gg88

Master Kustomisasi Mecha

Jutaan Warga China Pengangguran Usai Kebijakan Zero Covid Disetop******

Jutaan wargaChinamenjadipengangguranusai kebijakan nol-covid (zero covid-18) ditiadakan. Pasalnya, usai kebijakan ini ditiadakan, hasil tes PCR negatif atau kode kesehatan hijau tidak lagi diperlukan untuk memasuki tempat umum atau bepergian.

Akibatnya, sebagian besar tempat tes covid-19 di seluruh China telah ditutup.

Dengan perubahan kebijakan ini, banyak dari mereka yang bekerja di stan pengujian wajib akan kembali ke pekerjaan lama mereka atau mencari yang baru.

Berdasarkan pedoman Komisi Kesehatan Nasional, setiap lokasi pengujian itu pun harus memiliki 4-5 bilik yang dikelola oleh 8-10 penguji dengan tenaga kesehatan (nakes), serta 4-5 asisten untuk menjalankan tempat itu.

Dilansir dari CNA, salah seorang pekerja di laboratorium pengujian di Provinsi Hebei Utara, mengatakan jumlah sampel yang mereka terima turun 80 persen sejak 7 Desember, ketika perubahan kebijakan diumumkan.

Kini, hanya sedikit orang yang dites dan hanya menyasar mereka yang membutuhkan hasil tes negatif untuk bekerja, seperti pengemudi.

Pekerjaan pengujian rutin telah menjadi bagian dari kehidupan banyak orang di China selama pandemi. Hal ini pun menciptakan jutaan pekerjaan.

Seorang apoteker Zhao Yonggang telah menjadi penguji swab PCR di Beijing sejak Mei. Namun, ketika kebijakan nol-Covid dihentikan, tempat pengujian massal tidak lagi diperlukan, termasuk karyawan yang berada di dalamnya.

Agensi yang mempekerjakan Zhao pun memotong jumlah lokasi pengujian dari 100 menjadi tujuh. Selain itu, jam kerja dan gaji yang ia terima pun hanya setengah dari yang biasa ia dapatkan. Saat ini membawa pulang 200 yuan (US atau Rp450 ribu) sehari.

"Sekarang semakin sedikit lokasi pengujian. Saya tidak dapat menemukan pekerjaan yang layak, jadi saya akan pulang ke rumah," kata Zhao, yang berasal dari Xian di provinsi barat laut Shaanxi.

Zhao adalah salah satu dari jutaan orang yang telah bekerja di lokasi pengujian ini. Ia menjadi garis depan pertempuran China melawan virus selama tiga tahun terakhir.

Pekerja medis, teknisi laboratorium, staf sementara, dan jutaan orang lain menjadi bagian dari sistem pengujian massal yang merupakan bagian integral dari kebijakan nol-covid China.

[Gambas:Video CNN]

Pelindung Negara Long Shuai

Yusril Tanya Solusi TKI dan Kebun Sawit ke Anwar Ibrahim******

Pakar Hukum Tata Negara sekaligus Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menanyakan solusi terkait tenaga kerja Indonesia (TKI) dan perbedaan upah pekerja kebun sawit ke Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

Pertama, menurut Yusril, masalah TKI di Malaysia baru akan terselesaikan jika pemerintah Negeri Jiran mengubah aturan industri yang ada.

Lebih dari 30 tahun pembangunan industri Malaysia, Yusril menilai TKI yang bekerja di sektor manufaktur sudah harus direlokasi ke berbagai perusahaan Malaysia yang ada di Indonesia. Di lain sisi, ia menyarankan Anwar agar Malaysia serius mengembangkan industri teknologi tinggi (high tech).

"Gaji pekerja di Indonesia yang bekerja di kebun-kebun Malaysia lebih besar daripada gaji pekerja Indonesia yang bekerja di kebun-kebun milik Malaysia yang ada di Indonesia. Bisakah Pemerintah Malaysia dan Indonesia merundingkan masalah gaji pekerja perkebunan ini supaya adil bagi kedua belah pihak?" tanya Yusril ke Anwar dalam CT Corp Leadership Forum di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin (9/1).

Anwar Ibrahim menilai usul Yusril soal masalah TKI di Malaysia merupakan tahapan kedua. Namun, ia tak menutup mata soal ancaman middle income trap serta industri yang berteknologi rendah. Menurutnya, ini adalah beberapa prioritas dari menteri perdagangan antarabangsa dan industri (MITI) Malaysia.

Secara khusus soal tenaga kerja, Anwar mengedepankan solusi yang bisa dijangkau untuk saat ini. Menurutnya, pemindahan TKI dari industri manufaktur Malaysia ke berbagai perusahaan Malaysia di Indonesia membutuhkan banyak waktu.

"Untuk sekarang ini, cara yang terbaik adalah digitalisasi. Masuk dan beberapa dasar yang proaktif untuk mengelak dari beberapa tindakan-tindakan yang dianggap melanggar hukum," jelas Anwar soal solusi terdekat terkait TKI di Malaysia.

Terkait pekerja Indonesia yang bekerja di perkebunan Malaysia, Anwar menegaskan perlu perundingan yang teliti antara Pemerintah Malaysia dan Indonesia. Menurutnya, ada beberapa faktor yang membuat industri atau perusahaan perkebunan Malaysia pindah dan menetap ke Indonesia, Vietnam, atau bahkan China.

"Sebab kadar upah yang rendah relatif kepada indeks harga konsumen (CPI) di negara masing-masing. Kalau kita umpamanya naik mendadak, tentu tidak akan menarik pelaporan ke negara asing. Hal ini boleh kita bicarakan, tapi saya tidak pikir ada penyelesaian segera, melainkan kita (harus) berunding secara lebih panjang," tegas Anwar menjawab pertanyaan Yusril soal perbedaan upah pekerja Indonesia.

Saat ini, Anwar merasa lebih mendesak untuk menyelesaikan permasalahan tenaga kerja di Malaysia, tidak hanya dengan tenaga kerja Indonesia (TKI). Kendati, ia menegaskan bahwa upah di masing-masing negara tidak boleh disamakan.

"Upah pekerja di AS, Malaysia, China, itu relatif terhadap cost of living di masing-masing negara. Tapi Malaysia saya setuju mesti berubah dari sisi kemampuan skill karena masa depan kita tidak terjamin jika tidak serius dalam industrial policy," pungkas PM Malaysia tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Jahat yang Tak Terkalahkan

Buruh Kritik Perppu Ciptaker: Niat 'Tampil Beda', Malah Menyesatkan******

Partai Buruh menilai pembuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) mencoba tampil beda dengan isi UU Cipta Kerja. Alih-alih disambut baik, isi Perppu Ciptaker malah semakin menyesatkan.

"Terkait isu upah minimum danoutsourcing, nampaknya si pembuat perppu ingin ada perbedaan dengan UU Cipta Kerja, tetapi justru menyesatkan, membingungkan, dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Niat baik, tapi salah," tegas Pimpinan Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers, Rabu (4/1).

Padahal, Iqbal mengatakan serikat buruh yang diwakili Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah melakukan pembahasan bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terkait Omnibus Law tersebut.

"Partai buruh menolak isi perppu tentang upah minimum karena apa yang ditulis dalam isi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 justru membuat tidak adanya kepastian hukum, menjadi tidak jelas. Ada empat poin ketidakjelasan itu," ungkap Iqbal.

Pertama, di dalam UU Ciptaker dikatakan gubernur dapat menetapkan kenaikan UMK, hal tersebut tidak berubah di Perppu Ciptaker. Ia beranggapan UMK bisa naik atau tidak sesuai keinginan gubernur. Partai Buruh meminta kata-kata "dapat" dihilangkan menjadi "gubernur menetapkan UMK".

Kedua, di UU Ciptaker disebutkan kenaikan upah minimum berdasarkan atau sama dengan inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Iqbal menganggap di dalam Perppu Ciptaker makin tidak jelas karena kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Menurutnya, variabel indeks tertentu tidak jelas.

"Ketiga, ada pasal di perppu berbunyi, 'Dalam keadaan ekonomi dan ketenagakerjaan tertentu, formula kenaikan upah minimum bisa berubah'. Ini kan kacau, masa dalam satu UU, pasal sebelum dan setelahnya bertentangan," jelasnya.

Menurut Partai Buruh, aturan tersebut seharusnya spesifik menyebut perusahaan yang tidak mampu menaikkan upah minimum dapat menangguhkannya dengan pembuktian melalui laporan kerugian perusahaan dua tahun berturut-turut secara tertulis.

Keempat, Partai Buruh tidak setuju dengan penghapusan upah minimum sektoral di UU Ciptaker maupun Perppu Ciptaker. Menurut Iqbal, upah minimum sektoral harus tetap ada seperti di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sementara itu, soal outsourcing, Iqbal mengatakan apa yang dijelaskan dalam Perppu Cipta Kerja tidak berubah dari Omnibus Law sebelumnya yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) inkonstitusional bersyarat.

Ketentuan soal outsourcingdiatur dalam pasal 64 Perppu Ciptaker. Pada pasal 64 ayat 3 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagian pelaksanaan pekerjaan akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP).

Aturan ini berbeda dengan UU Ketenagakerjaan di mana batasan pekerjaan outsourcingdiikat produk hukum setingkat UU, bukan PP.

"Di UU Nomor 13 Tahun 2003 hanya dibolehkan 5 jenis pekerjaan saja yang outsourcing, yaknicatering, security, driver, cleaning service,dan jasa penunjang perminyakan. Di dalam perppu, pemerintah yang menentukan, tanpa pembatasan. Ini lebih membingungkan, menimbulkan ketidakpastian hukum. Partai Buruh menolak, pasal outsourcingharus kembali ke UU Nomor 13 Tahun 2003," tegasnya.

Iqbal menekankan dua poin utama yang harus diperhatikan terkait pengaturan outsourcing. Pertama, tenaga alih daya tidak boleh untuk kegiatan pokok.

Kedua, kegiatan penunjang yang boleh menggunakan tenaga outsourcingdibatasi hanya 5 jenis saja, sesuai yang tercantum di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Pesawat Setengah Elf

Bayar Tol Tanpa Setop Mulai Diuji Coba Sebelum Juni 2023 di Bali******

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan uji coba pertama multi lane free flow (MLFF) atau bayar tol tanpa setop akan dilakukan sebelum Juni 2023 di Tol Bali Mandara.

Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sekretariat BPJT Kementerian PUPR Ali Rachmadi mengatakan nantinya akan ada lima ruas tol lagi yang diuji coba bayar tol tanpa sentuh, salah satunya di Jabodetabek. Namun, ia enggan menyebutkan lima ruas jalan itu.

"Ada beberapa ruas yang rencananya kita siapkan, ada lima ruas lagi. Tapi bertahap satu dulu Jalan Tol Bali Mandara. Nanti kami info, ada salah satunya (tol di Jabodetabek)," ujarnya dalam acara diskusi publik Sistem Bayar Tol Tanpa Henti, dikutip dari detikcom Selasa (7/2).

Ali menjelaskan bahwa dalam uji coba di Tol Bali Mandara, tidak semua gerbang akan menerapkan bayar tol tanpa setop. Hanya setengah dari total gerbang yang akan menerapkan sistem tersebut.

Sebelumnya, Kepala BPJT Danang Parikesit mengatakan pihaknya telah menyiapkan lima ruas tol untuk uji coba bayar tol tanpa setop, yakni Tol Bali Mandara, Tol Jagorawi, Tol Jakarta Cikampek, Tol Dalam Kota, dan Tol JORR (termasuk Ulujami-Pondok Aren-Serpong).

"Kelima ruas jalan tol tersebut merupakan perwakilan lebih dari 60 persen traffic keseluruhan jalan tol di Indonesia," jelasnya pada September 2022 lalu.

Danang menambahkan dalam uji coba bayar tol tanpa setop hanya beberapa gerbang tol yang difasilitasi teknologi MLLF. Maka dari itu, pihaknya masih akan menyiapkan gerbang tol pembayaran dengan kartu.

"Untuk diujicobakan agar orang bisa mengaplikasikan cantas kemudian nanti sambil familiar pada saatnya akan dioperasikan secara komersial," lanjutnya.

MLFF akan mengandalkan perangkat on board unit (OBU) yang bentuknya bisa digital dinamakan e-OBU di aplikasi ponsel Cantas atau fisik OBU yang dipasang di kendaraan.

e-OBU dan OBU terhubung ke teknologi digital Global Navigation Satellite System (GNSS) yang memungkinkan perjalanan pengguna jalan tol dipantau melalui GPS.

Saat e-OBU aktif maka GPS bakal menentukan posisi berdasarkan satelit yang kemudian dicocokkan ke pusat sistem MLFF. Setelah pengguna keluar jalan tol maka sistem mengkalkulasi tarif dan memotong dana di dompet elektronik menyesuaikan rute perjalanan.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Fantasi dan Legendaris

Melihat Isi UU Baru UE yang Buat RI******

Hubungan dagang Indonesia-Malaysiadengan Uni Eropamemanas dipicu oleh kelahiran undang-undang baru yang disepakati parlemen dan pemerintahan negara di kawasan itu untuk melindungi hutan dengan membatasi penjualan minyak sawit.

Maklum, RI dan Malaysia merupakan dua negara produsen sawit terbesar dunia. Setelah undang-undang itu disepakati, RI dan Malaysia mengancam akan menghentikan ekspor sawit ke Benua Biru tersebut.

Menteri Komoditas Malaysia Fadillah Yusof mengatakan Malaysia dan Indonesia akan membahas rencana dan masalah tersebut. 

"Statemen akan hentikan ekspor sawit kan dari Deputi PM/Menteri Perladangan Malaysia. Beliau rencana akan bertemu Pak Menko Perekonomian untuk bahas posisi bersama menghadapi praktik diskriminasi oleh UE terhadap sawit," ujar Rizal kepada CNNIndonesia.com, Jumat (13/1).

Lalu seperti apa isi uu Uni Eropa tersebut sehingga RI-Malaysia harus 'mencak-mencak' hingga mengancam akan menghentikan ekspor sawit ke Uni Eropa?

Mengutip keterangan pers yang disampaikan Parlemen Uni Eropa, undang-undang baru ini akan menjamin konsumen Eropa bahwa produk yang mereka beli tidak berkontribusi pada kerusakan dan degradasi hutan, termasuk hutan primer yang tak tergantikan.

Memang, uu tersebut tak melarang negara pengekspor sawit seperti Indonesia dan Malaysia untuk mengekspor barang dagangan mereka ke Uni Eropa. Hanya saja, perusahaan pengekspor harus bisa memperlihatkan bukti bahwa barang yang mereka jual tidak merusak hutan, hingga menghilangkan hak asasi manusia.

Menurut teks yang disepakati, dilansir dari European Parliament, meskipun tidak ada negara atau komoditas yang dilarang, perusahaan tidak akan diizinkan untuk menjual produk mereka di UE tanpa pernyataan bebas dari deforestasi. Hal tersebut sesuai dengan yang diminta oleh anggota parlemen.

[Gambas:Video CNN]

Perusahaan juga harus memverifikasi kepatuhan terhadap undang-undang yang relevan dari negara produksi, termasuk hak asasi manusia dan bahwa hak-hak masyarakat adat yang bersangkutan telah dihormati.

Beberapa produk yang tetap bisa diekspor tapi harus memenuhi syarat mencakup, sapi, kakao, kopi, minyak kelapa sawit, kedelai dan kayu. Produk lain yang juga berhubungan dengan produk-produk tersebut, seperti kulit, coklat dan furniture juga harus sesuai aturan saat diekspor.

Bukan hanya itu, selama pembicaraan, anggota parlemen juga menambahkan karet, arang, produk kertas cetak dan sejumlah turunan minyak sawit lainnya. Bahkan Parlemen juga menetapkan definisi degradasi hutan yang lebih luas.

Hal ini mencakup konversi hutan primer atau hutan yang beregenerasi secara alami menjadi hutan tanaman atau lahan berhutan lainnya dan konversi hutan primer menjadi hutan tanaman.

Komisi akan mengevaluasi selambat-lambatnya satu tahun setelah berlakunya aturan ini. Evaluasi dilakukan untuk, memastikan apakah aturan bisa diperluas ruang lingkupnya ke lahan berhutan lain.

Selambat-lambatnya dua tahun setelah berlakunya aturan ini, Komisi juga akan mengevaluasi perluasan ruang lingkup ke ekosistem lain. Termasuk lahan dengan stok karbon tinggi dan dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi, serta komoditas lainnya.

Aturan ini dibuat bukan tanpa alasan. Negara-negara di UE sepakat melawan perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Oleh karena itu, dibuatlah undang-undang baru yang mewajibkan perusahaan memastikan bahwa serangkaian produk yang dijual di UE tidak berasal dari lahan gundul di mana pun di dunia.

Analisis DNA

Agar aturan yang telah ditetapkan bisa berjalan dengan baik, otoritas UE akan memiliki akses ke informasi relevan yang disediakan oleh perusahaan, seperti koordinat geolokasi, dan melakukan pemeriksaan. Mereka dapat, menggunakan alat pemantau satelit dan analisis DNA untuk memeriksa asal produk.

Komisi juga akan mengklasifikasikan negara, atau bagiannya, ke dalam risiko rendah, standar, atau tinggi dalam waktu 18 bulan sejak peraturan ini berlaku. Hukuman untuk ketidakpatuhan harus proporsional dan jumlah maksimum denda ditetapkan sekurang-kurangnya 4 persen dari total omzet tahunan di UE dari operator atau pedagang yang tidak patuh.

Catatan Gadis Emas

Sektor Energi dan Transportasi Diramal Jadi Andalan Pada Pekan Ini******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.880 pada Jumat (10/2). IHSG melemah 17,03 poin atau minus 0,25 persen dari perdagangan sebelumnya.

Dalam sepekan terakhir, IHSG tercatat melemah tiga kali dan menguat dua kali. Secara akumulatif, perdagangan melemah 0,45 persen. Investor asing juga tercatat beli bersih (net buy) Rp2,52 triliun.

Pelaksana Harian Sekretaris Perusahaan BEI Aulia Noviana Utami Putri mengungkapkan perubahan sebesar 9,43 persen dialami oleh rata-rata nilai transaksi harian bursa pada pekan ini, menjadi Rp9,72 triliun dari Rp10,73 triliun pada sepekan yang lalu.

"Peningkatan sebesar 10,31 persen terjadi pada rata-rata volume transaksi harian bursa menjadi 20.537 miliar saham dari 18.618 miliar saham pada sepekan yang lalu," ucap Aulia dikutip dari situs IDX, Jumat (10/2).

Pengamat Pasar Modal Oktavianus Audi menilai pekan ini IHSG akan bergerak menguat cenderung terbatas dengan rentang pergerakan masih di dalam zona supply yakni di rentang 6.828-6.953.

Sejumlah sentimen yang memengaruhi adalah rencana Rusia yang akan memangkas 5 persen dari total produksi minyak mentahnya pada Maret mendatang.

Akibatnya, harga minyak mentah Brent berjangka melonjak hampir tiga persen menjadi sekitar US atau Rp1,34 juta (asumsi kurs Rp15.500) per barel pada Jumat lalu.

Selain itu, suku bunga The Fed direncanakan tinggi dalam kurun waktu yang lebih lama dari perkiraan pasar sebelumnya, seiring dengan menguatnya data pekerjaan di AS.

Saat ini, data tingkat pengangguran AS berada di posisi 3,4 persen atau terendah sejak 1969. Hal ini menjadi kekhawatiran oleh The Fed sebab dapat memicu inflasi berada di level yang tinggi atau jauh dari target yakni di level 2 persen.

Menurutnya, prospek the Fed yang semakin hawkish menyebabkan pasar bergerak volatile pekan ini.

"Rilis data inflasi AS pada Januari yang diperkirakan berada di level 6,3 persen atau lebih rendah dari sebelumnya di level 6,5 persen. Meski terus mulai menurun, tidak serta merta membuat the Fed lebih dovish. Karena berkebalikan dengan kondisi pasar tenaga kerja AS yang masih kuat," papar Audi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Minggu (12/2).

Sementara dari dalam negeri, sentimen negatif akibat keputusan suku bunga acuan Bank Indonesia yang diperkirakan naik 25 bps ke level 6 persen.

Audi melihat inflasi Januari yang masih berada di level 5,28 persen atau di atas target 2-4 persen akan membuka ruang untuk suku bunga kembali dinaikkan. Konsekuensinya, akan berdampak pada perlambatan ekonomi.

"Rilis data neraca dagang Januari 2023 yang diperkirakan surplus sebesar US,1 miliar atau lebih rendah dari bulan sebelumnya yang mencapai US,8 miliar. Akan menjadi bulan ke-33 Indonesia mengalami surplus, hal ini menggambarkan demand global yang masih solid," paparnya.

Sektor rekomendasi Audi adalah energi, khususnya minyak mentah. Hal ini merupakan dampak dari pemangkasan produksi minyak Rusia. Selain itu ia menyarankan sektor industri dasar sebab secara teknikal masih menarik.

Salam pilihannya adalah AKSA (speculative buy) di renang 1.230-1.420; AGII (trading buy) di rentang 2.040-2.350; dan ENRG (speculative buy) untuk pembelian di rentang 256-308.

Saham GOTO Jadi Salah Satu Pilihan Pekan Ini