bo tergacor hari ini

Dewa segala alam

link alternatif slot

Sepak Terjang Robert Bonosusatya yang Terseret Dugaan Korupsi Timah******

Jakarta, CNN Indonesia--

NamaRobert Bonosusatya alias RBS menjadi sorotan usai penetapan 16 tersangka dalam kasus dugaan korupsidi PT TimahTbk 2015-2022.

Ia turut menjadi perbincangan karena pernah menjabat sebagai pimpinan PT Refined Bangka Tin (RBT), perusahaan yang menjadi mitra utama PT Timah. Perusahaan RBT juga pernah digeledah oleh Kejaksaan Agung pada 23 Desember 2023 silam.

Usai 13 jam diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Kejagung, Robert tidak berbicara banyak. Ia hanya menegaskan telah menjawab seluruh pertanyaan yang dilayangkan oleh penyidik.

Ia juga enggan berkomentar lebih jauh ihwal dugaan keterlibatan dengan PT RBT.

Robert diduga berperan meminta crazy richHelena Lim dan suami Sandra Dewi, Harvey Moeis untuk memanipulasi uang hasil korupsi dengan modus Corporate Social Responsibility (CSR).

Ia juga diduga mendirikan dan mendanai perusahaan-perusahaan yang digunakan sebagai alat untuk melakukan korupsi tambah timah. Koordinator MAKI Boyamin Saiman berpendapat Robert merupakan pihak yang menerima manfaat atau keuntungan (beneficial owner) dari perusahaan-perusahaan yang melakukan penambangan timah.

Lihat Juga : ANALISISMenguak Modus Tikus Tambang Rugikan Rp271 T di Kasus Korupsi Timah

Lantas seperti apa sepak terjang Robert Bonosusatya?

Mengutip dari berbagai sumber, Robert merupakan mantan komisaris utama PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk, sebuah perusahaan operator jalan tol.

Ia juga disebut pernah menjabat Komisaris Utama PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk, yang bergerak di bisnis percetakan dan dokumen keamanan. Jasuindo pernah menang proyek pencetakan BPKB, STNK, dan SIM di Korlantas Polri.

Pada 2008, Robert menjabat presiden direktur PT Pratama Agro Sawit. Kebun sawitnya berlokasi di Kabupaten Batang Hari, Jambi.

Ia juga disebut sebagai pemilik PT Refined Bangka Tin (RBT), yang kini tersangkut dugaan korupsi PT Timah.

Nama Robert juga pernah beberapa kali tersangkut di kasus-kasus yang melibatkan petinggi Polri. Ia pernah terseret di tengah kasus hukum yang menyeret Ferdy Sambo dan anak buahnya mantan Karo Paminal Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan.

Lihat Juga : Siapa Pemilik RBT, Penyeret Suami Sandra Dewi ke Kasus Korupsi Timah?

Hendra tercatat menggunakan jet pribadi bersama anak buahnya untuk berangkat ke kediaman keluarga almarhum Brigadir Joshua di Jambi atas perintah Irjen Ferdy Sambo pada Senin (11/7/2023) silam.

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengklaim berdasarkan penelusuran yang dilakukan diketahui bahwa pesawat pribadi yang digunakan Hendra tersebut bertipe Jet T7-JAB. Ia menduga pesawat jet pribadi yang digunakan oleh Hendra tersebut merupakan kepunyaan Robert Bonosusatya atau RBT alias Bong.

"Dalam catatan IPW dia adalah Ketua Konsorsium Judi Online Indonesia yang bermarkas di Jalan Gunawarman, Jakarta Selatan, yang hanya berjarak 200 meter dari Mabes Polri," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (19/9).

Tudingan IPW soal penyedia jet pribadi untuk Hendra pun dibantah oleh Robert. Ia juga mengaku tak punya jet pribadi.

"Tidak benar itu, tidak benar sama sekali. Bukan saya, mana ada saya jet pribadi," kata Robert kepada CNNIndonesia.com melalui telepon, Selasa (20/9).

Namun, Robert tidak menampik apabila dirinya mengenal Hendra meski sudah lama tidak saling kontak dengan Hendra.

"Hendra kenal dari zaman dahulu. Sudah lama sekali saya kontak dia sejak 5 atau 6 tahun. Waktu itu dia masih AKBP," ujar Robert.

Nama Robert juga pernah mencuat dalam dokumen hasil pemeriksaan Bareskrim Polri pada periode Mei hingga Juni 2010, yang mengusut transaksi ganjil sebesar Rp57 miliar di rekening Komjen Budi Gunawan, yang kini menjabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Menurut dokumen yang tersebar saat Budi mengikuti uji kelayakan calon Kepala Polri pada 14 Januari 2015 itu, Robert disebut sebagai penjamin kredit yang dikucurkan untuk putra Budi, Muhammad Herviano Widyatama pada 6 Juli 2005.

[Gambas:Video CNN]

(del/agt)

Saya mungkin seorang pembunuh palsu

starxo88 login

BMKG: Gempa Taiwan Mw7,4 tak berdampak tsunami di Indonesia******

Gempa bumi tersebut menimbulkan tsunami kecil di laut Taiwan dan sekitarnya, tetapi tidak berdampak signifikan hingga di wilayah Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa bumi berkekuatan Mw 7,4 yang melanda Taiwan bagian timur, pada Rabu pagi sekitar pukul 06.58 WIB tadi tidak berdampak tsunami ke wilayah Indonesia.

Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono di Jakarta, Rabu, mengatakan hal tersebut dipastikan berdasarkan hasil analisa yang dilakukan BMKG termuktahir beberapa saat setelah menerima informasi gempa melanda Taiwan.

"Gempa bumi tersebut menimbulkan tsunami kecil di laut Taiwan dan sekitarnya, tetapi tidak berdampak signifikan hingga di wilayah Indonesia," kata dia.

Oleh karena itu BMKG mengimbau masyarakat Indonesia untuk tetap tenang dan tidak percaya dengan berita bohong atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Sebelumnya tim Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG menginformasikan telah terjadi gempa bumi di Taiwan bagian timur berkekuatan Mw 7,3 yang kemudian dimutakhirkan menjadi Mw7,4 pada, Rabu (3/4) pukul 06.58 WIB.

Baca juga: Gempa magnitudo 7,5 dan 6,6 guncang Taiwan, Jepang peringatkan tsunami

Titik episenter gempa tersebut terletak di laut pada koordinat 23,80 derajat Lintang Utara (LU): 121,67 derajat Bujur Timur (BT) dengan kedalaman 11 kilometer.

Gempa ini merupakan jenis gempa dangkal yang diduga dipicu aktivitas subduksi lempeng di Palung Ryukyu (Ryukyu Trench) dengan mekanisme sesar naik (thrust fault).

Dampak gempa ini dilaporkan menimbulkan kerusakan sedang hingga berat, hingga mencapai skala intensitas VII-VIII MMI diberbagai tempat dekat pusat gempa.

Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) memberikan informasi bahwa gempa ini menimbulkan tsunami lokal di wilayah Taiwan.

Berdasarkan catatan Tide Gauge Chengong (Taiwan), gempa bumi ini menimbulkan tsunami dengan ketinggian 45 sentimeter, Longdong (Taiwan) 21 sentimeter, dan Ishigakijima (Jepang) 12 sentimeter.

Baca juga: Sebagian Magelang hujan abu pagi ini akibat awan panas Merapi

 

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Raja Iblis Abadi

gacor77 demo

FIFA jatuhkan sanksi kepada Persija dan empat klub Indonesia lainnya******

Jakarta (ANTARA) - Badan sepak bola dunia FIFA menjatuhkan sanksi kepada Persija Jakarta dan empat klub Indonesia lainnya, berupa embargo transfer selama tiga periode, demikian FIFA dalam lamannya pada Selasa.

Empat klub lainnya adalah Persikab Kabupaten Bandung, Persiraja Banda Aceh, SADA Sumut FC, dan Persiwa Wamena.

Awal masa hukuman untuk masing-masing klub tidak sama. Persija dan Persiraja mulai dijatuhi hukuman sejak 26 Januari 2024, sedangkan Persikab dan SADA memulainya masa hukumannya pada 26 Februari 2024.

Untuk Persiwa, hukuman itu dijatuhkan terhitung sejak 12 Mei 2022 dan belum ditentukan kapan dicabut. Meski demikian, secara prinsip saat ini Persiwa sudah tidak eksis lagi dalam kompetisi sepak bola tanah air, setelah merger dengan tim Cirebon, Bina Putra.

FIFA tidak menjelaskan kasus apa yang membuat kelima klub itu terjerat hukuman. Namun mengutip Peraturan Status dan Transfer Pemain dan Kode Disiplin FIFA, embargo dapat dijatuhkan karena beberapa hal, seperti kewajiban pembayaran yang jatuh tempo, pemutusan kontrak tanpa alasan jelas, dan kegagalan membayar jumlah relevan secara tepat waktu.

Baca juga: FIFA dikabarkan menangkan gugatan Simic terhadap Persija

Embargo transfer secara legal adalah sanksi yang menyebabkan suatu klub tidak dapat mendaftarkan pemain baru setelah merekrut  pemain.

Klub masih berhak mendatangkan pemain, namun pemain yang direkrut tidak bisa didaftarkan ke asosiasi sepak bola nasional dan pada ujungnya membuat pemain itu tidak dapat dimainkan.

Klub ibukota Persija Jakarta pernah dilaporkan ke FIFA oleh Marko Simic, setelah pembayaran gaji penyerang Kroasia tersebut itu terganggu pada 2022.

Pada 2023 FIFA mengabulkan gugatan Simic dan Persija saat itu dikabarkan harus membayar total Rp25 milyar kepada Simic.

Namun kemudian pada Juni 2023, Simic kembali berseragam Macan Kemayoran, dan diikat kontrak dua tahun. Banyak pihak meyakini bahwa kembalinya Simic ke Persija merupakan jalan tengah dari sengketa mereka, namun sampai saat ini pihak Persija dan Simic tidak pernah mengonfirmasi hal itu.

Baca juga: Bali United bungkam Persija Jakarta 1-0

Pewarta: A Rauf Andar Adipati
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024

Makan seluruh dunia

besar 88 link alternatif

Presiden sebut menteri akan hadir jika diundang MK******

Ya semua (menteri yang diundang) akan hadir. Karena diundang MK maka akan hadir

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyebut menteri Kabinet Indonesia Maju akan hadir dalam persidangan sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) jika diundang oleh MK, Jumat (5/4).

"Ya semua (menteri yang diundang) akan hadir. Karena diundang MK maka akan hadir," kata Presiden di sela kegiatan melepas bantuan kemanusiaan untuk Palestina dan Sudan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

Presiden mengatakan bahwa para menteri akan menjelaskan apa yang sudah dilakukan terkait tugas-tugasnya.

"Kalau Menkeu mengenai anggaran seperti apa. Kalau Mensos mengenai bantuan sosial dijelaskan seperti apa. Nanti akan dijelaskan semuanya lah, ditunggu saja hari Jumat," tutur Presiden.

Lebih jauh saat ditanya soal tudingan politisasi bantuan sosial, Presiden menegaskan dirinya tidak mau mengomentari apa pun yang berkaitan dengan persidangan di MK.

Baca juga: MK kirim surat panggilan resmi kepada empat menteri dan DKPP

Baca juga: Sri Mulyani akan penuhi panggilan MK untuk sidang Pilpres 2024

Baca juga: Wapres tak permasalahkan empat menteri bakal dipanggil MK

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Dewa laki-laki yang galak tidak memahami cinta

cara pinjam pinjol ilegal

Ahli dari KPU sebut belum cukup bukti untuk lakukan audit forensik******

“Apakah cukup untuk audit forensik? Saya berpendapat belum karena belum ada terjadi tindak pidana di sana,”

Jakarta (ANTARA) - Ahli dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan belum cukup bukti untuk melakukan audit forensik terhadap Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

“Apakah cukup untuk audit forensik? Saya berpendapat belum karena belum ada terjadi tindak pidana di sana,” kata Marsudi saat memberikan keterangan dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung I Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan audit forensik baru bisa dilakukan jika memang ada bukti tindak pidana atau kecurangan (fraud) yang terjadi pada Sirekap. Adapun salah satu syarat terjadinya fraud, imbuh Marsudi, adalah adanya mens reaatau niat.

Namun, Sirekap merupakan sebuah alat bantu yang dioperasikan lewat perangkat lunak (software). Ketika terjadi kesalahan interpretasi data dari C Hasil yang difoto dengan yang terbaca, hal itu sepenuhnya kesalahan softwaredan tidak ada niat dari manusia.

“Yang mengkonversi gambar menjadi angka itu kan software, aplikasi, sistem sebuah aplikasi. Apakah aplikasi itu punya niat? Kan tidak, karena aplikasinya itu sudah di-training(dilatih) dengan data oleh developer(pengembang),” tutur Marsudi.

Menurut dia, fraudbaru bisa terjadi ketika dokumen autentik C Hasil diubah oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

“Tapi kalau selama ini tidak pernah ada sanggahan bahwa hasil penghitungan suara di level TPS itu berbeda dengan kenyataan,” ucap Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu.

Dijelaskan Marsudi, pengembang Sirekap dari Institut Teknologi Bandung (ITB) telah melatih softwareSirekap untuk membaca ribuan tulisan tangan. Akan tetapi, dia mengakui mesin tidak bisa sempurna.

“Biarpun di-trainingdengan ribuan tulisan tangan, tetap namanya mesin itu tidak se-perfectmanusia, pasti ada kesalahan,” imbuh Marsudi.

Agenda di dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres pada Rabu adalah mendengarkan pembuktian dari KPU selaku pihak termohon dan Bawaslu.

KPU menghadirkan satu orang ahli dan dua saksi. Ahli yang hadir adalah Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo. Sedangkan saksi yang hadir adalah Pengembang Sirekap dari ITB Yudistira Dwi Wardhana Asnar, ST., Ph.D dan Kepala Bidang pada Pusdatin KPU Andre Putra Hermawan, ST., M.Cs.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Angin sepoi-sepoi membuat sulit untuk tertidur

slot 4d terbaru

HK Buka Suara soal Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Tol Trans Sumatera******

Jakarta, CNN Indonesia--

PTHutama Karya (Persero) menanggapi kasus dugaankorupsipengadaan lahan di sekitar jalan Tol Trans Sumatera (JTSS) yang menyeret eks pentolan mereka.

EVP Sekretaris Hutama Karya Tjahjo Purnomo mengatakan penyidikan yang dilakukan oleh Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut adalah transaksi pembelian lahan di Bakauheni dan Kalianda, Lampung, pada 2018-2020.

Transaksi tersebut melibatkan mantan pejabat Hutama Karya dan pihak PT Sanitarino Tangsel Jaya yang saat ini katanya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Ia menambahkan Hutama Karya berkomitmen mendukung program bersih-bersih BUMN yang digalakkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap proses bisnisnya.

KPK tengah membuka penyidikan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di sekitar jalan Tol Trans Sumatera (JTSS) yang dilaksanakan Hutama Karya. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan sudah ada tersangka yang ditetapkan tim penyidik dalam kasus ini. Akan tetapi belum bisa disampaikan kepada publik.

Identitas tersangka berikut konstruksi lengkap perkara akan diumumkan bersamaan dengan upaya paksa penangkapan maupun penahanan.

"Nilai kerugian keuangan negaranya sementara mencapai belasan miliar rupiah dan menggandeng BPKP [Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan] untuk menghitung besaran fix dari kerugian dimaksud," katanya di Jakarta, Rabu (13/3).

Dalam proses pengumpulan alat bukti, KPK sudah menyurati Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap tiga orang diduga terkait dengan perkara selama enam bulan.

"Pihak dimaksud adalah dua orang pejabat internal di PT HK Persero dan satu orang swasta," ucap Ali.

Berdasarkan sumber CNNIndonesia.com, tiga orang yang dicegah ialah Direktur PT HK Bintang Perbowo, Pegawai PT HK M. Rizal Sutjipto, dan Komisaris PT Sanitarindo Tangsel Jaya Iskandar Zulkarnaen.

[Gambas:Video CNN]

(fby/agt)