hero138

Novel Dongfang Yan Su Xian'er

Kebakaran Kapal Feri di Merak, ASDP Sebut Api Sudah Padam******

PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) membenarkan insiden kebakaransebuah kapalferi di Meraktak jauh dari Pelabuhan Merak, Banten, Sabtu (6/5).

Corporate Secretary PT ASDP Shelvy Arifin mengatakan kapal yang terbakar adalah KMP ROYCE 1 milik PT DLB.

" ...(terbakar) sekitar jam 15.45 WIB saat pelayaran dari merak menuju Bakauheni, Lampung," kata Shelvy dalam keterangan tertulis.

"Namun saat ini api telah dapat dipadamkan. Rencananya KMP ROYCE 1 akan disandarkan dan dievakuasi di Merak," katanya.

Shelvy mengatakan Tim Badan Pengelola Transportasi Daerah (BPTD), ASDP,  Basarnas dan instansi terkait telah berkoordinasi untuk segera membawa kapal sandar di Merak. Selanjutnya akan segera dilakukan evakuasi kepada seluruh pengguna jasa.

Dari foto dan video yang beredar melalui aplikasi instan, tampak panumpang panik. Mereka sudah mengenakan jaket pelampung dan menunggu untuk dievakuasi.

Dari rekaman suara yang juga beredar, kapal yang terbakar adalah kapal yang dari Merak menuju Bakauheni. Api diduga berasal dari salah satu bus yang ikut menyeberang di kapal feri ini.

Video, foto dan rekaman yang beredar tersebut belum bisa dikonfirmasi kebenarannya hingga kini.

Perang Total Roma: Kekaisaran Dunia Lainnya

Langkah Tak Mendidik Jokowi Ambil Alih Perbaikan Jalan di Lampung******

Kerusakan jalandi Lampungviral belakangan ini usai konten kreator asal Kabupaten Lampung Timur bernama Bima Yudho Saputro mengkritik pembangunan kampung halamannya diTikTok.

Bima menyebut Lampung tak kunjung maju karena banyak jalan yang rusak. Viral kerusakan jalan itu mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Jokowi. 

Akhir pekan lalu, Jokowi meninjau langsung jalan rusak di Lampung tersebut. Dengan menaiki mobil dinasnya, ia dan sejumlah menteri menjelajahi jalan rusak tersebut.

Usai peninjauan, Jokowi mengatakan pemerintah pusat akan mengambil alih perbaikan jalan tersebut. Rencananya, Kementerian PUPR menggelontorkan dana Rp625 miliar untuk membiayai perbaikan jalan tersebut. 

Pengambilalihan tanggung jawab, dilakukan karena Pemerintah Daerah Lampung sudah 'angkat tangan' alias menyerah dalam memperbaiki jalan tersebut.  

"Tahun ini, pemerintah pusat khususnya untuk Lampung akan mengucurkan dana Rp800 miliar untuk 15 ruas jalan rusak, termasuk ruas Jalan Seputih Raman-Rumbia, Lampung Tengah," kata Jokowi saat meninjau jalan rusak di Seputih Raman, Lampung Tengah, Jumat (5/5).

Ia menyebut perbaikan jalan di Lampung akan dimulai pada Juni 2023 mendatang. Kepala Negara RI itu langsung memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk menggarap jalan tersebut.

Menurutnya, perbaikan jalan rusak tersebut langsung dikebut pemerintah pusat lantaran kerusakan sudah berlangsung lama. Selain itu, ia menyinggung soal pengambilalihan wewenang perbaikan jalan rusak bagi daerah tidak mampu.

"Secepat-cepatnya dimulai (perbaikan jalan), yang rusak, yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan akan diambil alih oleh Kementerian PU. Utamanya yang jalannya rusak parah," kata Jokowi di Pasar Natar, Lampung.

Namun, aksi Presiden Jokowi mengambil alih perbaikan jalan rusak di Lampung dinilai sebagai pahlawan kesiangan. Langkah ini juga disebut gimik dan tidak mendidik pemerintah daerah (pemda).

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira misalnya, tidak sepakat dengan aksi Jokowi. Menurutnya, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Lampung sudah memadai, hanya saja salah alokasi.

"Kalau dilihat APBD Lampung kan cukup, Rp7 triliun lebih. Yang salah selama ini kan alokasi belanjanya, banyak ke belanja pegawai, belanja barang, sementara belanja modal yang berkaitan dengan infrastruktur misalnya itu kecil. Jadi salah alokasi Lampung itu," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (8/5).

"Kalau misalnya pemerintah pusat seperti pahlawan kesiangan yang memberikan anggaran untuk perbaikan jalan, itu berarti anggaran yang sudah dialokasikan di Pemda Lampung, di APBD gimana? Itu yang akan jadi pertanyaan soal tata kelola governancedan juga akuntabilitas," sambung Bhima.

Bhima menyinggung manuver Jokowi di balik viralnya jalan rusak Lampung adalah langkah yang tidak mendidik pemda. Menurutnya, jalan provinsi adalah kewenangan pemerintah provinsi (pemprov), begitu pula jalan kabupaten yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten (pemkab).

Alih-alih mengambil wewenang perbaikan jalan ke pusat, Bhima meminta Jokowi menegur Pemda Lampung. Menurutnya, harus ada sanksi tegas dari pemerintah pusat terkait salah alokasi anggaran tersebut.

"Ini khawatir menimbulkan iri dari pemda lain yang mengambil jalan pintas, tidak apa-apa diviralkan oleh warganya karena tidak diurus jalannya. Kemudian presiden atau menteri datang jalannya jadi mulus, minta anggaran dari pemerintah pusat. Ini pengelolaan anggaran macam apa?" kritik Bhima.

Di lain sisi, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta sekaligus CEO Narasi Institute Achmad Nur Hidayat pengambilalihan tanggung jawab perbaikan jalan rusak di Lampung oleh Jokowi merupakan kebijakan yang tak tepat dalam manajemen keuangan negara.

"Saya kira kata pengambilalihan oleh pusat adalah komunikasi politik yang sebenarnya tidak tepat dalam manajemen keuangan negara," sambung Achmad.

Achmad lantas mengutip penjelasan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menyebut Pemda Lampung punya anggaran Rp2,16 triliun, di mana khusus untuk Provinsi Lampung ada anggaran Rp886,8 miliar untuk perbaikan jalan.

Selain itu, ada gelontoran dana APBN untuk pemeliharaan jalan di Lampung. Dana dikucurkan melalui dia keran. Pertama, dari belanja Kementerian PUPR untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional dengan alokasi sebesar Rp588,7 miliar di 2023.

Kedua, dana transfer dari pusat ke pemda untuk pembangunan jalan (DAK Fisik) untuk Provinsi/Kabupatan/Kota seluruh Lampung sebanyak Rp402,44 miliar untuk 231,9 km jalan.

Menurutnya, aksi Jokowi ke Lampung hanya mengambil momen. Achmad menegaskan tidak ada anggaran baru yang digelontorkan pemerintah pusat untuk perbaikan jalan rusak tersebut.

"Jadi narasi Presiden (Jokowi) kemarin ada tambahan anggaran dana untuk Lampung itu misleadingalias menyesatkan. Karena kasus Lampung viral, Presiden mengambil momen dengan berkunjung ke Lampung yang sebenarnya tidak membawa perubahan anggaran baru," tegasnya.

"Kedatangan Presiden ke Lampung lebih banyak gimik dan misleading. Yang sebenarnya terjadi adalah tidak ada perubahan anggaran baru ke Lampung. Bisa dibilang, publik khususnya Lampung kena prank Presiden," tandas Achmad.

Berpotensi Jadi Temuan BPK

Kronik Ultraman

Pengangguran RI 5,45 Persen, Tertinggi di Banten dan Jabar******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penganggurandi Indonesia mencapai 7,99 juta orang per Februari 2023. Secara persentase tercatat sebesar 5,45 persen atau turun dari Februari 2022 yang sebesar 5,83 persen.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud mengatakan jika dilihat secara spasial ada 10 wilayah yang tingkat penganggurannya di atas nasional.

"Secara persentase, terdapat 10 provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka di atas tingkat pengangguran terbuka nasional," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (5/5).

Untuk Banten, tingkat penganggurannya tercatat jauh di atas nasional yakni 7,97 persen. Meski turun dari Februari 2022 yang sebesar 8,53 persen, tetapi masih tetap tertinggi di Indonesia.

Tertinggi kedua adalah Jawa Barat dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,89 persen. Jumlah ini juga turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 8,35 persen.

Pengangguran terbanyak ketiga ada di Kepulauan Riau yang sebesar 7,61 persen. Kendati, jumlah ini juga turun dibandingkan Februari 2022 yang sebesar 8,02 persen dari jumlah penduduknya.

Berikut 10 provinsi dengan angka pengangguran tertinggi di Indonesia:

1. Banten 7,97 persen
2. Jawa Barat 7,89 persen
3. Kepulauan Riau 7,61 persen
4. DKI Jakarta 7,57 persen
5. Kalimantan Timur 6,37 persen
6. Sulawesi Utara 6,19 persen
7. Maluku 6,08 persen
8. Sumatera Barat 5,90 persen
9. Aceh 5,75 persen
10. Papua Barat 5,53 persen.

[Gambas:Video CNN]

Kekuatan MAX adalah yang utama

Cerita Luhut Berantem Lawan Kemenkeu soal Subsidi Kendaraan Listrik******

Menko Kemaritiman dan InvestasiLuhut Panjaitan bercerita soal lika liku pemerintah dalam mengambil keputusan soal pemberian subsidi kendaraan listrik. Karena masalah tersebut, Luhut bercerita sampai harus berantem dan perang urat syaraf dengan Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyanisoal kebijakan itu.

"Electric vehicle (EV) itu saya dorong habis-habisan. Saya kadang berkelahi dengan Kemenkeu. Mereka bilang, 'wah ini insentif'. Ini kan carbon emission harus kita dorong, kasih insentif juga. Kita harus secepat mungkin membuang bus, sepeda motor, sama mobil yang karbon emisinya tinggi," jelasnya di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Menurut Luhut, mendukung program kendaraan listrik sebenarnya mudah karena Indonesia tinggal mengikuti benchmark dengan Thailand dan Vietnam. Namun, insentif yang diberikan kudu bersaing jika RI ingin dilirik dunia.

Menko Marves Luhut menyebut hampir seluruh dunia menggalakkan program untuk mendorong kendaraan listrik itu. Dengan begitu, Indonesia tidak bisa semena-mena melawan arus.

"Mengenai mobil listrik sudah ada studi komprehensif. Saya kira seluruh dunia, bukan hanya kita. Jadi jangan kita lawan arus dunia juga. Siapa yang berkomentar saya tidak tahu, suruh dia datang ke saya biar saya jelaskan bahwa itu tidak benar omongannya," tegasnya.

Sebelumnya, kritik datang dari bakal calon presiden 2024 Anies Baswedan. Ia menyebut solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara bukanlah terletak di dalam subsidi mobil listrik.

Menurut Anies, 'keistimewaan' berupa subsidi atau insentif bukan solusi menyelesaikan permasalahan lingkungan dan meningkatkan penjualan kendaraan listrik, bahkan insentif diklaim banyak diserap masyarakat berkocek tebal.

"Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara bukan terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi," ujar Anies dalam acara deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (7/5).

[Gambas:Video CNN]

Kisah Yang Abadi dengan Pedang

Daftar Lowongan Rekrutmen Bersama BUMN 2023, Ada PLN hingga Pertamina******

Rekrutmen Bersama BUMN(RBB) 2023 resmi dibuka pada Kamis (11/5) ini. Pendaftaran akan dibuka hingga 20 Mei 2023 mendatang.

Forum Human Capital Indonesia (FHCI) BUMN mengungkapkan pada tahun ini pihaknya menyediakan lebih dari 2.000 lowongan di berbagai perusahaan pelat merah.

"Terbuka lebih dari 2.000+ lowongan pekerjaan dan diikuti oleh lebih dari 120+ Perusahaan BUMN Group untuk jenjang SMA/Sederajat, D3, S1/D4, dan S2," tulis FHCI BUMN dalam unggahan akun Instagram resmi @fhci.bumn.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

- Junior Officer Akuntansi (D3)
- Junior Officer treasury Liquidity dan Receipt (D3)
- Junior Officer Tax Management (D3)
- Junior Technician Power Generation Life Cycle Management (D3)
- Junior Officer Maintenance Management (D3)
- Junior officer Operation Management (D3)
- Junior Technician Sipil (D3)
- Junior Officer Waduk Hidrologi dan Sedimentasi (D3)
- Officer Corporate Financing (S1)
- Officer health Safety dan Security (S1)
- Officer Environment Management (S1)
- Officer Generation Business Development (S1)
- Engineer Software Development (S1)
- Engineer Solusi Pelanggan (S1)
- Junior Engineer Software Development (D3)
- Junior Officer Kesekretariatan (D3)
- Junior Officer Akuntansi dan perpajakan (D3)
- Officer Niaga dan pelayanan Pelanggan (S1)
- Junior Officer Perencanaan Korporat (D3)
- Officer Keuangan (S1)
- Engineer Infrastructure IT (S1)
- Junior Officer Program management Office (D3)
- Junior Officer Niaga dan Layanan Pelanggan (D3)
- Officer New Power generation Maintenance Management (S1)
- Officer Contract Control II (S1)
- Officer perencanaan Sipil (S1)
- Technical Bidang Distribusi (S1)
- Junior Officer Business Services (D3)
- Officer Information technology Development and Business Anlysist (S1)
- Junior technician Digital Power Plant (D3)
- Junior Officer Information Technology Operation (D3)

PT Pos Indonesia (Persero)

- Junior Analyst Bidang Digital (S1)
- Junior Analyst Bidang Data Analytics (S1)
- Junior Analyst Bidang Hukum (S1)
- Junior Analyst Bidang Marketing (S1)
- Junior Analyst Bidang Auditor (S1)
- Supervisor (D3)

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

- Digital Service (S1)
- Digital Platform dan IT (S1)
- Facilities dan Asset Management (S1)
- Logistics dan Supply Chain Management (S1)
- Legal dan Compliance (S1)
- Finance (S1)
- Human Capital (S1)

PT Kereta Api Indonesia (Persero)

- Dokter (S1)
- Asesor Psikologi (S1)
- IT Developer (S1)
- Finance Administration (S1)

PT Pertamina (Persero) - PT Kilang Pertamina Internasional - PT Kilang Pertamina Balikpapan

- Operator (D3)

PT Pertamina (Persero) - PT. Pertamina Power Indonesia

- Jr Auditor I IA Opr. dan Infrastructure (S1)
- Jr Analyst I Compliance Advisory (S1)
- Jr Analyst I Accounting (S1)
- Jr Analyst I Environmental (S1)
- Jr Legal I Counsel Operation Support (S1)
- Jr Analyst Material Management (S1)
- Jr Analyst I Procurement (S1)

PT Pertamina (Persero) - PT PERTAMINA PATRA NIAGA

- Jr Engineer I Construction (S1)
- Jr Engineer I Facilities (S1)

PT Biofarma (Persero)

- Quality Assurance Staff (S1)
- Product Management Staff (S1)
- Production Staff (S1)
- PPIC Staff (S1)
- Supply Chain Staff (S1)
- International Sales Staff (S1)
- Talent Management Staff (S2)

Perum Bulog

- Staf Pelaksana IT (S1)
- Staf Pelaksana Analis Data Pangan (S1)
- Staf Pelaksana Marketing (S1)
- Staf Pelaksana Supply Chain dan Pelayanan Publik (S1)
- Staf Pelaksana Teknik (S1)
- Staf Pelaksana Pengembangan Produk (S1)
- Staf Pelaksana Operasional Hulu (S1)
- Staf Pelaksana Quality Control (S1)
- Staf Pelaksana Legal (S1)
- Staf Pelaksana Human Capital (S1)
- Staf Pelaksana Keuangan (S1)
- Staf Pelaksana Perencanaan Strategis (S1)
- Staf Pelaksana General Affairs (S1)

[Gambas:Video CNN]

One Piece: Mencuri Langit

Produsen Adidas Bantah PHK Sepihak 1.860 Buruh di Tangerang******

PT Panarub Industry selaku produsen sepatu Adidasdi Tangerang, Banten membantah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak kepada 1.860 buruh.

"Tidak benar apabila ada tuduhan bahwa pihak perusahaan telah melakukan PHK secara sepihak karena mekanisme yang dilakukan telah mengikuti semua ketentuan dalam peraturan perundangan berlaku, serta ada kesepakatan/perjanjian bersama yang ditandatangani oleh pihak karyawan dan perusahaan," kata Direktur PT Panarub Industry Budiarto Tjandra kepada CNNIndonesia.com, Rabu (10/5).

Budiarto menegaskan PHK terjadi karena krisis ekonomi global sehingga pesanan yang masuk ke perusahaan anjlok. Demi menjaga kelangsungan usaha, Budiarto mengatakan PT Panarub Industry terpaksa menempuh langkah PHK tersebut.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Emelia Yanti Siahaan mengatakan PT Panarub Industry melakukan pemotongan upah serta memberhentikan ribuan pekerja secara sepihak. Tuduhan tersebut diklaim didapat dari hasil penyelidikan serikat buruh.

Emelia mengutip data yang dihimpun Federasi Serikat Buruh Garteks, di mana diklaim 1.500 pekerja terkena PHK dengan alasan resesi ekonomi. Sedangkan data Serikat Pekerja Nasional (SPN) menunjukkan 360 anggotanya kena PHK pada 2022-2023.

"Kami meyakini, Panarub dan Adidas mengambil banyak keuntungan dari praktik melanggar hak-hak buruh," tuduh Emelia dalam keterangan resminya.

Selain pemotongan gaji dan PHK sepihak, Emelia menuduh PT Panarub memaksa buruh mengambil cuti tahunan meski tidak disepakati buruh. Ia menyinggung praktik ini dengan istilah 'No Work No Pay'.

"Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan atas kemauan sendiri, bukan karena perintah atau kemauan perusahaan. Pemaksaan pengambilan cuti yang dilakukan PT Panarub diindikasi menjadi modus perusahaan untuk tidak membayar upah buruh," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]