pola gacor mahjong ways

Menjadi dewa setelah seratus pemurnian

Profil Pemilik Hotel Bintang Lima Pertama yang Akan Dibangun di Toba******

Hotel bintang lima pertama, Labersa Kaldera Resort, akan dibangun di sekitar Danau Toba, Sumatera Utara dan ditargetkan rampung pada Juli 2024.

Peletakan batu pertama (groundbreaking) hotel yang dibangun di dalam lokasi The Kaldera, Sumut itu telah dilakukan pada Rabu (21/12), dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas.

Sebelumnya, Danau Toba tidak memiliki hotel bintang lima, hanya terdapat hotel bintang empat di kawasan tersebut, salah satunya Labersa Toba Hotel & Convention Centre di Balige, Kabupaten Toba Samosir.

PT Labersa Hutahaean merupakan perusahaan yang berfokus pada manajemen hotel, properti, tempat rekreasi. Perusahaan ini merupakan bagian dari Hutahaean Group yang berpusat di Pekanbaru, Riau.

PT Labersa Hutahaean telah memiliki sejumlah bisnis, di antaranya Labersa Toba Hotel & Convention Centre, Water Park & Theme Park Toba Fantasi, Water Park & Theme Park, dan Golf & Coountry Club Riau.

Pemilik Hutahaean Group adalah Harangan Wilmar Hutahaean. Ia berasal dari Toba Samosir, Sumatera Utara dan kini menjadi pengusaha sukses di Riau.

Meski memiliki bisnis hotel, Hutahaean Group berfokus pada perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit. Perkebunan tersebut terletak di Kecamatan Dalu-Dalu Kecamatan Tambusai Rokan Hulu, Riau serta di Sumatera Utara.

Hutahaean Group menjadi salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit hulu yang paling berpengalaman di Provinsi Riau. Perusahaan memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman industri perkebunan dan pengalaman manajemen perkebunan kelapa sawit.

[Gambas:Video CNN]

Bunuh seluruh dunia

Suharso Monoarfa Bersuara soal Kisruh Data Beras di RI******

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa mengungkap permasalahan data di Indonesia sampai saat ini tak kunjung tuntas. Salah satunya adalah soal kisruh data beras antar kementerian dan lembaga yang selalu berbeda.

Padahal, data soal beras sangat menentukan proses pengambilan kebijakan, termasuk terkait impor.

"Kalau kita bicara yang paling dekat dengan kepentingan nasional kita adalah soal pangan, pangan berarti beras, begitu beras kita mau tanya kenapa kita impor dan kita jaga-jaga untuk impor, dan berapa produksi, berapa yang ada di stok nasional, yang dipegang oleh Bulog, dan seterusnya," kata Suharso dalam Grand Launching Portal Satu Data Indonesia di Jakarta Pusat, Jumat (23/12).

Suharso membandingkan data beras ini dengan data keuangan di Bank Indonesia. Ia menilai dengan terpusatnya data ini, maka pihak pengambil keputusan bisa menggunakannya dengan mudah.

Ia pun menyinggung bahwa saat ini tiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah memiliki data masing-masing yang memiliki standar berbeda. Sehingga, data-data tersebut tidak bisa dibandingkan karena cara pengolahan dan pengumpulan yang berbeda.Bahkan, imbuhnya, data milik pemda kerap tidak memenuhi agregasi nasional.

Tak hanya soal data, Suharso juga menyentil kementerian, lembaga, dan pemda yang memiliki segudang aplikasi namun tidak efektif.

"Kalau dilihat aplikasi Pemda itu luar biasa banyaknya, tapi menurut saya itu hanya menunjukkan, (hanya) show, tontonan, tapi nggak efektif untuk pelayanan publik dilakukan. Padahal yang kita inginkan adalah di atas (pelayanan publik) itu," ujarnya.

Suharso menekankan saat ini penting untuk melakukan integrasi agar data pembangunan bisa valid saat digunakan. Meskipun, tantangan yang dihadapi pun beragam, mulai dari proses pengolahan data tiap institusi berbeda hingga ketiadaan metadata yang baku untuk memberikan informasi acuan kode referensi yang berbeda.

"Paling penting, membuat data pembangunan itu valid, kredibel, akurat, mutakhir, dan mudah diakses," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Karier hiburan Nona Hou Fu

Fish & Co. Tutup Gerai di Indonesia 31 Desember 2022******

Restoran Fish & Co.akan menutup puluhan gerainya di Indonesia pada 31 Desember 2022. Penutupan itu seiring berhentinya GF Culinarysebagai pemegang lisensi merek restoranitu di Indonesia.

Hal itu diumumkan melalui unggahan story akun Instagram resmi @fishncoindo pada Minggu (18/12).

"Gerai Fish & Co. di bawah GF Culinary akan menghentikan operasionalnya pada 31 Desember 2022," tulis GF Culinary melalui unggahan akun tersebut.

"Kami bangga dan bersyukur atas semua yang kami capai selama tahun-tahun yang menakjubkan ini," ujar manajemen.

Manajemen juga mengucapkan terima kasih kepada pelanggan setia yang kerap mengunjungi gerai restoran itu.

"GF Culinary akan terus membawa pengalaman makan yang menyenangkan dan kami berharap dapat bertemu dengan anda melalui merek lain kami," terangnya.

GF Culinary sendiri telah menghapus Fish & Co. dari daftar merek restoran yang dikelola perusahaan dalam situs resminya.

Saat ini, perusahaan kuliner yang didirikan oleh Henky Rusli ini hanya memegang lisensi untuk sembilan merek di antaranya Ojju, Song Fa, dan Putien.

[Gambas:Video CNN]

Yi Ming Li Yueyue

Jokowi Pede Larangan Ekspor Bijih Bauksit Hasilkan Rp62 T******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melarang ekspor bauksitmulai Juni 2023. Dengan larangan ini, Jokowi memprediksi pendapatan negara bisa meningkat menjadi Rp62 triliun.

"Dari industrialisasi bauksit di dalam negeri kita perkirakan pendapatan negara akan meningkat dari Rp21 triliun menjadi kurang lebih sekitar Rp62 triliun," kata Jokowi, Rabu (21/12).

Jokowi memutuskan untuk melarang ekspor bijih bauksit dengan beberapa pertimbangan.

Ketiga, meningkatkan penerimaan devisa. Keempat,menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Indonesia.

"Mulai Juni 2023 pemerintah akan melarang ekspor biji bauksit. Saya ulang mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri." kata Jokowi.

Jokowi mengatakan larangan ekspor itu dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat dari kebijakan larangan ekspor nikel yang mulai diberlakukan pemerintah sejak Januari 2020 yang memberikan manfaat besar ke ekonomi dalam negeri.

[Gambas:Video CNN]

Era masa depan dalam budidaya makhluk abadi

Pengusaha Mau Insentif Agar Program Bebas Truk Kelebihan Muatan Jalan******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk memperhatikan insentif untuk memastikan penerapan kebijakan bebas truk kelebihan muatan dan dimensi (zero over dimension overload/ODOL) berjalan.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan pemerintah harus menentukan prioritas antara zero ODOL yang mulai berlaku 2023 atau subsidi mobil listrik yang masih membutuhkan infrastruktur.

"Prioritas yang menentukan pemerintah. Sekarang melihat prioritasnya mana, karena kalau penetapan zero ODOL itu Januari 2023, kalau mobil listrik kan masih membutuhkan infrastruktur juga, tidak langsung, ada persiapan," ujar Hariyadi di Kantor Apindo, Rabu (21/12).

"Transisi kendaraan dari ODOL menjadi zeroODOL kan perlu investasi besar dan kalau investasinya besar dalam bentuk masif kalau enggak diintervensi pemerintah dalam bentuk subsidi dan keringanan fiskal kan susah," katanya.

Hariyadi mengatakan pemerintah bisa memerintah intervensi dari sisi fiskal dengan pembebasan pajak impor karena pengusaha akan mengganti alat angkutnya.

"Dari subsidi bisa berupa bantuan dari pemerintah kepada sektor angkutan apakah berupa subsidi keringanan dana untuk uang muka pembelian angkutan atau subsidi bunga," ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah tengah menyiapkan dana Rp5 triliun untuk subsidi kendaraan listrik tahun depan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dana tersebut akan dibagi untuk subsidi pembelian motor listrik, mobil listrik, serta bus listrik.

"Sedang dibicarakan dengan menteri keuangan. Nilainya Rp 5 triliun. Nanti dibagi motor berapa, mobil berapa. Bus (listrik) itu akan kita pertimbangkan juga," katanya dalam konferensi pers virtual di laman YouTube Sekretariat Presiden.

[Gambas:Video CNN]

Buku Misteri Tokyo

Mendag: Indonesia Impor 991 Ribu Ton Gula Kristal Putih Tahun Depan******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah akan mengimpor gulakristal putih (GKP) sebanyak 991 ribu ton tahun depan.

Rencana impor itu keluar usai pemerintah menggelar rapat terbatas (ratas).

"Kita sudah ratas untuk tahun depan (RI) akan mengimpor gula kristal putih 991 ribu ton, hampir 1 juta ton. 3,6 liter rafinasi. Ada kebutuhan khusus 10 ribu atau 50 ribu," katanya seperti dikutip dari detik.com, Jumat (23/12).

"Kemarin impor gula 500 ribu ton, yang melaksanakan itu kira kira 300 ribu ton, 200 ribu ton yang nggak melaksanakan. Itu sudah kita pinalti," terangnya.

Zulhas juga memastikan kuota impor GKP tahun depan sudah masuk neraca komoditas.

"Tapi neraca komoditas sudah diputuskan 991 kristal putih langsung ke konsumen, 3,6 rafinasi untuk industri, yang khusus kira-kira 50 ribu," tuturnya.

Ketika ditanya kapan impor gula tersebut masuk ke Indonesia, Zulhas menjawab saat ini sedang dalam proses. "Lagi proses, kan Kementan kalau rafinasi apa Kemenperin, saya kan terakhir. Kalau sudah beres, baru ke tempat saya," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]