waktoge

pilihan super

Tak Taat Aturan, Ajaib dan Stockbit Kena Sanksi BEI******

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengenakan sanksi teguran tertulis kepada PTAjaibSekuritas Asia dan PTStockbitSekuritas Digital.

Hal itu disampaikan lewat dua surat pengumuman terpisah tertanggal 26 Oktober 2022.

Sanksi kepada Ajaib diumumkan lewat Surat Pengumuman Nomor Peng-00029/BEI.ANG/10-2022 yang diteken oleh dua direktur BEI yakni Irvan Susandy dan Kristian S Manulang.

Sementara, sanksi kepada Stockbit diumumkan lewat Surat Pengumuman Nomor Peng-00030/BEI.ANG/10-2022.

Kedua perusahaan mendapat sanksi karena berdasarkan hasil pemeriksaan bursa, keduanya belum sepenuhnya menerapkan ketentuan Pedoman Fasilitas Pesanan Langsung dan Automated Ordering, Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi Operasional Brokerage Office System (BOFIS) Anggota Bursa Efek dan Pedoman Penilaian Kelayakan Implementasi BOFIS Anggota Bursa.

Selain itu, keduanya juga belum sepenuhnya memenuhi ketentuan pengendalian internal terkait dengan teknologi informasi secara konsisten.

CNNIndonesia.com masih berupaya meminta tanggapan Ajaib dan Stockbit. Namun, kedua perusahaan belum merespons.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Perang Abadi

Profil Komisaris Pelni Dede Budhyarto yang Plesetkan Khilafah******

Komisaris PT Pelni Dede Budhyarto mendadak jadi sorotan. Bukan karena kinerjanya, melainkan cuitannya di Twitter.

Cuitan Dede tersebut mengenai plesetan diksi khilafah menjadi khilaf*ck yang diunggah pada Minggu (23/10) di akun Twitter pribadinya @kangdede78.

Dede menulis, "Memilih capres jangan sembrono apalagi memilih Capres yang didukung kelompok radikal yang suka mengkafir-kafirkan, pengasong khilaf*ck anti Pancasila, gerombolan yang melarang pendirian rumah ibadah minoritas".

Lalu siapakah Dede Budhyarto?

Saat ini pria yang akrab disapa Kang Dede ini menjabat sebagai komisaris independen di PT Pelni sejak diangkat pada 2020 lalu.

Pemilik nama asli Kristia Budiyarto merupakan lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan.

Berdasarkan website pelni.co.id, Dede ditunjuk sebagai komisaris PT Pelni berdasarkan surat keputusan Kementerian BUMN Nomor: SK-354/MBU/11/2020.

Dede lahir di Cirebon dan merupakan lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan.

Sejak awal karirnya, Dede berkecimpung dalam dunia siaran radio yang dimulai dari lembaga penyiaran negara, radio RRI untuk area Kendari, Sulawesi Selatan dan berpindah ke sejumlah radio swasta.

Perjalanan panjang membawa Kristia perlahan menuju posisi sebagai Direktur Program di jaringan Etnikom Network Bens Radio untuk area Makassar (2005-2008), Bandung (2008-2009) dan Jakarta (2009-2011) sebelum berpindah karir menjadi General Manager di e-Commerce PT Planet Tecno.

Selain itu, Dede juga diketahui aktif di bidang politik sejak terlibat sebagai relawan Jokowi (Presiden Joko Widodo) pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta bersama Basuki Tjahaja Purnama.

Tak hanya itu, Dede juga lanjut menjadi relawan Jokowi di dua periodenya yakni, saat pemilihan presiden (pilpres) 2014 dan 2019. Saat itu, Dede berperan sebagai koordinator tim media sosial, sehingga aktif di Twitter.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Binatang Buas

Holding BUMN Pangan Bantu Bulog Serap Hasil Panen Petani******

Pemerintah menambah kewenangan BUMNHolding Pangan atau ID Food untuk menyerap hasil produksi bahan pokokdari petani maupun peternak dalam negeri.

Kewenangan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Oktober.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan sebelumnya penyerapan hasil petani hanya dilakukan oleh Bulog. Namun, dalam aturan baru ini, ID Food ikut andil.

Arief menjelaskan dengan masuknya BUMN Holding Pangan ini, maka penugasan penyerapan pangan ke petani dibagi dua. Bulog nantinya bertugas menyerap atau mengamankan produk jagung, beras, dan kedelai.

"Sisanya yang komersial kita akan berikan kepada ID Food, BUMN Holding Pangan untuk menyerap dan membantu tugas Bulog. Diharapkan ini akan mempercepat penyerapan produksi pangan," imbuhnya.

Adapun 11 bahan pokok yang wajib dimaksimalkan dari produksi dalam negeri adalah beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan.

Dalam PP 125/2022 ini, 11 bahan pokok tersebut akan diserap oleh Bulog dan ID Food berdasarkan Harga Acuan Pembelian/Penjualan (HPP) yang ditentukan oleh Badan Pangan Nasional. Sebelumnya, HPP ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan.

"Jadi sekarang tugas penetapan HPP didelegasikan ke kami, sebelumnya di aturan lama ada di Kementerian Perdagangan," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar zombie di hari-hari terakhir

Petugas KAI Disiram Kuah oleh Penumpang yang Belum Vaksin Booster******

Seorang petugas PT Kereta ApiIndonesia (Persero) alias KAImendapatkan perlakuan kasar dari salah satu calon penumpang di Stasiun Gambir.

Kepala Humas PT KAI Daop I Jakarta  Eva Chairunisa mengatakan perlakuan itu terjadi pada Senin (24/10) lalu, saat calon penumpang itu akan menaiki KA Argo Parahyangan tujuan Bandung. Saat itu, calon penumpang tidak dapat melanjutkan proses boardingsehingga tak diizinkan naik kereta karena belum melengkapi persyaratan vaksin ketiga atau booster.

"Saat melalui proses pemeriksaan berdasarkan sistem terdata bahwa yang bersangkutan belum melakukan vaksin ketiga atau booster dan tidak dapat menunjukkan berkas lain seperti surat keterangan dari rumah sakit pemerintah jika memang tidak dapat divaksin karena alasan medis," katanya dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Kamis (27/10).

Saat di loket pembatalan pun katanya, petugas kembali menjelaskan mekanisme pembatalan dengan baik sesuai aturan yang ada.

"Namun secara tiba-tiba calon penumpang tersebut dengan sengaja menyiram petugas dengan makanan berkuah. Setelah melakukan perbuatan tersebut penumpang langsung pergi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

KAI Daop 1 Jakarta kata Eva, mengecam tindakan yang dilakukan oleh oknum penumpang tersebut karena petugas telah menjalankan fungsinya sesuai dengan SOP yang berlaku.

Namun, Eva tidak menjelaskan apa yang akan dilakukan oleh KAI terhadap calon penumpang tersebut. Ia hanya meminta seluruh calon pengguna membaca dan memperhatikan kembali aturan yang berlaku pada saat membeli tiket supaya masalah itu tak terjadi lagi.

"Pastikan jika seluruh persyaratan dapat dipenuhi sebelum melakukan perjalanan pada jadwal yang telah dipilih, sehingga tidak menimbulkan resiko batal berangkat," katanya. 

Zaman Hebat Senjata Ajaib

Kemenperin Imbau Industri Farmasi Jaga Mutu dan Keamanan Obat******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengimbau industri farmasi untuk menggunakan bahan baku obatyang sesuai dengan regulasi.

Untuk memastikan imbauan itu dipatuhi, mereka akan selalu memonitor dan mengevaluasi secara berkala baik bersama-sama dengan BPOMmaupun pengujian secara independen.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga menyatakan untuk memastikan keamanan produk obat-obatan, Kemenperin juga meminta perusahaan untuk melakukan uji laboratorium terhadap parameter kritis seperti persyaratan cemaran pada bahan baku obat yang digunakan, sesuai dengan Farmakope Indonesia atau standar mutu lainnya yang berlaku.

Ia mengatakan semua langkah yang dilakukan itu untuk menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi terkait kasus gagal ginjal akut yang sudah menewaskan 143 orang di Indonesia belakangan ini.

Kasus tersebut diduga dipicu cemaran Etilen Flikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) yang melebihi ambang batas pada obat sirup.

Ia berharap dengan semua langkah itu seluruh faktor risiko penyebab gagal ginjal, baik dari sumber obat-obatan maupun potensi penyebab lainnya bisa dicegah.

[Gambas:Video CNN]

Hingga saat ini, lanjutnya, Kemenperin telah melakukan koordinasi secara langsung dengan mengunjungi beberapa fasilitas produksi industri farmasi untuk memastikan bahwa fasilitas produksi yang dimiliki oleh perusahaan industri telah memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) serta produknya terdaftar, dan memiliki Nomor Izin Edar (NIE).

"Pengecekan ke fasilitas produksi dilakukan untuk memastikan bahwa industri tidak menggunakan EG dan DEG sebagai bahan baku tambahan dalam sirop obat," ujar Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Ignatius Warsito.

Kemenperin memastikan industri menghentikan proses produksi, distribusi, dan recall terhadap seluruh produk yang berdasarkan hasil pengujian diduga mengandung cemaran EG/DEG di atas ambang batas.

"Industri telah melakukan karantina terhadap seluruh produk sirop obat maupun bahan baku PEG, PG, sorbitol, dan gliserin/gliserol yang ada di gudang pada fasilitas produksi," imbuhnya.

Kemenperin juga memastikan industri memiliki tim khusus yang menangani laporan/keluhan pelanggan terhadap produknya serta melakukan farmakovigilans untuk memantau efek samping dari obat yang diproduksi.

Rekor pertempuran inti

Buruh Yogyakarta Tuntut UMK Naik Hingga Rp4,2 Juta******

Majelis Pekerja BuruhIndonesia (MPBI) di Yogyakartamenuntut pemerintah daerah (pemda) menaikkan upahminimum kabupaten/kota (UMK) jadi Rp3,7 juta hingga Rp4,2 juta per bulan.

Sekjen DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY yang tergabung dalam MPBI Irysad Ade Irawan menyebut kenaikan upah perlu dilakukan karena harga-harga bahan pokok naik.

Kondisi itu kian memberatkan pekerja. Sebab, buruh di Yogyakarta hanya dibayar Rp2,15 juta per bulan.

Irysad juga mengatakan dengan UMK yang rendah, angka kemiskinan di Yogyakarta kian meningkat.

"Sebagai contoh sepanjang 2019-2021, UMK Gunungkidul merupakan yang terendah di DIY dan pada saat itu pula tingkat kemiskinan Gunungkidul merupakan yang tertinggi di antara kabupaten/kota lainnya," katanya.

Menurut Irysad, dalam kondisi tersebut penetapan upah menjadi sangat penting dalam program strategi pengentasan kemiskinan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY Aria Nugrahadi meminta agar buruh bersabar. Sebab, pengumuman UMP 2023 baru akan diumumkan bulan depan.

Ia mengatakan dalam penentuan UMP dan UMK ini pihaknya akan melakukan komunikasi baik dengan pekerja maupun dengan unsur pengusaha.

"Nantinya mengerucut pada PP 36 yang nanti regulasinya kan PP 36. Dasar pengupahan, nggak ada yang bocor ditunggu saja," tandas Aria.

[Gambas:Video CNN]