memberikan penjelasan soal itu pada saat yang tepat.

"Pada saatnya saya akan saya beri penjelasan. Saya akan menyelesaikan semua proses prosesnya," katanya secara singkat di Kantor Kementerian Pertanian, Kamis (5/10).

KPK mengaku telah menemukan tiga klaster terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementan. Yang diselidiki saat ini merupakan klaster pertama.

Puluhan pihak terkait telah diklarifikasi dalam proses penyelidikan dugaan kasus korupsi tersebut. Satu di antaranya ialah Syahrul Yasin Limpo.

Berdasarkan informasi hasil gelar perkara yang diterima CNNIndonesia.com, pimpinan KPK menyepakati Yasin Limpo dan dua pejabat Kementan lainnya sebagai tersangka.

Status tersangka itu pun sudah dikonfirmasi Menko Polhukam Mahfud MD.

Namun di tengah kabar penetapan tersangka itu, Syahrul sempat dikabarkan 'hilang' di Eropa.

Informasi 'hilangnya' Syahrul itu disampaikan oleh Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi di Komplek Istana Negara, Selasa (3/10) kemarin.

Ia mengatakan belum tahu keberadaan Syahrul hingga Selasa lalu. Padahal, Syahrul dan rombongannya harusnya sudah kembali ke Indonesia pada Sabtu (30/9) atau Minggu (1/10) lalu.

Ia mengatakan kontak terakhir yang dilakukannya dengan Syahrul Yasin Limpo adalah sebelum menteri dari Partai Nasdem itu berangkat ke Eropa beberapa waktu lalu.

Namun sehari setelah kabar itu, Syarul tiba di Tanah Air.

[Gambas:Video CNN]

Phoenix tidak akan kembali

Erick Minta Komisaris******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memerintahkan jajaran direksi hingga komisaris memberangus 'virus' judi onlinedi tubuh perusahaan pelat merah.

"Ya tentu saya prihatin, apalagi kalau sudah penipuan (penggelapan uang negara), ya ditangkap lah ya (pejabat BUMN yang merugikan negara karena judi online), apalagi penipuan-penipuan. Sekecil apapun itu penipuan," ujarnya kepada CNNIndonesia.comdi Kantor Transmedia, Jakarta Selatan, Rabu (4/10).

"Tapi gini, percuma dong kalau saya punya komisaris dan direksi perusahaan-perusahaan BUMN kalau hal-hal kecil harus kembali ke menteri lagi," imbuhnya.

"Jadi, saya lebih (ke) konteks besar. Tentu saya berharap isu-isu ini (judi online), direksi dan komisaris jadi bagian penting (memberantas)," tutupnya.

Pada awal September 2023 lalu, seorang pegawai BUMN di Jayapura berinisial RSSM ditetapkan sebagai tersangka kasus penggelapan dana nasabah Rp1,4 miliar. Pelaku diduga menggunakan uang tersebut untuk judi online.

Tersangka diduga memakai modus mengirim uang dari nasabah yang baru ke rekening pribadinya. Lalu, uang tersebut disetor tersangka ke situs judi online.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim audit internal dari bank tersebut diperoleh hasil kerugian negara sebesar Rp1,1 miliar," kata Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Jayapura Marvie de Queljoe, dikutip dari detikcom.

Polisi mengatakan total uang yang ditransfer ke rekening pelaku berjumlah Rp1,4 miliar. Namun, tersangka mengembalikan uang tersebut senilai Rp300 juta.

Peluang Kuasai Hotel Sultan

Dalam kesempatan sama, Erick juga menanggapi soal peluang perusahaan pelat merah menguasai Hotel Sultan.

Namun, ia tak berbicara banyak. Pasalnya, ia belum tahu lebih dalam soal desakan pengosongan Hotel Sultan yang sekarang masih dikuasai PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo.

"Saya enggak bisa komentar mengenai pengosongan (Hotel) Sultan karena saya belum tahu dan belum ada pembicaraan ke sana (peluang BUMN kuasai Hotel Sultan)," katanya.

"Saya belum ada pembicaraan (peluang BUMN ambil alih Hotel Sultan). Jadi, saya tidak mau komentar yang saya belum tahu," sambung Erick.

Terlepas dari pernyataan Erick, Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) memasang spanduk khusus sore ini di Hotel Sultan. Pemasangan spanduk berwarna merah itu dilakukan petugas keamanan GBK dengan kawalan sejumlah aparat kepolisian.

Spanduk itu bertuliskan 'Tanah Ini Aset Negara Milik Pemerintah Negara Republik Indonesia Berdasarkan HPL No.1/Gelora atas nama Sekretariat Negara RI c.q. PPKGBK dan telah dinyatakan sah oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 276/PK/Pdt/2011'.

Pontjo memang masih kekeh mengelola tanah tempat berdirinya Hotel Sultan. Namun, pemerintah menyebut hak guna bangunan (HGB) PT Indobuildco sudah habis dan lahan tersebut kudu dikembalikan ke negara.

[Gambas:Video CNN]

Planet terbelah menjadi dua

Kronologi Suap Airbus Sampai RI Tuntut Badan Anti******

Pemerintah Indonesia akan menggugat lembaga anti-korupsi Inggrisuntuk meminta bagian dari penyelesaian suap yang dibayarkan oleh perusahaan penerbangan raksasa Airbuskepada pemerintah Inggris.

Airbus menyetujui pembayaran tersebut pada 2020 sebagai bagian dari penyelesaian kasus senilai US miliar dengan Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat setelah penyelidikan kriminal selama 3,5 tahun atas tuduhan suap dan korupsi.

Investigasi tersebut mencakup dugaan korupsi yang dilakukan Airbus di lima negara, termasuk Indonesia.

Berikut kilas balik kasus penyuapan Airbus.

Airbus menyuap pejabat di sejumlah negara termasuk Indonesia sempat menjadi salah satu skandal terbesar beberapa tahun lalu. Peristiwa itu juga melibatkan penerbangan di negara/yuridiski selain Indonesia, seperti di Ghana, Malaysia, Sri Lanka, dan Taiwan.

Airbus telah mengakui perbuatan-perbuatan suap tersebut. Dan, dalam kasus itu, Airbus wajib membayar penalti sejumlah 991 juta euro (sekitar Rp16,24 triliun) kepada SFO Inggris melalui mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA).

DPA merupakan konsep perjanjian penangguhan penuntutan dalam perkara pidana yang lazim digunakan di sejumlah negara penganut sistem hukum common lawseperti Inggris dan Amerika Serikat.

DPA adalah salah satu tindak penyelesaian perkara pidana di sektor bisnis dengan menggunakan pendekatan analisis ekonomi. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan korporasi tertentu melalui penalti keuangan yang cukup signifikan.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo R Muzhar pada 2020 silam juga sempat meminta Airbus memenuhi kompensasi melalui DPA kepada negara-negara korban penyuapan.

"Penyuapan itu sangat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga hasil keputusan menjadi tidak objektif dan merugikan negara," ujar Cahyo, Jakarta, Minggu (27/12).

Menurut Cahyo, sejumlah kesepakatan DPA itu seringkali belum memperhitungkan kompensasi kepada negara korban penyuapan. Dia pun mencontohkan DPA antara Airbus dengan SFO Inggris yang belum memperhitungkan peran negara-negara korban yang membantu penyidikan hingga berhasil menguak skandal itu.

Padahal, kata dia, dalam DPA Code of Practice pada bagian Terms, langkah-langkah untuk mengembalikan ganti rugi bagi korban sangat dikedepankan SFO, seperti pembayaran kompensasi.

Pembayaran kompensasi korban dalam kasus korupsi atau suap terdapat dalam pasal-pasal pada DPA, di mana perseroan (pelaku) memiliki kewajiban untuk membayar kompensasi kepada negara korban, mengembalikan setiap keuntungan dari tindak pidana korupsi, membayar biaya perkara termasuk jaksa, dan perusahaan harus ikut ambil bagian dalam proses investigasi.

[Gambas:Video CNN]

Jika menelisik Konvensi PBB Anti-korupsi (UNCAC) juga mewajibkan negara pihak untuk memberikan kompensasi kepada negara korban kejahatan korupsi, termasuk penyuapan. UNCAC adalah Konvensi PBB yang merupakan instrumen antikorupsi internasional pertama yang mengikat secara hukum.

Sementara itu, dalam kasus penyuapan Airbus ini yang diselesaikan dengan mekanisme DPA, sejumlah negara korban telah mempertanyakan kompensasi tersebut.

Dilansir dari The Guardian, Airbus mengakui lima dakwaan karena gagal mencegah penyuapan dan telah menggunakan jaringan agen rahasia untuk membayar uang sogokan berskala besar kepada para pejabat di negara-negara asing untuk mendapatkan kontrak-kontrak bernilai tinggi.

SFO memulai penyelidikannya pada 2016 setelah mereka menemukan bukti hal yang tidak beres yang melibatkan agen rahasia Airbus. Penyelidikan Prancis dan Amerika dimulai setelahnya.

Sejumlah petinggi maskapai negara seperti mantan direktur maskapai nasional SriLankan Airlines Kapila Chandrasena dan juga dua bos AirAsia Tony Fernandes dan Kamarudin Meranun ikut terseret ke dalam perkara tersebut.

Airbus diketahui menyuap direktur dan karyawan maskapai SriLankan Airlines (SriLankan) sebesar US,84 juta melalui perusahaan milik istri mantan CEO SriLankan Kapila Chandrasena, Priyanka Niyomali Wijenayaka, di Brunei.

Oleh karena itu, Dirjen AHU Kemenkumham RI meminta hak kompensasi dari Airbus bagi Indonesia sebagai korban dalam kasus suap terhadap pejabat asing (bribery of foreign officials) yang seharusnya dipenuhi juga.

"Kasus skandal suap tersebut juga sangat merugikan Indonesia dan Garuda sebagai maskapai nasional Indonesia. Skandal suap tersebut telah mendorong pengambilan keputusan yang tidak tepat dan merugikan dalam proses pengadaan pesawat," kata Cahyo.