petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

slot modal 5000

pinjol tanpa verifikasi wajah dan rekening pribadi 89Jutaan kata 146330Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot modal 5000》

Moeldoko sebut presiden miliki hak untuk berpolitik******

Moeldoko sebut presiden miliki hak untuk berpolitik
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pada saat memberikan keterangan kepada media di Masjid Jami' Nurul Huda, Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (26/1/2024). ANTARA/Vicki Febrianto.
Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa  presiden memiliki hak untuk berpolitik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Usai melaksanakan salat Jumat di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat, Moeldoko mengatakan bahwa presiden merupakan figur yang memiliki jabatan politik sehingga hak-hak politik juga melekat padanya.

"Presiden sebagai figur yang memiliki jabatan politik, tentu hak-hak politiknya juga melekat dan ini diatur dalam Undang-Undang Pemilu," kata Moeldoko.

Moeldoko menjelaskan, bahwa hak politik seperti turut serta dalam melaksanakan kampanye bukan hanya menjadi hak seorang presiden saja,  tetapi juga pada wakil presiden, seluruh menteri dan pejabat publik yang ada.

Sebagai informasi, terkait dengan  kampanye yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), pada bagian kedelapan tentang Kampanye Pemilu oleh Presiden dan Pejabat Negara Lainnya.

Aturan terkait diperbolehkan  presiden mengikuti kampanye, tertuang dalam Pasal 299 poin pertama yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye.

Kemudian, pada poin kedua disebutkan pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota partai politik mempunyai hak melaksanakan kampanye, selain itu juga pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota partai politik juga bisa melaksanakan kampanye.

Pejabat negara lainnya tersebut, bisa melaksanakan kampanye jika yang bersangkutan sebagai calon presiden atau wakil presiden, anggota tim kampanye dan pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.

"Sangat jelas disebut di sana bahwa presiden dan wakil presiden, para menteri dan seluruh pejabat publik memiliki hak untuk melakukan kampanye. Secara undang-undang seperti itu," katanya.

Ia menambahkan, terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa presiden dan menteri memiliki hak demokrasi dan politik untuk mengikuti kampanye, hal tersebut memang sudah sesuai dengan aturan mengingat Indonesia adalah negara hukum.

Dalam undang-undang tersebut, lanjutnya, juga sudah disebutkan dengan sangat jelas bahwa presiden, wakil presiden dan pejabat negara diperbolehkan untuk berkampanye sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara.

"Indonesia ini adalah negara hukum, negara demokrasi, sehingga acuannya hukum. Jadi jangan kemana-mana, standarnya hukum. Jangan diukur dengan standar perasaan, tidak ketemu. Rasanya tidak cocok, tidak begitu," katanya..

Sebelumnya, Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu (24/1), mengatakan bahwa presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Masa kampanye berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.

 

Pewarta: Vicki Febrianto
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

39 orang tewas akibat kebakaran gedung di China******

39 orang tewas akibat kebakaran gedung di China
Foto yang diambil pada 24 Januari 2024 ini memperlihatkan tampilan luar gedung tempat kebakaran terjadi di Kota Xinyu, Provinsi Jiangxi, China. ANTARA/Xinhua/Zhou Mi/pri.
Nanchang, China (ANTARA) - Korban tewas akibat kebakaran gedung di kota Xinyu, Provinsi Jiangxi, China, pada Rabu (24/1) sore waktu setempat bertambah menjadi 39 orang, kata otoritas setempat.

Kebakaran itu terjadi sekitar pukul 15.00 waktu setempat di sebuah toko di pinggir jalan di Distrik Yushui, Xinyu, kata markas tanggap darurat kebakaran lokal.

Operasi penyelamatan yang dilakukan oleh hampir 120 petugas pemadam kebakaran berakhir pada pukul 20.50, dan tidak ada lagi orang yang terjebak. Di antara korban luka, delapan orang berada dalam kondisi stabil, sementara satu lainnya berhasil diselamatkan.

Kebakaran dimulai dari ruang bawah tanah bangunan beton bata komersial dan perumahan berlantai enam. Api dengan cepat menjalar ke toko-toko di lantai satu dan dua.
 
Sejumlah petugas pemadam kebakaran bekerja di lokasi kebakaran gedung di Kota Xinyu, Provinsi Jiangxi, China timur, pada 24 Januari 2024. (Xinhua/Zhou Mi
 
Sejumlah petugas pemadam kebakaran sedang bekerja di lokasi kebakaran gedung di Kota Xinyu, Provinsi Jiangxi, China, pada 24 Januari 2024. (Xinhua/Zhou Mi)

Investigasi awal mengungkapkan bahwa kebakaran tersebut disebabkan oleh penggunaan api secara ilegal oleh para pekerja untuk perbaikan gudang pendingin di dalam ruang bawah tanah. Asap tebal dengan cepat membubung hingga ke lantai dua yang ditempati fasilitas pelatihan dan hotel.

Otoritas keamanan publik telah menahan 12 orang yang dianggap bertanggung jawab dan pemerintah provinsi berjanji untuk meminta pertanggungjawaban mereka sesuai dengan hasil penyelidikan.

Selain itu, pemerintah provinsi juga memerintahkan pemeriksaan menyeluruh untuk mengidentifikasi bahaya keamanan yang tersembunyi di toko-toko pinggir jalan, sekolah dan tempat-tempat keramaian lainnya seperti lokasi wisata dan pusat perbelanjaan.
 

Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024

KPK panggil mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin******

KPK panggil mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat/aa.
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa, memanggil mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari.

"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024 Azis Syamsuddin," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Selain Aziz, penyidik KPK juga memeriksa wiraswastawan Agus Susanto, mahasiswa Nikodemus R. Pattuju, ibu rumah tangga Riefka Amalia, dan Staf Kantor Hukum Maskur Husaim, Ardi Yanoor.

Namun, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal keterangan yang akan didalami dari pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

Baca juga: Azis Syamsuddin divonis 3,5 tahun penjara
Baca juga: KPK eksekusi Azis Syamsuddin ke lapas Tangerang

Pada Februari 2022, Azis Syamsuddin divonis 3 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp250 juta subsider 4 bulan kurungan.

Azis dinyatakan bersalah memberi suap kepada mantan penyidik KPK AKP Robin dan pengacara Maskur Husain sekitar Rp 3,6 miliar.

Aziz saat ini sedang menjalani pembebasan bersyarat dan mendapatkan total remisi selama 6,5 bulan.

Sedangkan mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari diketahui sedang menjalani vonis 10 tahun penjara sejak 2017. Dalam kasus ini, Rita juga dihukum membayar denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti menerima uang gratifikasi Rp110.720.440.000 terkait perizinan proyek dinas di Pemkab Kukar.

Baca juga: Azis Syamsuddin dan jaksa KPK sama-sama tak ajukan banding atas vonis
Baca juga: KPK: Vonis Azis Syamsuddin sesuai dengan analisis tim jaksa
Baca juga: Rita Widyasari tegaskan Azis Syamsuddin minta namanya tak disebut

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:rtp slot gacor hari ini pragmatic play

Perbarui waktu:2024-06-29

Daftar bab terbaru
loyal4d
presidenttoto
pinjol resmi ojk 2022 cepat cair bunga rendah
ligajackpot
liontoto
pistol 138 slot
erek erek koper
kode referral pada kredivo
hepybet188
Daftar isi semua bab
Bab 1 situs slot terbesar indonesia
Bab 2 macan177
Bab 3 paito oregon 8
Bab 4 slot bonus
Bab 5 slot888
Bab 6 trek togel jp paus
Bab 7 slot gacor pagi hari
Bab 8 tafsir mimpi 3 d
Bab 9 omega89 slot
Bab 10 hoki633slot
Bab 11 bangkok 0130 paito warna
Bab 12 jd id bisa kredit
Bab 13 koperasi simpan pinjam online yang terdaftar di ojk
Bab 14 ibet77
Bab 15 mustikaslot777
Bab 16 keris123
Bab 17 daftar slot via dana tanpa rekening
Bab 18 situs slot tergacor saat ini
Bab 19 kredit hp aplikasi
Bab 20 slot langsung maxwin
Klik untuk melihattersembunyi di tengah2563bab
sejarahBacaan TerkaitMore+

raja ciptaan

slot pasti jackpot
KPK panggil mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat/aa.
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa, memanggil mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari.

"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024 Azis Syamsuddin," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Selain Aziz, penyidik KPK juga memeriksa wiraswastawan Agus Susanto, mahasiswa Nikodemus R. Pattuju, ibu rumah tangga Riefka Amalia, dan Staf Kantor Hukum Maskur Husaim, Ardi Yanoor.

Namun, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal keterangan yang akan didalami dari pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

Baca juga: Azis Syamsuddin divonis 3,5 tahun penjara
Baca juga: KPK eksekusi Azis Syamsuddin ke lapas Tangerang

Pada Februari 2022, Azis Syamsuddin divonis 3 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp250 juta subsider 4 bulan kurungan.

Azis dinyatakan bersalah memberi suap kepada mantan penyidik KPK AKP Robin dan pengacara Maskur Husain sekitar Rp 3,6 miliar.

Aziz saat ini sedang menjalani pembebasan bersyarat dan mendapatkan total remisi selama 6,5 bulan.

Sedangkan mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari diketahui sedang menjalani vonis 10 tahun penjara sejak 2017. Dalam kasus ini, Rita juga dihukum membayar denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti menerima uang gratifikasi Rp110.720.440.000 terkait perizinan proyek dinas di Pemkab Kukar.

Baca juga: Azis Syamsuddin dan jaksa KPK sama-sama tak ajukan banding atas vonis
Baca juga: KPK: Vonis Azis Syamsuddin sesuai dengan analisis tim jaksa
Baca juga: Rita Widyasari tegaskan Azis Syamsuddin minta namanya tak disebut

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kisah reboot Fahai

situs slot pasti jp
Ari Dwipayana: Tak benar Presiden minta bertemu Megawati
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (22/1/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati/am.
Saya kira sudah dikonfirmasi juga oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Mas Hasto yang juga mengatakan tidak benar ada permintaan untuk pertemuan
Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan tidak benar ada permintaan dari Presiden Joko Widodo untuk bertemu dengan Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri layaknya diberitakan belakangan ini.

"Terkait dengan narasi yang dikembangkan seolah-olah ada permintaan dari Bapak Presiden untuk bertemu (Megawati) apalagi dihubungkan dengan Pemilu 2024, itu sama sekali tidak benar," kata Ari Dwipayana dalam keterangan kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Ari mengatakan ketidakbenaran hal tersebut juga sudah dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

"Saya kira sudah dikonfirmasi juga oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Mas Hasto yang juga mengatakan tidak benar ada permintaan untuk pertemuan," ujarnya.

Dia menyampaikan pada dasarnya pertemuan tokoh bangsa yang juga untuk kepentingan bangsa, merupakan hal yang sangat baik. Karena dibutuhkan kolaborasi semua pihak untuk membangun bangsa yang besar.

Hal tersebut menurutnya sudah dilakukan Presiden Widodo selama ini.

Baca juga: Ari Dwipayana sebut food estate merespons krisis pangan global

Baca juga: Ari ingatkan netralitas usai #PrabowoGibran2024 muncul di X Kemhan

"Itu adalah sesuatu yang sudah dijalankan Bapak Presiden. Beliau bertemu dengan tokoh-tokoh bangsa, bertemu sama ulama. Dan tidak hanya tokoh-tokoh nasional, beliau ketemu tokoh daerah, yang terutama beliau bertemu adalah dengan tokoh masyarakat. Nah itu saya kira sesuatu yang sangat baik," ucap dia.

Namun, sekali lagi ia mengatakan bahwa tidak benar ada permintaan dari Jokowi untuk bertemu Megawati, seperti yang diberitakan sejumlah media belakangan ini.

"Jadi saya tidak tahu hal yang seperti ini ya. Aneh juga narasi yang dikembangkan oleh sebuah media yang seolah-olah mendapatkan informasi dari internal PDI Perjuangan dan dipersepsikan sebagai sebuah fakta. Tapi sesungguhnya hal itu tidak pernah terjadi, tidak pernah ada permintaan bertemu, bahkan sudah dikonfirmasi lagi oleh Sekjen PDI Perjuangan," tuturnya.

Lebih jauh mengenai adanya usulan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto agar Presiden didampingi sejumlah menteri yang belakangan diisukan akan mundur, apabila berniat untuk bertemu Megawati, Ari mengatakan bahwa pertemuan tokoh sangat baik.

Baca juga: Ari: Tidak ada suasana pemilu saat Presiden rapat dengan menteri

"Kalau Presiden kan selama ini terbuka bertemu dengan siapa saja tokoh-tokoh bangsa. Dan saya kira juga Ibu Mega juga sama ya, terbuka untuk bertemu dengan tokoh-tokoh bangsa," jelasnya.

"Ya (pertemuan didampingi menteri) usulan Pak Hasto kan? Ya tentu pertemuan itu antar-tokoh kan. Saya kira sudah terbiasa untuk pertemuan tokoh-tokoh bangsa itu dilakukan," ujarnya.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Mentari Dwi Gayati
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Menimbulkan malapetaka pada perusahaan-perusahaan Jepang

pinjol pasti acc
Polri tangkap pendiri robot trading Viral Blast yang buron
Tangkapan layar- Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri menjemput buronan Putra Wibowo, selaku pendiri robot trading Viral Blast di Bandar Soekarno Hatta, Jumat (26/1/2024). ANTARA/HO-Bareskrim Polri/am.
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menangkap Putra Wibowo, pendiri robot trading Viral Blast yang berstatus buronan atau Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak perkara disidik awal 2022.

“Polri melakukan penjemputan DPO Putra Wibowo bersama Hubinter Polri, sudah tiba di Bandara Soekarno Hatta,” kata Kanit 1 Subdit 3 Dittipideksus Bareskrim Polri AKBP Sentot Kunto Wibowo kepada wartawan, Jumat.

Ia mengatakan, tersangka Putra Wibowo dipidana telah melakukan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal perdagangan dan penipuan.

“Selanjutnya tersangka dibawa ke Bareskrim Polri guna penyidikan lebih lanjut,” ujar Kunto.

Kunto tak menjelaskan, DPO Putra Wibowo ditangkap di negara mana. Keterangan secara resmi terkait upaya hukum tersebut akan disampaikan besok, Sabtu (27/1) di Bareskrim Polri oleh Dirtipideksus dan Humas Polri.

Sementara itu, Putra Wibowo merupakan satu dari empat tersangka penipuan investasi berkedok aplikasi robot trading Viral Blast Global.

Keempat tersangka, selain Putra Wibowo, yakni Zainal Hudha Purnama (ZHP), Minggus Umboh (MU) dan Rizky Puguh Wibowo (RPW), perkaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan sejak pertengahan 2022.

Kasus ini juga menyeret tiga klub sepak bola, yakni Persija Jakarta, PS Sleman dan Madura United, terkait sponsor PT Trust Global Karya yang menaungi aplikasi Viral Blast Global.

Tersangka Zainal Hudha Purnawa diketahui merupakan manajer klub sepak bola Madura United.

Perusahaan PT Trust Global Karya memasarkan produk e-Book kepada anggota dengan embel-embel pembelajaran trading. Member yang bergabung diharuskan menyetor sejumlah uang sesuai paket yang ditawarkan untuk membeli buku elektronik tersebut.

Bonus yang dijanjikan setiap merekrut anggota baru sebesar 10 persen.

Uang hasil penjualan tersebut dimasukkan ke dalam rekening exchanger yang telah ditunjuk, kemudian didistribusikan kepada pengurus aplikasi tersebut.
Kasus robot trading Viral Blast merugikan sekitar 12 ribu anggotanya dengan total kerugian mencapai Rp1,2 triliun.

Dalam perkara ini, penyidik telah menyita satu unit rumah milik tersangka Minggus Umboh dan satu unit rumah milik tersangka Zainal Hudha Purnama. Kedua rumah tersebut ditaksir senilai Rp15 miliar.

Diduga aset-aset milik tersangka merupakan hasil penipuan modus robot trading petingg PT Trust Global Karya atau Viral Blast.

Penyidik juga melakukan penggeledahan di Apartemen One Icon Residence Surabaya, Jawa Timur, unit 5305-5306 milik tersangka Putra Wibowo yang merupakan pendiri Viral Blast bersama para tersangka lainnya, serta penggeledahan Kantor PT Trust Global di Royal Residence Surabaya.
Baca juga: Bareskrim Polri sita aset admin robot trading ATG di Tulungagung
Baca juga: Bareskrim tetapkan tiga tersangka kasus "robot trading" ATG
Baca juga: Polisi segera periksa pembuat robot trading ATG Bayu Walker

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Menuju Jalan Menuju Dewa Makanan

pinjol umur 20
Soal presiden boleh kampanye, Airlangga: Itu adalah hak konstitusional
Airlangga Hartarto saat menjawab pertanyaan wartawan di Indramayu, Jawa Barat, Rabu (24/1/2024). ANTARA/Bayu Saputra/pri.
Yang pertama, (itu) hak konstitusional dari Bapak Presiden dan juga warga negara untuk boleh memilih dan juga boleh dipilih
Indramayu (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh ikut kampanye, merupakan hak konstitusional.

Airlangga menyampaikan hal itu sebagai respons terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa presiden boleh berkampanye asalkan tak menggunakan fasilitas negara.

"Yang pertama, (itu) hak konstitusional dari Bapak Presiden dan juga warga negara untuk boleh memilih dan juga boleh dipilih. Jadi itu adalah hak konstitusional," kata Menko Airlangga di Indramayu, Jawa Barat, Rabu.

Menko Airlangga menjelaskan beberapa presiden Indonesia periode sebelumnya yang juga merupakan anggota partai.

Menurut menteri yang sekaligus Ketua Umum Partai Golkar itu, keberpihakan politik merupakan hal diperbolehkan berdasarkan konstitusi.

"Kita ketahui sejak berbagai presiden itu basisnya parpol, kita bicara Presiden Soekarno dengan PNI, Presiden Soeharto dengan Partai Golkar, Ibu Megawati dengan PDI-P, Pak Habibie Golkar, kemudian Gus Dur PKB, Pak SBY Demokrat," terangnya.

Selain itu, di tengah masa kampanye Pemilu 2024, Airlangga menilai arah dukungan Presiden Jokowi akan sama dengan arah Partai Golkar.

"Jelasnya itu (arah dukungan) adalah tidak berbeda dengan apa yang diperjuangkan Partai Golkar," ujar Airlangga.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

"Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma.

Jokowi menjelaskan bahwa jabatan presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik.

Oleh karena itu, menurut dia, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap warga negara, termasuk presiden dan para menteri.


Baca juga: KPU: UU Pemilu perbolehkan presiden ikut kampanye
Baca juga: Airlangga: Tanggul laut lindungi aktivitas ekonomi di Eretan dari rob
Baca juga: Menko Airlangga sebut bantuan pangan disalurkan hingga Juni 2024

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Teknik Bintang Kuno

slot terbaik 2022
Jokowi kirim karangan bunga di HUT Ke-77 Megawati
Presiden Jokowi mengirim karangan bunga ke kediaman Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Selasa (23/1/2024). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/aa.
Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengirim karangan bunga pada hari ulang tahun Ke-77 Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, Selasa.

Karangan yang berisi bunga anggrek bulan berwarna ungu, mawar putih, lili dan baby breathtiba di kediaman Megawati, Jl. Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa siang.

Ada pula ucapan singkat dari Presiden Jokowi di atas karangan bunga itu. "Selamat ulang tahun Ibu Megawati Soekarnoputri. Dari: Presiden Joko Widodo," tulis pesan di karangan bunga itu.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan Megawati peringati hari kelahirannya ini secara sederhana. Menurutnya, Presiden Ke-5 itu hanya menerima orang-orang terdekatnya saja.

Baca juga: HUT ke-77 Megawati, Ganjar: Semoga sehat dan bahagia selalu

Baca juga: Megawati rayakan ulang tahun ke-77, Prabowo doakan sehat selalu

"Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, ulang tahun Ibu Megawati diadakan secara sederhana, dan dihadiri oleh keluarga dan sahabat dekat beliau," ujar Hasto dalam keterangannya di Jakarta.

Tak hanya itu, seluruh kader PDIP di berbagai daerah juga merayakan ulang tahun Megawati dengan kegiatan kebudayaan. Hasto mengatakan para kolega-nya akan membagikan tumpeng untuk masyarakat hingga melakukan penanaman pohon.

Lebih lanjut, Hasto pun mengingatkan peran Megawati dalam menjaga demokrasi Indonesia. Dia menyinggung soal isu perpanjangan masa jabatan 3 periode yang sempat digaungkan oleh orang-orang dekat Jokowi.

Baca juga: Mahfud ucapkan selamat ulang tahun kepada Megawati Soekarnoputri

Hasto mengklaim, Megawati berani menolak permintaan perpanjangan masa jabatan itu meski membawa konsekuensi dalam ajang Pemilu 2024. Dia ingin ketokohan Megawati dalam menjaga amanat konstitusi harus dijadikan contoh.

"Dengan meneladani perjuangan beliau, maka berbagai intimidasi yang terjadi saat ini, justru menjadi pupuk semangat untuk semakin kokoh di dalam mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai hukum tertinggi di dalam menentukan pemimpin," tuturnya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Apakah Anda suka bermain game?

aplikasi bisa kredit hp
Densus tangkap sejumlah terduga teroris di Jateng
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) DivHumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko. ANTARA/HO-DivHumas Polri.
Jakarta (ANTARA) - Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri melakukan upaya pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana terorisme di wilayah Jawa Tengah (Jateng), Kamis.

Kepada Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan adanya penegakan hukum dilakukan oleh Densus 88 Antiteror Polri di wilayah Jateng.

“Benar (ada penangkapan) oleh Detasemen Khusus 88 Polri di daerah Jateng,” kata Truno dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Truno belum merincikan terduga teroris yang ditangkap dari jaringan mana dan siapa saja inisialnya karena sampai saat ini penyidik masih melakukan upaya penegakan hukum di lapangan.

“Untuk perkembangan akan disampaikan pascakegiatan ini,” kata Truno.

Baca juga: Densus 88 geledah rumah terduga teroris di Sukoharjo

Berdasarkan informasi awal bahwa penangkapan dilakukan terhadap 10 orang terduga di wilayah Solo Raya. Hal ini dibenarkan oleh Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Pol. Aswin Siregar.

“Benar ada kegiatan Densus 88. Nanti updatenya kami sampaikan lewat Humas Polri,” ujar Aswin.

Selama 2023, Densus 88 Antiteror Polri berhasil mencegah terjadinya letupan atau serangan teror.

Dalam memberantas terorisme, Polri melakukan preventive strike. Selama 2023 angka kejadian turun 100 persen, jumlah tersangka teror yang ditangkap sebanyak 146 orang atau menurun 40,89 persen dibanding 2022 sebanyak 247 orang.

Para tersangka ini berasal dari kelompok teroris berbeda-beda, yakni 68 orang dari kelompok JAD, 51 orang (Jamaah Islamiyah/JI), tujuh orang (JAS), lima orang (NII) dan dua orang dari kelompok FPI.

Selama 2023, Polri mengamankan barang bukti tindak pidana terorisme, di antaranya 22 pucuk senjata api, tujuh pucuk senjata api rakitan, dua pucuk senjata soft dan air gun, 2.080 butir dan tiga kotak peluru, 74 buah magasin, 31 buah bahan peledak, dan 163 buah senjata tajam.

Baca juga: Densus catat penurunan jumlah tersangka terorisme sepanjang 2023

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024